Oleh: Chris Komari
Activist Democracy
Activist Forum Tanah Air (FTA)
Mantan anggota CITY COUNCIL 2002 & 2008
California Utara, USA.
.jpg)
Surat Terbuka
Kepada yth :
DPRRI, MPRRI, DPDRI, beserta Semua jajaran YUDIKATIF, PPATK dan KPK,
di - tempat,
Kami Aliansi Rakyat Berdaulat/ ARB menyampaikan :
Atas nama Bangsa Indonesia, Sabang sampai Merauke, selaku pembayar pajak bagi Negara, dan selaku Pembayar Gaji Anda semua, menyerukan :
1. DPRRI, MPRRI, DPDRI, agar Segera tindak lanjuti kasus pejabat negara yang diduga menggunakan Ijazah palsu, dan kebohongan kepada publik sejak, 2014 hingga hari ini.
Untuk itu DPRRI segera berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi segera, secepatnya !
2. KPK, segera mengusut kasus Depkeu, Dirjen Pajak, Bea Cukai, dan Kasus Korupsi lainya, yang menyengsarakan Kami,dengan berbagai bentuk pajak, ternyata untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan Negara.
3. Untuk menjamin bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan secara JURDIL sebagai amanat UUD 1945 dan Konstitusi Kita, maka semua lembaga, mulai KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan semua yang terkait, harus dibersihkan dari unsur pihak ketiga, siapapun itu.
4. Diharapkan nanti 2024 terbentuk Pemerintahan Baru yang sesuai dengan Lima Sila Pancasila, Cita - cita Proklamasi, UUD1945, Pembukaan dan Batang Tubuhnya, mewujudkan Masyara kat yang adil dalam kemakmuran, Makmur dalam Keadilan. Dan mampu membangun negara serta bangsa ini dengan SDA sendiri, tanpa hutang.
5. Hentikan Import Beras, Import TKA CHINA, dan Import lainnya yang mem bahayakan petani dan negara ini.
6. Batalkan UU Cipta Kerja, UU Omnibus Law, dan peraturan lainnya, yang merugi kan masyakat banyak.
7. Kembalikan UUD45 Asli. Kembalikan fungsi DPRRI, MPRRI seperti Cita -cita Proklamasi 1945, serta Pancasila, Bhineka Tunggal Ika.
Azaskan kembali GBHN dan P4 untuk Panduan ber bangsa dan bernegara
Serta penangkal NEO PKI, dan NEKOLIM.
8. Stop HUTANG ! dan hentikan proyek mercusuar yang membebani APBN RI serta memberati anak cucu Kami.
Karena Kamilah para pembayar pajak yang memikul biaya keberlangsungan negara ini !
9. Demi Allah, tegakkanlah Ke - ADIL - an,!
Kami mengingat kan Anda dengan Sumpah Jabatan ketika Anda dilantik saat itu, agar Laknat Allah dan Tuhan yang Maha Esa, menimpa kan murkanya bagi Anda, Keluarga Anda, hingga tujuh turunan anak cucu Anda, : Jika mencoba meng khianati amanah Kami.
Indonesia, 31 Maret 2023.M - 9 Ramadhan 1444.H,
Suku Bangsa Nusantara Sabang sampai Merauke,
Suara Kami Aliansi Rakyat Berdaulat/ ARB
Memenangkan CAPRES pilihan tahun 2024 itu baru satu sisi perjuangan.
Katakanlah ARB, atau PS yang menjadi Presiden RI terpilih tahun 2024.
Apa yang seorang Presiden bisa lakukan...???
Selama UU MD3, UU PARTAI POLITIK dan UU PEMILU tidak diperbaiki, seorang Presiden sehebat apapun, akan sulit untuk bisa membuat perubahan politik dan ekonomi yang signifikan tanpa persetujuan dari DPR.
Sementara ini, semua anggota DPR sudah di ikat, dikontrol dan dikuasai oleh para petinggi partai politik dengan HAK P.A.W yang ada di UU MD3.
Jadi yang lebih fundamental, mendasar dan kritikal adalah menuntut perubahan dibawah ini:
secara maksimal, ada 2 hal yang perlu dilakukan.
✓(1). Perlunya para rakyat sebagai pemilih (VOTERS) untuk memahami dan menyadari bahwasanya dalam sistem demokrasi, kondisi politik dan kedaulatan rakyat yang sudah di KUDETA oleh partai politik, tidak mungkin bisa mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari pejabat tinggi dipemerintahan pusat, baik dari Presiden maupun dari DPR
✓(2). Perubahan itu harus kita mulai dan kita paksaan dari bawah, dengan mengikat dan menuntut perubahan politik dan ekonomi dengan membuat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis dengan para CAPRES, CALEG dan CALON PEMIMPIN DAERAH dimasa PEMILU.
Itulah secara fundamental tujuan, kegiatan dan program kerja FTA hingga tahun 2024 dengan mengeluarkan 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA).
Perubahan Mendasar lainnya :
✓(1). Perubahan yang mendasar dan fundamental harus mengubah PARTAI-KRASI kembali menjadi DEMO-KRASI.
Kedaulatan tertinggi rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dengan membatalkan UU MD3.
✓(2). Anggota DPR harus dipisahkan dari ikatan partai politik dengan amandemen UUD 1945, atau UU baru tersendiri.
✓(3). DPR harus benar-benar menjadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, bukan Dewan Perwakilan Petinggi Partai Politik.
✓(4). PEOPLE'S POWER harus di GERAKKAN untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental terhadap fungsi anggota DPR dan lembaga DPR.
Sebagai wakil rakyat, maka anggota DPR harus dibuat mandiri dan bebas mewakili kepentingan rakyat, tanpa ada tekanan dan intimidasi dari petinggi partai politik...!!!
Karena itulah, UU MD3 harus dibatalkan...!!!
5). Bila DPR menolak, maka rakyat secara serentak harus melakukan "PENOLAKAN" PILEG tahun 2024.
Jangan ada yang MENYOBLOS CALEG di surat suara...!!!
Selama UU MD3, UU PARTAI POLITIK dan UU PEMILU tidak dirubah, diperbaiki atau dibatalkan, tidak akan ada perubahan politik dan keadilan ekonomi ditanah air.
99.99% anggota DPR sudah tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden juga dikuasai oleh partai politik pengusung CAPRES dan BOHIR-BOHIR POLITIK yang membiayai PILPRES, dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi dari pejabat tinggi negara dipemerintahan pusat, baik dari Presiden maupun dari DPR...!!!!
Itulah fakta politik ditanah air sekarang ini yang harus segera disadari oleh semua elemen masyarakat diseluruh tanah air Indonesia....!!!
.....
https://m.youtube.com/watch?v=3-FkGey58-8&feature=youtu.be
......
Itulah mengapa Forum Tanah Air (FTA) mengeluarkan 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA) untuk memulai perubahan dari bawah, dengan melakukan perubahan politik yang sangat fundamental dan mendasar, antara lain adalah:
✓(1). Mengembalikan kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari tangan-tangan jahil petinggi partai politik, dengan membatalkan UU MD3.
✓(2). Membatasi kekuasaan partai politik dengan memperbaiki UU PARTAI POLITIK.
Keberadaan partai politik dalam demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih besar dan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat.
✓(3). Memisahkan semua anggota DPR dari ikatan partai politik dengan amandemen UUD 1945, atau dengan UU baru tersendiri.
Tanpa melakukan perubahan yang mendasar dan fundamental diatas, tidak mungkin akan ada perubahan yang sangat significant ditanah air, apapun hebatnya seorang Presiden baru.
Karena kondisi politik sekarang ini, tidak memungkinkan bagi seorang Presiden untuk bisa bekerja secara mandiri dan membuat keputusan sendiri...!!!
Sehebat apapun Presiden baru hasil PILPRES 2024, harus bekerja sama dan mendapatkan persetujuan dari DPR, dimana seluruh anggota DPR saat ini sudah dikontrol, diikat dan dikuasai oleh petinggi-petinggi partai politik lewat UU MD3 dengan HAK P.A.W.
......
....
✓(A). 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA).
Selama 3 tahun lebih, FTA melakukan dialog, diskusi dan perdebatan dengan berbagai pakar dari tanah air untuk membahas berbagai masalah penting yang dihadapi ditanah air.
Dari hasil dialog, diskusi dan perdebatan selama 3 tahun lebih itu, hasil consensus dan kesimpulan akhir yang diperoleh adalah 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi yang ada dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA).
....
✓(B). Sekarang tinggal bagaimana menuntut 10 perubahan politik dan ekonomi itu ditanah air...???
Inilah pentingnya peran semua elemen masyarakat diseluruh Indonesia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam mempromosikan, mempublikasikan dan melakukan kegiatan edukasi publik dengan melakukan dialog, diskusi dan perbincangan politik dengan orang-orang lokal didaerah masing-masing tentang poin-poin yang ada didalam 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA).
Untuk bisa menjalankan usaha itu secara maksimal, ada 2 hal yang perlu dilakukan.
✓(1). Perlunya para rakyat sebagai pemilih (VOTERS) untuk memahami dan menyadari bahwasanya dalam sistem demokrasi, kondisi politik dan kedaulatan rakyat yang sudah di KUDETA oleh partai politik, tidak mungkin bisa mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari pejabat tinggi dipemerintahan pusat, baik dari Presiden maupun dari DPR
✓(2). Perubahan itu harus kita mulai dan kita paksaan dari bawah, dengan mengikat dan menuntut perubahan politik dan ekonomi dengan membuat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis dengan para CAPRES, CALEG dan CALON PEMIMPIN DAERAH dimasa PEMILU.
Itulah secara fundamental tujuan, kegiatan dan program kerja FTA hingga tahun 2024 dengan mengeluarkan 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA).
Keberhasilan perjuangan ini terletak pada partisipasi semua elemen masyarakat, khususnya para aktifis diseluruh Indonesia dan untuk melakukan edukasi publik, sehingga masyarakat luas sebagai pemilih (VOTERS) menjadi paham dan mengerti (well-informed voters).
Dengan membuat masyarakat luas memahami politik oligarki politik dan oligarki ekonomi, rakyat akan semakin dewasa dan bijak dalam mengunakan hak pilihnya (VOTE).
Semakin banyak elemen masyarakat berpartisipasi dan semakin luas edukasi publik yang diberikan, akan semakin banyak rakyat sebagai pemilih untuk mengetahui hak-hak dan kedaulatan tertingginya.
.....
✓(C). FAKTA POLITIK PEMILU dan PILPRES, bagaimana kondisi politik dan landscape CAPRES 2024 ditanah air sekarang ini....???
Setiap musim PEMILU, semua partai politik membutuhkan 3 hal dibawah ini:
✓(1). Seorang CAPRES yang sangat popular dengan elektibilitas yang sangat tinggi, dan saat ini ditempat oleh Anies Rashid Baswedan (ARB).
✓(2). Dana yang cukup besar; puluhan trilliun rupiah, untuk membiayai mahalnya biaya PEMILU (PILPRES, PILEG dan PILKADA).
Koalisi partai pengusung CAPRES baik itu KPP, KIR, KIB dan PDI-P masih tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional PILPRES 2024. Untuk itu, mereka akan bekerja sama dan membutuhkan BOHIR-BOHIR POLITIK.
Baik para koalisi pengusung CAPRES dan BOHIR-BOHIR POLITIK itu, tidak mungkin memberikan dukungan secara GRATIS.
Mereka tentu sudah membuat perjanjian dan kontrak politik untuk meminta jatah atau timbal balik dari CAPRES terpilih...!!!
Itu adalah fakta politik ditanah air sekarang ini, sehingga sehebat apapun seorang CAPRES 2024 akan sulit untuk bisa bekerja mandiri, karena Presiden Indonesia tidak memiliki HAK VETO dan kekuasaannya masih tergantung kepada DPR.
Sementara itu, semua anggota DPR sudah di ikat, di kontrol dan dikuasai oleh para petinggi partai politik.
Mau bukti...???
✓ Dengarkan sendiri ucapan dan pernyataan seorang anggota DPR KOMISI III DPR-RI dari PDI-P bernama: "BAMBANG PACUL" yang tidak berani meloloskan UU perampasan assets hasil korupsi atau pencucian uang, seperti yang diminta oleh ketua TPPU, Mahfud MD.
Bambang PACUL sebagai anggota DPR tidak mampu berbuat membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, tetapi tunduk kepada kepentingan petinggi partai politik karena harus meminta ijin dulu dari ketua PDI-P.
✓ Itu bukti, rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari DPR....!!!
Karena semua anggota DPR sudah diikat, dikontrol dan dikuasai oleh para petinggi partai dengan ancaman MUTASI dan P.A.W yang ada dalam UU MD3.
Itulah mengapa FTA mengeluarkan 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA) yang ingin memisahkan semua anggota DPR dari ikatan partai politik dan membatasi kekuasaan partai politik.
✓ Tidak mungkin anggota DPR dan partai politik mau melakukan perubahan dengan mengamputasi kekuasaan dan kenyamanan yang dimilikinya lewat UU MD3, UU PARTAI POLITIK dan UU PEMILU.
✓ UU yang tidak demokratis dan yang telah mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat itulah yang harus dibatalkan semua....!!!
✓ Pembatalan semua UU NGACO itu, hanya rakyat sendirilah yang harus melakukannya dari bawah lewat PEMILU, seperti yang disarankan oleh FTA dalam manisfesto politik Forum Tanah Air (MPFTA), dengan membuat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis dengan para CAPRES, CALEG dan CALON PEMIMPIN DAERAH.
....
✓(3). Suara rakyat (VOTES) sebagai pendukung dan sebagai pemilih (VOTERS) secara luas.
Berdasarkan perkembangan politik yang ada saat ini ditanah air, the landscape dari PILPRES 2024 bisa di simpulkan, sbb:
.....
PDI-P dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dari posisi yang ada saat ini, masih belum menemukan CAPRES yang mumpuni dan juga tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa membiayai PILPRES 2024 tanpa bantuan dari pihak lain.
Sehingga kemungkinan besar harus bergabung dengan KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) atau KIR (Kebangkitan Indonesia Raya).
✓(KIB): Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP & PAN), belum memiliki CAPRES.
✓(KIR): Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra & PKB) dengan CAPRES Prabowo Subianto.
✓(KPP): Koalisi Perubahan untuk Persatuan (NASDEM, PD & PKS), dengan CAPRES Anies Rashid Baswedan.
✓(PDI-P): Belum memiliki CAPRES.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sampai detik ini belum mendeklarasikan CAPRES, karena 2 alasan, yakni anggota koalisi yang ada saat ini tidak memiliki CAPRES yang mumpuni dan tidak memiliki cukup dana untuk membiayai PILPRES 2024.
Kemungkinan besar KIB akan terpaksa bergabung dengan KPP atau KIR...???
Sementara itu PDI-P juga mengalami nasib yang sama, kader yang dimilikinya dianggap belum mumpuni untuk menjadi CAPRES dan tidak memiliki cukup dana untuk membiayai PILPRES 2024.
Kemungkinan besar, PDI-P akan terpaksa bergabung dengan koalisi lain, seperti KIR atau KIB, tidak mungkin bergabung dengan KPP karena didalam KPP ada Partai Demokrat (SBY).
Tinggal memilih...!!!
(1). Bila PDI-P akhirnya bergabung dengan PS dengan koalisi KIR, dengan menempatkan PM sebagai CAWAPRES berpasangan dengan PS untuk melawan ARB.
Kemungkinan besar, KIR akan memenangkan PILPRES 2024, karena dibelakang KIR+PDI-P ada jaringan politik yang sudah dibentuk rapi oleh jaringan dibelakang JOKOWI, LBP dan oligarki ekonomi, yang dulu memenangkan PILPRES 2014 dan PILPRES 2019.
Tetapi kemenangan PS itu akan menimbulkan banyak protes, chaos dan turmoil politik ditanah air.
Karena pendukung ARB tidak akan bisa menerima kekalahan PILPRES 2024, tak ubahnya seperti PS yang tidak bisa menerima kekalahan PILPRES 2014 dan 2019 dengan membawa bukti-bukti berbagai kecurangan, rekayasa dan allegations fraudulent election.
Sampai detik ini publik paham, siapa yang menguasai MK, maka merekalah yang akan menang PILPRES. Hal itu masih tetap berlaku pada PILPRES 2024.
Nothing has changed since Presidential election in 2014 and 2019, has it....???
(2). Sebenarnya kubu JOKOWI, LBP dan TAIPAN oligarki ekonomi sudah mempersiapkan secara matang untuk menata kemenangan PILPRES 2024 dengan rapi.
Sudah melakukan konsolidasi kekuasaan diberbagai tempat, menempatkan dan mengkondisikan orang-orang tertentu mulai dari lembaga survey, komisioner KPU, BAWASLU, Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekitar 271 KEPALA DAERAH yang dikuasai oleh para PLT pilihan, dengan harapan bisa menempatkan GP sebagai CAPRES BONEKA 2024 berpasangan dengan Menteri BUMN ET.
Tapi sayang, saat ini sepertinya rencana itu kandas dan tidak semulus apa yang diharapkan. GP tidak mendapat dukungan dari PDI-P dan Megawati.
Satu-satunya pilihan adalah bagi JOKOWI, LBP dan TAIPAN oligarki ekonomi bergabung dgn koalisi KIR dengan mengajak PDI-P dan Megawati berkoalisi dengan GERINDRA dan PKB.
(3). PILPRES 2014 dan 2019 sepertinya akan diulangi lagi pada PILPRES 2024, dengan play book yang sama bahkan sudah lebih rapi, karena sudah sangat berpengalaman 2x.
Kalau terjadi protes hasil PEMILU 2024, harus diselesaikan di MK dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bisa diprediksi akan membela kubu siapa...???
(4). Ada 1 phenomenon yg berbeda pada PILPRES 2024.
Pada PILPRES tahun 2014 dan 2019, yang militan hanya PS dan SANDI.
Tetapi pada PILPRES 2024 nanti yang militan bukan ARB, tetapi para simpul-simpul relawan pendukung ARB.
Phenomenon politik seperti itu bisa menimbulkan banyak conflict politik, chaos dan turmoil yang sangat besar ditanah air ketika hasil PILPRES dinyatakan tidak kredible, penuh kecurangan dan rekayasa.
Melihat phemonenon dan perkembangan politik ditanah air saat ini, kejadian PILPRES 2014 dan PILPRES 2019, most likely 99.99% akan terulang lagi pada PILPRES 2024.
......
✓(D). Together we can make a difference...!!! Bersama kita bisa membuat perubahan...!!!!
Apa yang bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat diseluruh Indonesia...???
Jangan menjadi bagian dari masalah bangsa (don't be part of the problem)...!!!
Tetapi jadilah bagian dari jawaban untuk memecahkan masalah bangsa (be part of the solution)...!!!
Kami berharap kepada semua elemen masyarakat diseluruh Indonesia yang sudah memahami kondisi politik ditanah air sekarang ini, untuk ikut berpartisipasi menjalankan misi edukasi publik, melakukan "jihad politik", melakukan tindakan "amar ma'ruf nahi munkar" dalam politik.
Tindakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak terbatas dalam urusan agama saja...!!!
Edukasi politik itu bisa dilakukan dengan mengajak teman, tetangga, kawan kerja dan publik untuk membahas, mendiskusikan dan menuntut 10 perubahan politik dan ekonomi dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA) dengan membuat perjanjian politik dan kontrak sosial dengan para CAPRES, CALEG dan CALON PEMIMPIN DAERAH secara tertulis.
Hanya dengan cara itu, perubahan yang sangat mendasar dan fundamental itu bisa di bongkar dan diobrak-abrik...!!!
Hancurkan status quo dari bawah...!!!!
Selama UU MD3, UU PARTAI POLITIK dan UU PEMILU yang ada sekarang ini tidak diperbaiki atau dibatalkan, 99.99% tidak mungkin akan ada perubahan politik dan keadilan ekonomi yang significant dari pejabat tinggi negara dipemerintahan pusat.
Kenyamanan dalam kebobrokan (status quo) ini sudah berjalan selama 20 tahun.
Oligarki politik dan oligarki ekonomi sudah terlalu nyaman dengan kebobrokan itu.
Mengharap perubahan politik dan ekonomi dari mereka seperti mengharapkan kartu ATM jatuh dari langit.
It's almost impossible...!!! Rakyat sendirilah yang harus menuntut perubahan itu dari bawah....!!!!
Jangankan mengharapkan perubahan politik dan ekonomi, mengharapkan "kejujuran" dari anggota DPR dan pejabat tinggi negara dipemerintahan saja, sudah sulit dan langka.
Lihat kelakuan anggota DPR, petinggi partai politik, pegawai pajak, pegawai bea cukai, pegawai di kementrian keuangan, POLISI, Presiden, anggota Menteri Kabinet dan pejabat di BUMN...????
Jadi apa yang bisa diharapkan dari rakyat dalam kondisi politik ditanah air sekarang ini...???
Tidak ada, kecuali kejujuran dari seorang RONDO...???
(RONDO: rumongso ora nyekel duit okeh). Itu baru kejujuran yang nyata....😆
Selamat menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan, semoga lancar puasanya dan dimudahkan semua urusannya. May peace be upon you all (semoga Allah SWT memberikan kedamaian hidup kepada kita semua).
.......
