Ngeri-ngeri Sedap!
Amien Rais Beberkan Borok Rencana Jokowi 3 Periode hingga IKN:
'Kita Jadi Subordinat Cina!'
AdminDEMOCRAZY News
Desember 17, 2022
DEMOCRAZY.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, meyakini partainya sengaja dijegal karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bahkan di hadapan Karni Ilyas, Amien terang-terangan menduga Jokowi sudah berniat melanggengkan kekuasaan sejak hari pertama dilantik.
"Ini kritik saya kepada rezim sekarang ini, memang sejak hari pertama dilantik pada periode pertama, itu saya kira pikirannya sudah bagaimana supaya dipilih lagi," tutur Amien, dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (17/12/2022).
Bukan hanya itu, Amien lalu mengungkit pula isu-isu panas beberapa waktu belakangan.
Seperti wacana memperpanjang masa jabatan Jokowi, bahkan kalau perlu sampai tiga periode.
"Kalau misalnya gagasan 3 periode jadi berjalan, itu the game is over. Jadi sepenuhnya kita akan menjadi subordinat dari RRC," kata Amien.
Amien mengungkit kemungkinan Indonesia dikendalikan Tiongkok dengan wacana 3 periode Jokowi, apalagi karena presidennya, Xi Jinping, yang sangat powerful.
Bahkan menurut Amien, pernyataan pribadi Xi Jinping bisa dijadikan pasal dan undang-undang di sana.
Amien mengaku menyayangkan politisi Indonesia yang seolah melupakan pelajaran Presiden ke-1 Soekarno.
Amien menilai Indonesia saat ini seperti melupakan peran besar Soekarno untuk membendung tangan-tangan asing dan oligarki berkuasa di negeri sendiri.
"Begitu cintanya kepada rakyat Indonesia, Bung Karno membuat Keppres (yang menyatakan) WNI, maksudnya teman-teman Tionghoa, tidak boleh membuat gerakan ekonomi di kota-kota dan kecamatan," ujar Amien.
Namun situasi tersebut tidak lagi terwujud saat ini, terbukti dari situasi di Ibu Kota.
"Bahkan seperti DKI ini, 74 persen tanah sudah milik mereka. Jadi ini saya melihat, ini ke mana ya kita?" imbuhnya.
Amien lantas menyinggung soal rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mantan Ketua MPR RI itu juga mencurigai rencana IKN buntut campur tangan pemerintah Tiongkok.
"IKN itu, kalau saya mencurigai, itu ide dari Beijing. Sekarang bayangkan, kalau Ibu Kota sudah kita pindah itu ratusan gedung-gedung tinggi yang bisa beli kan mereka lagi," jelas Amien.
Namun Amien menolak melanjutkan pembahasan tersebut karena khawatir akan menyinggung SARA, apalagi karena Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. [Democrazy/suara]
==============
KAMI Lintas Provinsi:
'Indikasi Kuat KPU Pusat di Bawah Kendali Istana!'
AdminDEMOCRAZY News
Desember 18, 2022
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terindikasi di bawah kendali istana dengan adanya sejumlah anggota KPU daerah yang mengaku mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai politik.
“Indikasi kuat KPU Pusat dalam kendali kekuatan istana atau kekuatan besar lainnya. Karena pada kenyataannya meloloskan partai-partai tertentu yang akan memecah dukungan suara bagi partai yang selama ini dianggap oposan, serta mengamputasi kemunculan partai yang sangat kritis terhadap rezim oligarki,” kata Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Ahad (18/12/2022).
Tindakan KPU diduga kuat atas kendali penguasa guna menafikan persyaratan yang objektif kemudian dengan memaksa KPU daerah untuk mengubah tidak Memenuhi Syara (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan sebaliknya.
“Ini sangat berbahaya bagi proses politik di Indonesia, lebih tepatnya merupakan kejahatan demokrasi,” paparnya.
KAMI Lintas Provinsi mengatakan, kejahatan melalui rekayasa apa pun demi meraih kemenangan, untuk melanggengkan kekuasaan adalah cara-cara machiavelist yang jelas melanggar baik etika berbangsa maupun perundangan, haruslah dilawan oleh semua kekuatan rakyat, karena sangat berbahaya bagi masa depan NKRI.
“Tindakan kejahatan yang dilakukan di awal menetapkan Partai -Partai peserta pemilu melalui penipuan, jika tidak segera ditindak tegas ke depan mereka KPU akan selalu “bermain” melalui tipuan. Rakyat tidak akan mempercayai KPU, sehingga Pemilu 2024 dalam mara bahaya, bisa berakhir fatal. Hal ini menjadi sebuah pertaruhan yang mengerikan bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.
Adanya kejahatan demokrasi, tanpa diminta rakyat dipastikan akan bergerak secara paksa untuk menghentikan dan membubarkan rezim.
Atas dasar pemikiran tersebut KAMI Lintas Provinsi bersikap. Pertama, Ketua KPU harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat
“Kedua, hentikan semua upaya dan rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan merusak dan mencederai proses demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. [Democrazy/SuaraNasional]
Klik Disini : Berita asal nya