KISAH TRAGEDI : NUSANTARA KEMBALI DIJAJAH ?

 KISAH TRAGEDI : 

LEPAS DARI TUAN MENEER MASUK KE PANGKUAN CUKONG

Rev 30 maret 2017.

By : (Gunan Nasution)

Orang Indonesia zaman Penjajahan 

tinggal kulit dibalut tulang

Tahukah Anda kapan bermulanya penjajahan Belanda di Indonesia? 

    Bukanlah  bermula dari invasi militer Belanda ke Nusantara! Tapi bermula dari sebuah  kantor dagang VOC Nederland, yang bertengger di  Batavia (sekarang Museum Fatahillah), pada tahun 1619.

   Perusahaan  ini menguasai perdagangan rempah-rempah dan memasarkannya ke seluruh dunia. Menjalankan usaha dagang, kontrak ekonomi dengan pribumi, meluas ke lobi politik, kolaborasi dengan pejabat-pejabat kerajaan Mataram, lalu menjadi penentu kekuatan politik dan kekuasaan, mengangkat raja-raja boneka, sampai akhirnya Mataram bubar dan VOC menguasai teritori,  semula hanya Batavia lalu seluruh Nusantara. 

Dari kekuatan ekonomi menguasai pemerintahan!

    Tahukah anda, tahun 1900, hanya dengan 16 ribu orang Belanda (0.04%) mampu menguasai 35 juta pribumi alias Inlander. Tahukah anda, tahun 1930 (census of the Dutch East Indies), dengan hanya 240 ribu Belanda (0.4%), mereka menguasai 60 juta penduduk pribumi.  Kasta Inlader berada diperingkat terbawah, di bawah kasta Eropah dan kasta Timur Asing (Cina).

    Inlander hanya sebagai petani, nelayan, buruh, kuli kebon, pelayan di rumah Meneer dan priyayi Jawa, menjadi mesin produksi, menjadi kawula alit. 

Mengapa dengan sejumput orang, hanya 0.04% Belanda mampu menguasai mayoritas? 

      Meneer cukup  menguasai Gubernur Jenderal, Residen, Controller. Selebihnya Bupati, Patih, Wedana, diangkat dari pribumi, kelas priyayi yang tak lain adalah boneka dan eksekutor kebijakan Meneer. Para priyayi ini tak lebih dari anjing lokal peliharaan Meneer yang memakan tulang-tulang pribumi, dagingnya diberikan ke Meneer Belanda.!! 

     Belanda tentu saja juga  menguasai hajat hidup  ekonomi pribumi Inlander. Meneer  bekerjasama dengan etnik Cina untuk menggerakan ekonomi di Hindia-Belanda. Etnik Cina diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, menjadi dokter, akuntan, guru dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah Belanda. Juga secara hukum mendapat  perlakuan tersendiri urusan pidana dan perdata, lebih tinggi dari pribumi. 

Belajarlah dari Tibet 

     Di tahun 1930, etnis Cina sudah menguasai ekonomi kelas  menengah, di atas pedagang kecil pribumi. Di atasnya adalah pengusaha monopoli Belanda yang menguasai industri dan perkebunan gula, rempah-rempah, teh, coklat, tembakau, kopi, karet. 

Pada era kemerdekaan, pengusaha Belanda meninggalkan Indonesia. Kekosongan usaha ini diambil alih oleh pengusaha etnik Cina yang notabene sudah lebih siap. Jadilah mereka naik menjadi pengusaha besar.

    Meskipun dijajah secara politik dan ekonomi, dibutuhkan ratusan tahun munculnya kesadaran para pribumi, bahwa mereka terjajah, bahwa mereka harus merebut hak-hak politiknya, bahwa mereka harus merebut Indonesia yang merdeka. Muncullah pergerakan masa nasional bermotif kemerdekaan politik dan kekuatan ekonomi pribumi : Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Indische Partij (IP), PNI. 

Kini Indonesia telah merdeka secara politik. 

     Tapi sadarkah kalian  wahai PRIBUMI bahwa Anda belum merdeka secara politik apalagi secara ekonomi?

     Tahukah Anda, etnik Cina di Indonesia adalah 5% atau lebih 12 juta jiwa (sensus  2014). Angka ini meningkat pesat dibandingkan sensus tahun 1930 yaitu hanya 2%, pada jaman kolonial. Tahukah anda dengan hanya 0.04% Belanda bisa menguasai 97.4% pribumi? 

    Tahukah anda kini dengan 5% etnis Cina, tentu lebih dari cukup untuk menguasai segala-galanya.!! Segala-galanya tak hanya menguasai ekonomi tapi juga politik dan pemerintahan.!!

       Bahkan Liu Yandong, Wakil Perdana Menteri Cina, Rabu 27 Mei 2015, berdiri di depan podium di Auditorium FISIP UI, Depok, dalam  pidato nya Liu berani menyatakan akan mengirim 10 juta warganya ke Indonesia untuk menjadi tenaga kerja. Tidak sulit bagi etnik Cina mencari kerja di Indonesia, bukankah sebagian besar lapangan kerja dikuasai mereka?

       Sadarkah Anda wahai kalian pribumi, etnik Cina telah menguasai 80% ekonomi nasional,  pemilik 75 % dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange. 

     Majalah Forbes Desember 2015  melansir daftar orang  terkaya di Indonesia, 8 dari 10 konglomerat terkaya di Indonesia dan 90% dari 50 orang terkaya di Indonesia adalah etnik Cina. 

    Total kekayaan mereka seluruhnya  mencapai US$ 92 miliar atau setara Rp 1.264 triliun (kurs US$13.759 per dolar). Setara dengan 65% APBN Indonesia ! 

Maka keuangan mereka sangat mampu untuk menguasai negara. 

    Sadarkah Anda wahai pribumi, etnik Cina  menguasai 87% lahan di Jakarta (M.S. Kaban, eks Menteri Kehutanan). Etnik Cina menguasai 74% tanah di Indonesia (real estate, property, mall, pertambangan, perkebunan sawit, HPH)  (Prof. Yusril Ihza Mahendra). 

      Ada 29 Taipan yang  menguasai 50% perkebunan sawit di Indonesia, seluas 5,1 juta ha, setara setengah  pulau Jawa (Tempo, 13 Februari 2015). 

      Sadarkah Anda wahai pribumi :  bank-bank swasta besar adalah milik etnik Cina : BCA, Danamon, Panin, Mega, CIMB Niaga, Commonwealth, Sinar Mas, UOB Buana, OCBC NISP, dll. Pribumi menabung di sana, pengusaha etnis Cina mengemplang untuk usahanya!!  

       Sadarkah Anda wahai pribumi :  80% perusahaan farmasi dan sebagian besar RS besar swasta dimiliki etnik Cina.

Sebagaimana strategi VOC, 

Kni etnik Cina masuk mencengkram  jabatan politis di pemerintahan.

     Sebagian besar pengusaha Cina berkolaborasi untuk menundukan pribumi menjadi Gubernur dan Bupati. Karena mustahil bisa memenangkan pilkada tanpa sokongan dana yang besar.

      Coba perhatikan...bagaimana seorang yang terkena kasus PAPA MINTA SAHAM n kemudian mundur dari ketua DPR......Lantas bisa menjadi Ketua Golkar bahkan bisa kembali menjadi Ketua DPR......

Bukankah ini sesuatu yang aneh bin ajaib? 

     Bukankah hal tsb bisa terjadi karena kekuatan UANG yg dimiliki oleh para pemilik modal....yang tentunya ingin mengamankan bisnisnya melalui penguasaan politik....yg terkait dengan partai politik dan pemerintah yang sekarang dipegang oleh PDIP dan koalisi nya.

    Dengan demikian etnik Cina bisa memelihara “pribumi lokal” yang melayani keinginan ekonomi dan politik majikan. Bahkan beberapa etnik Cina sudah menduduki posisi Bupati, Walikota, Menteri, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Ketua Tim Ahli Wakil Presiden JK.

     Sadarkah Anda wahai pribumi :  kekuatan Cina  mendorong agar tokoh mereka (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Skenario ‘cukong’  bertujuan agar ibu kota negara yang menjadi ibukota dan pusat ekonomi, jatuh ke tangan orang-orang Cina. 

     Secara faktual etnis Cina tidak hanya  melakukan penjajahan ekonomi bangsa Indonesia, tapi sudah mulai menguasai pemerintahan. Kaum pribumi hanyalah menjadi  “kuli dan jongos” di negeri nya sendiri, menggadaikan harta dan hajat hidupnya kepada penjajah baru, majikan baru, kolonial baru : Cukong dan Taci. 

Lepas dari rumah Meneer masuk ke pangkuan Cukong.!!

TKA  Bersenjata 

     Cina menguasai Indonesia, kolonialis baru bercokol. 

   Tapi apakah dibutuhkan ratusan tahun pula untuk menyadarkan pribumi bahwa mereka terjajah secara ekonomi dan politik?? Wahai kaum bumiputra bangkitlah !!

   *Semoga tulisan ini menyadarkan kita bersama. Sebagai intelektual pewaris Budi Utomo dan semangat Sumpah Pemuda seharusnya tersentuh memikirkan nasib bangsa dan anak cucu kita kelak.

    NARASI DIATAS tidak utk menyudutkan etnis tertentu TETAPI hanyalah untuk INTROSPEKSI .....agar kita bisa merumuskan JALAN/CARA TERBAIK untuk bisa segera mewujudkan KEADILAN SOSIAL bagi SELURUH RAKYAT INDONESIA dengan cara BERSATU PADU seluruh WNI mengupayakan secara sungguh2:

1. Penegakan Hukum scr adil dg mengintensifkan PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan PENYITAAN HARTA para koruptor

2. MENCERDASKAN kehidupan bangsa melalui pendidikan scr massive n bermutu....agar rakyat cerdas n pintar shg bisa MANDIRI tidak mudah dibodohi.

3. AFIRMATIVE ACTION utk golongan ekonomi lemah agar memiliki kemampuan berusaha/meningkatkan usahanya....sehingga dpt mengurangi ketimpangan ekonomi dlm waktu yg sesingkat singkatnya

4. .....dst silahkan diteruskan atau disempurnakan (dg mengadopsi visi misi n program kandidat capres 2024 )...

 🙏🏼

1 persen warga menguasai 50 persen pendapatan nasional

Ada 4 orang Indonesia yg kekayaannya hampir setara dengan separuh penduduk Indonesia, Siapa?

@Bagaimana hal tsb bisa terjadi?

@Bagaimana cara mengatasi masalah kesenjangan sosial? 

KESENJANGAN Sosial (jurang antara kaya n miskin) TERBURUK nomor 4 di dunia adalah Indonesia.

800 petugas kpps YG TEWAS pd pemilu 2019, bagaimana kelanjutannya?

▪︎Jakarta, dipenghujung 2022.

 By > Einz Harz Dinata.

Dalam Setahun Kekayaaan Low Tuck Kwong (LTK)

 Bertambah 148 Trilyun hanya dari Tambang Batubara.

Luarrr Biasaa bukan ..!?

       dengan berasumsi jika biaya untuk menjadi Calon Presiden membutuhkan Rp10 Trilyun, 

maka seorang LTK dalam setahun bisa membiayai (baca:membeli) 15 pemimpin 'boneka'

amazing ..!

         ini lah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, sumber kekayaan alam negara yang salah kelola,

salah satunya tambang Batubara

     Lahan tambang batubara adalah tanah negara yang diberikan hak konsesi secara gratis 

    dari 50 orang terkaya di Indonesia, belasan orang berasal dari pengusaha tambang batubara, 

   bayangkan hanya dari 'batubara' dapat menghasilkan belasan orang yang kekayaanya kalau ditotal sampai ratusan trilyun,

belum lagi dari Nickel, Emas, Gas, Minyak Bumi, Hutan dll

 

Betapa kayanya negeri ini .. 

Tetapi kekayaan itu tidak dirasakan oleh sebagian besar anak negeri 

terlebih khususnya rakyat pribumi,

      Kekayaan sumber daya alam hanya dikuasai dan dinikmati segelintir oligarkhi - taipan asing - aseng

dan bukan rahasia lg.. tentu saja segelintir individu para pengambil keputusan (penguasa) yg menikmati 'potongan kue' dari oligarkhi² tsb.

    Masih hangat berita seorang Bupati (Meranti Kep.Riau) yang wilayahnya penghasil minyak bumi tapi warganya hidup dalam garis kemiskinan

      Beliau protes keras di dlm rapat ttg pembagian hasil, mungkin saja niat beliau mulia ingin memakmurkan rakyatnya, tapi apa lacur .. justru beliau bnyk 'disudutkan' para petinggi

  

Penguasaan 'kue ekonomi' yang begitu timpang

   dan yang lebih mirisnya lagi mereka para oligarkhi-taipan-asing-aseng kebanyakan masih banyak yg membandel untuk membayar pajak - PNBP

Sementara itu disisi lain ratusan juta (mayoritas rakyat pribumi) masih berjuang-berjibaku mencari nafkah 

yg sekedar utk bertahan hidup, hanya sanggup utk membeli makan bukan untuk menumpuk kekayaan, hari itu berjibaku cari duit digunakan utk hari itu jg agar dapat menghidupi keluarganya.

    Inikah tujuan bernegara yang sebesar-sebesarnya memberikan kemakmuran untuk seluruh rakyat itu ..???

yang tertuang jelas di pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 :

• Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi  “ Bumi, Air dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ”

• Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Wahai pribumi, anak bangsa pewaris sah negeri ini .. 

apa yg dapat kalian lakukan melihat kondisi negeri yang salah kelola ini ?

Bilakah anak cucu pewaris sah negeri ini dapat hidup makmur di negeri yang super kaya akan sumber daya alamnya ini ..?

waullahualambishawab..

Opini " Islam dan Politik

 Islam Tanpa Politik akan Tertindas, Politik Tanpa Islam akan Menindas

Oleh: Aziz Yanuar mengutip dan menyusun dari beberapa sumber

Senin, 12 Desember 2022

Faktakini.info 

المسلمون لا يهتمون بالسياسة.سيُحكمون من قبل سياسيين لا يهتمون بالمسلمين.

"Kaum muslimin yang tidak peduli dengan politik maka mereka akan diatur oleh politisi yang tidak memedulikan kaum muslimin." (Necmetin Erbakan rahimahullah)

ISLAM BERPOLITIK?

Islam,  yes. Politik,  no. 

     Kredo politik ini pernah dipopulerkan oleh politisi2 kafir dan sekuler di dekade 80-an. Tujuannya tentu saja untuk menjauhkan aktivis-aktivis Islam dari politik, agar kaum sekuler dan kafirlah menguasai posisi-posisi politik di negeri ini. 

 Sampai saat ini kredo itu masih terus didengung-dengungkan mereka.

    Kalau dulu orang2 kafir menggunakan kredo : Islam yes, politik no  untuk menjauhkan umat Islam dari politik -- sekarang mereka sedang giat-giatnya memframing kebangkitan politik  ukhuwah Islamiyah sebagai politik identitas. 

    Padahal mereka yang doyan menuduh hal itu sebenarnya juga berpolitik identitas juga, namun dalam hal ini mereka membelokkan maknanya.

    Yakni politik identitas : islam berpolitik.. Dan ada yang konyol lagi yaitu seakan-akan politik ukhuwah Islamiyah itu ancaman bagi persatuan bangsa.

Logikanya sungsang. 

      80 % penduduk Indonesia muslim. Andai umat Islam bersatu di bawah payung politik yang sama,  bangsa ini akan teduh dan  kuat. Tapi oligarki dan kacung2nya lebih menginginkan umat Islam terpecah belah agar bangsa ini lemah dan gampang dikuasai. Begitu logikanya.

     Adapun dalil yang mereka gunakan untuk mengalas jargon itu ialah bahwa politik itu kotor sedang agama itu suci. Jadi tidak patut agama diseret seret ke wilayah politik.

    Oligarki dan kacung2nya ketakutan, karena sebenarnya umat Islam adalah kekuatan politik yang menentukan. Karena itulah persatuan mereka harus dijauhkan, dihalau dari panggung politik agar kekuasaan politik tidak lepas dari  genggaman kaum kafir dan sekuler.

Najwa Shihab

Sementara dalam pengamatan kami, 

    Para pemuka-pemuka agama  non muslim  justru sedang giat-giatnya mendorong jemaatnya untuk aktif berpolitik dan tidak golput. Dengan begitu,  tidak mengherankan, saat ini jumlah politisi non muslim sangat banyak duduk di parlemen dan DPRD. Mereka mencaleg melalui partai-partai  nasionalis—sekuler,  memanfaatkan suara pemilih Islam.

    Komitmen para politisi non muslim  ini terhadap kejayaan agamanya  sangat kuat. Di partai mana pun mereka berada, namun kalau sudah menyangkut isu agama, mereka akan bersatu, mengenyampingkan kepentingan pribadi dan partai.

Hal yang sebaliknya terjadi di kalangan partai dan politisi Islam. 

    Komitmen keagamaan mereka kurang. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai. Ketika menyangkut isu agama, mereka malah pecah.

      Hal itu terlihat dari pencalonan Ahok pada pilkada  DKI 2017 dan cara mensikapi PERPPU yang menyangkut umat. Sekali pun begitu banyaknya teks-teks politik  yang difirmankan Allah SWT agar tidak menjadikan kafir jadi pemimpin (Al Maidah 51) --  tetap saja sejumlah partai-partai Islam dan politisi Islam mengusung dan memilih Ahok.

     Alhamdulillah. Pasca penistaan Islam oleh Ahok serta kebijakan politik diskriminatif dan kesan permusuhan yang ditunjukan rezim  terhadap umat Islam –saat ini kesadaran umat Islam akan pentingnya umat  berperan dalam politik sudah bangkit dan menjalar ke seluruh santereo negeri. 

Dimana akhirnya umat menyakin bahwa Politik adalah salah satu aspek paling mendasar dan penting bagi dunia Islam, dalam rangka memperjuangkan tegaknya nilai-nilai qurani serta mengujudkan kemaslahatan umat dan kemuliaan Islam.

        Pentingnya politik dalam Islam, terlihat dari begitu banyaknya ditemukan teks-teks politik dalam Al Quran. Antara lain pada surah Al Baqarah 120, Ali Imran 28, Al Maidah 51 dll. 

Berdasarkan itulah menurut saya,

       Para intelektual, cerdik pandai dan ulama wajib mendorong orang-orang Islam sebanyak-banyaknya merebut posisi politik,  untuk mencegah  posisi-posisi politik tersebut tidak dikuasai oleh kaum sekuler dan kafir. Sebab fakta sejarah sudah membuktikan,  ketika tongkat kekuasaan jatuh pada orang2 kafir, mereka gunakan tongkat itu "memukul" umat.

     Kita berharap, agar para politisi Islam, di partai mana pun dia berada, agar menjadikan politik itu sebagai ladang amal. Utamakanlah kepentingan Islam di atas kepentingan pribadi dan partai. 

      Jadikanlah tugas-tugas politik bagian dari tugas kekhalifaan yang diembankan Allah SWT dalam rangka mengujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hanya dengan cara begitulah kita bisa merubah mindset umat Islam tentang politik. 

Dari kotor jadi jernih. 

Saatnya politik digunakan untuk kepentingan agama. Bukan agama untuk kepentingan politik. Insya Allah !

Islam tanpa politik akan tertindas,

Politik tanpa Islam akan menindas .

#SayaBanggaIslamSebagaiIdentitasPolitik

Opini : Sutiyoso , Cegah Dini" voter's gentrification"

Dituduh Rasis Karena Bicara Soal TKA China, 

Sutiyoso:  Itu Prediksi dan Untuk Cegah Dini" voter's gentrification"

Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso

      " Anugrah Tuhan kepada alam semesta, cukup untuk menopang kehidupan seluruh ummat manusia, tapi tak akan cukup memuaskan keserakahan mereka "  Ali bin Abi Thalib

Tim iNews

Kamis, 02 Juni 2022 | 18:20 WIB

       Di Amerika Serikat, perusahaan yg terbukti mengunakan pekerja gelap akan kena denda $50,000 per orang atau Rp.700 juta per orang.

JAKARTA, iNewsDepok.id - Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menjawab tudingan rasis terhadap dirinya.

Tudingan itu antara lain dilontarkan mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie dan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, atas pernyataannya saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI di Jakarta Islamic Center (IJC), Jakarta Utara, pada 18 Mei 2022.

     Kala itu Sutiyoso mengatakan bahwa ribuan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang telah masuk ke Indonesia, tidak akan kembali ke negaranya, dan jika para TKA itu berkolaborasi dengan para pengusaha kaya di Indonesia, maka akan menjadikan mereka lebih kuat.

"Jadi, jangan sampai kita gak sadar-sadar akhirnya mereka yang mayoritas suatu saat nanti,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus Singapura, negeri warga Melayu yang saat ini dikuasai etnis Tionghoa.

“Contoh yang paling dekat Singapura. Perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini (Tionghoa),” katanya.

Kepada Karni Ilyas dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sutiyoso mengatakan kalau apa yang dia sampaikan tersebut merupakan sebuah prediksi untuk cegah dini.

"Mantan intelijen kayak saya, memprediksi itu mesti yang terburuk. Maksud saya untuk deteksi dini," katanya seperti dikutip Kamis (2/6/2022).

     Secara garis besar, mantan kepala BIN yang akrab disapa Bang Yos itu menggambarkan kalau di dunia ini sumber daya alam (SDA) merupakan hal yang sangat penting, yang digunakan semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya.

Kata Wakil Ketua DPRD Sintang Kalbar 

       Karena SDA tersebut, banyak negara yang menduduki negara lain secara fisik maupun non fisik. Ia mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang menginvasi Libya dengan dalih presiden negara itu, Muammar Khadafi, memiliki senjata pemusnah massal, 

       tetapi setelah Khadafi digulingkan, ternyata negara kaya minyak tersebut tidak memiliki senjata seperti yang dituduhkan AS. Dan negara itu, kata Bang Yos, kini menduduki Libya secara nonfisik, karena setelah melakukan invasi, AS menarik pasukannya, tetapi kekayaan sumber-sumber minyak Libya kini dikuasai AS.

    Dalam perang Rusia vs Ukraina, menurut Bang Yos, dia yakin motif nya juga SDA, tetapi dikamuflase dengan tuduhan karena Ukraina akan bergabung ke NATO.

"Nah, apa yang terjadi di sana, bisa juga terjadi di sini, di Indonesia," kata Bang Yos.

     Sutiyoso juga membeberkan ada dua modus pendudukan sebuah negara terhadap negara lain, yaitu dengan menggunakan operasi terbuka dan operasi tertutup atau asimetrik. Operasi terbuka dilakukan dengan pengerahan senjata, sementara asimetrik antara lain dengan melakukan penyusupan, seperti dengan mengerahkan pasukannya dengan dikamuflase sebagai turis, sebagai staf duta besar, dan dengan menyamar sebagai TKA.

     Bang Yos secara implisit mengakui kalau dirinya melihat kejanggalan dalam masuknya ribuan TKA China ke Indonesia, karena TKA itu masuk bersamaan dengan investasi dari negara tersebut, dan para TKA itu pun tidak semuanya merupakan tenaga ahli, tetapi juga pekerja kasar seperti sopir dan penggali tambang.

    "Ketika saya diminta memberikan sambutan di Islamic Centre, dan itu mendadak, saya sebenarnya sempat tidak tahu akan mengatakan apa. Jadi, saya sampaikan apa yang ada di kepala saya, dan masalah TKA dari China itu kan memang sudah banyak yang ngomong, dan itu memang akan bermasalah nanti kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang konkrit. Negara kita bisa jadi sasaran asimetrik," tegasnya.

      Bang Yos mengaku kaget ketika tahu apa yang disampaikannya itu menjadi pro kontra, dan dia tegas mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk rasis.

"Saya nasionalis asli," tegasnya.

    Sebelumnya, tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma juga mengatakan bahwa Bang Yos sama sekali tidak rasis.

"Teman dia banyak yang Tionghoa," kata Lieus pada 29 Mei 2022. 

Editor : Rohman

https://depok.inews.id/read/92340/dituduh-rasis-karena-bicara-soal-tka-china-sutiyoso-itu-prediksi-dan-untuk-cegah-dini

==========================

Benarkah ada pangkalan militer di dekat Natuna?

Voter's Gentrification

Oleh: Chris Komari , Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA)

.....

      Sebarkan keseluruh RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, BUPATI dan LSM di Desa, Kecamatan dan kota anda... !!!

Apa itu voter's gentrification...⁉️⁉️

Voter's gentrification adalah usaha untuk mengubah "orang lokal" (PRIBUMI) yang dulunya mayoritas menjadi minoritas.

   Para pendatang akan menjadi kelompok mayoritas yang akan menguasai ekonomi, politik dan kekuasaan pemerintahan lokal, dan target mereka adalah menguasai DKI Jakarta dan KALIMANTAN.

    Itulah yang sudah direncanakan oleh RRC dan TAIPAN di Indonesia dari dulu hingga sekarang, lewat proyek REAL ESTATE DEVELOPERS TAIPAN itu membuat kota baru seperti proyek Meikarta dan proyek dipulau REKLAMASI.

Tujuannya adalah voter's gentrification...!!!

Tetapi proyek mereka tidak sebatas Meikarta dan pulau REKLAMASI di DKI Jakarta saja.

     Banyak komplek baru dan perumahan baru dengan tujuan yang sama untuk ditempati oleh  immigrant gelap dari RRC dipingiran IBU KOTA, seperti proyek Meikarta, pulau reklamasi dan berbagai proyek perumahan di pesisir pantai di pulau JAWA, KALIMANTAN dan SULAWESI.

    Awalnya mereka datang, tinggal di apartment atau perumahan, belajar bahasa Indonesia, kemudian membeli E-KTP dg "menyogok" Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah setempat dan berani membayar mahal sampai Rp.12 juta per KTP. 

Setelah itu membeli KK dan beli SIM dengan membayar mahal juga. 

Mereka tahu, ada pejabat korup, murah dan mudah di beli dengan uang recehan, tidak memiliki idealisme, patriotism dan jiwa nationalisme.

     Dengan bekal E-KTP, KK dan SIM ASPAL (asli tapi PALSU) itu, mereka kemudian akan ikut mendaftarkan diri menjadi konstituen pemilik suara (voter) dalam PEMILU atau PILKADA.

      Dengan perubahan landscape demography, populasi dan ethnicity dalam satu kota, kabupaten atau Ibu Kota, hal itu jelas akan mempengaruhi hasil PEMILU atau PILKADA disatu daerah.

Bila ethnis pendatang itu sudah menguasai IBU KOTA DKI Jakarta, maka menguasai Indonesia hanya soal waktu....!!!

Ada apa dengan mereka ?

    Bahkan sekarang mereka memilih jalan pintas, ingin memiliki dan mengajukan CAPRES dari ethnis keturunan mereka sendiri, dengan dibantu para pengkhianat yang duduk di DPR/MPR untuk mengamademen UUD'45 yg jelas-jelas akan merugikan, marginalized dan mengubah landscape kekuatan dan kekuasaan golongan PRIBUMI.

    Hal itu sudah bisa dirasakan golongan PRIBUMI (MUSLIM) ketika AHOK menjadi Gubernur DKI Jakarta meski secara kebetulan.

    Mayoritas kebijakan AHOK adalah tidak berpihak ke Pribumi dan selalu melindungi semua proyek milik TAIPAN seperti Agung Podomoro atau Agung Podominggat, meski proyek itu banyak menyalahi aturan.

      Karena ancaman terbesar bagi golongan PRIBUMI di Indonesia saat ini adalah keturunan dan ethnis dari RRC ini.

     Semua proyek dan kepentingan TAIPAN  akan dilindungi dan dibela mati-matian oleh orang seperti AHOK dan pejabat khianat ,  mesti hal itu nantinya akan marginalized atau menggeser bahkan mengusir keberadaan orang PRIBUMI.

Saya akan bangga disebut racist...!!! It doesn't bother me.

     Bagi saya lebih senang disebut racist untuk melindungi HAK KEMERDEKAAN golongan PRIBUMI daripada melihat kedepan orang PRIBUMI terusir dari negaranya sendiri, menjadi korban pendatang dari RRC seperti yang terjadi di SINGAPORE atau MALAYSIA.

...

    Karena itu saya bangga dan menghormati sekali kebijakan dan "kewaskitaan" dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Jogyakarta, yang melarang ethnis ini untuk memiliki tanah dan property di daerah Kasultanan Jogyakarta demi melindungi HAK KEMERDEKAAN orang PRIBUMI. 👍

    Itu bukan racist, tapi kebijakan protectionism dari seorang RAJA atau seorang pemimpin yg waskito, wibisono dan wicaksono, pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan jauh kedepan...!!! 

...

Bagaimana cara mengatasinya...??? 

    Semua RT, RW, Kepala Desa, Lurah dan CAMAT serta BUPATI diseluruh Indonesia harus melakukan "SWEEPING" terhadap semua penduduk pendatang di kelurahannya masing-masing dan mencari tahu, melakukan screening dan scrutinizing "KEWARGANEGARAAN" mereka satu per satu...!!

     Harus ditelusuri darimana asal usul dan prosesnya hingga mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia menjadi WNI.....???

Check apakah E-KTP, KK dan SIM mereka itu ASLI, ASPAL atau PALSU...???

Kalau PALSU, ciduk saja. Laporkan ke POLISI setempat karena telah memalsukan identitas. 

Kemudian check VISA ijin tinggal mereka...??? Masih berlaku atau sudah kadaluarsa...??? 

Kalau sudah kadaluarsa, ciduk saja, laporkan ke POLISI karena sudah overstay di Indonesia.

     Para pendatang itu harus didata dan diregistrasi kembali dan kemudian E-KTP, KK dan SIM mereka ditandai dengan "stampel" yg berbunyi:

"Bukan warga negara Indonesia, dilarang daftar dan ikut voting dalam PEMILU". 

Atau cukup berbunyi: "Bukan WNI" (Non-WNI)....!!!

       Jangan lupa untuk memata-matai gerak gerik mereka di desa anda, bila terbukti menyimpan SENJATA API, harus digrebek dengan POLISI atau TNI.

    Kalau terbukti, harus segera diproses, dipenjara, dikenai denda sebanyak-banyaknya hingga orangnya bangkrut dan akhirnya di deportasi kembali ke negaranya.

Semua ini WAJIB dilakukan oleh semua warga negara Indonesia, khususnya golongan BUMI PUTRA dan BUMI PUTRI (PRIBUMI) Indonesia.

     NKRI itu negara KITA, jangan sampai pendatang mengusir KITA dari negara KITA  sendiri...!!!  

Minimum sadarilah fakta dan usaha voter's gentrification 

dari RRC dan TAIPAN di Indonesia. 

        Ingat perjuangan para leluhur kita mengusir pasukan Tongkok yang ingin menjajah Indonesia dari eyang KERTANEGARA, RADEN WIJAYA, PARA PAHLAWAN hingga PRESIDEN SOEKARNO.

...

Jangan takut membela hak kemerdekaan negaramu sendiri...!!! 

Jangan takut dibilang RACIST....!!!

     Kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk kesejahteran dan kemakmuran golongan BUMI PUTRA dan BUMI PUTRI asli Indonesia, bukan TAIPAN dan pendatang asing dari RRC...!!!

...

Nikel Kami dibawa kemana?

Di Amerika Serikat ada department bernama U.S ICE 

(U.S Immigration and Customs Enforcement).

     Tugas anggota ICE adalah melakukan immigration enforcements, setiap hari mencari illegal immigrants, mencari tourist dan TKA yg overstay, mencari immigrants gelap yg melakukan pelanggaran Imigrasi (immigration violations and enforcements) di berbagai kota di 50 negara bagian.

Indonesia bisa melakukan hal yg sama.

Di era President Obama, ada 1,8 juta orang berhasil di deportasi dari USA pada 3 tahun pertama in office.

Di era President Trump lebih banyak lagi, ada 3 juta illegal immigrants yang di deportasi.

USA memiliki 12 juta illegal immigrants yang tersebar di 50 negara bagian.

     Di Indonesia, TKA CHINA mendapatkan perlindungan dari pemerintah sendiri, jadi sulit berharap dari pemerintah untuk ambil tindakan mencari dan men-deportasi immigrant gelap dan TKA CHINA gelap.

     Karena itu, warga desa, penduduk Desa, Kecamatan dan warga Kota yg harus bertindak beramai-ramai dengan membawa pemimpin daerah, minimal membawa Pak RT, RW, KEPALA DESA, Pak CAMAT, BUPATI, anggota DPRD, LSM, WARTAWAN melakukan sweeping bersama di apartment, perumahan dan pabrik.

Dokumentasikan semua kegiatan sweeping itu dengan photo dan videos....!!!

   BUPATI dan DPRD bisa melakukan tindakan selanjutnya terhadap para perusahaan yang mempekerjakan TKA CHINA gelap tanpa ijin dan menyalahi aturan Imigrasi dan memberikan sangsi dan denda yang sangat tinggi terhadap perusahaan itu.

Di Amerika Serikat, perusahaan yg terbukti mengunakan pekerja gelap akan kena denda $50,000 per orang atau Rp.700 juta per orang.

Denda tinggi itu sengaja dibikin, agar mereka kapok dan tidak mengunakan TKA asing gelap.

    Pemimpin DAERAH seperti BUPATI dan anggota DPRD bisa melaporkan keberadaan mereka ke POLISI, DEPNAKER dan kantor immigration untuk di check ijin tinggal mereka di Indonesia.

Benarkah ?

Opini : KAMI & Amien Rais , buka suara

 Ngeri-ngeri Sedap! 

Amien Rais Beberkan Borok Rencana Jokowi 3 Periode hingga IKN:

 'Kita Jadi Subordinat Cina!'

AdminDEMOCRAZY News

Desember 17, 2022

DEMOCRAZY.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, meyakini partainya sengaja dijegal karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bahkan di hadapan Karni Ilyas, Amien terang-terangan menduga Jokowi sudah berniat melanggengkan kekuasaan sejak hari pertama dilantik.

"Ini kritik saya kepada rezim sekarang ini, memang sejak hari pertama dilantik pada periode pertama, itu saya kira pikirannya sudah bagaimana supaya dipilih lagi," tutur Amien, dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (17/12/2022).

Bukan hanya itu, Amien lalu mengungkit pula isu-isu panas beberapa waktu belakangan. 

Seperti wacana memperpanjang masa jabatan Jokowi, bahkan kalau perlu sampai tiga periode.

"Kalau misalnya gagasan 3 periode jadi berjalan, itu the game is over. Jadi sepenuhnya kita akan menjadi subordinat dari RRC," kata Amien.

Amien mengungkit kemungkinan Indonesia dikendalikan Tiongkok dengan wacana 3 periode Jokowi, apalagi karena presidennya, Xi Jinping, yang sangat powerful. 

Bahkan menurut Amien, pernyataan pribadi Xi Jinping bisa dijadikan pasal dan undang-undang di sana.

Kata Mereka

    Amien mengaku menyayangkan politisi Indonesia yang seolah melupakan pelajaran Presiden ke-1 Soekarno. 

Amien menilai Indonesia saat ini seperti melupakan peran besar Soekarno untuk membendung tangan-tangan asing dan oligarki berkuasa di negeri sendiri.

"Begitu cintanya kepada rakyat Indonesia, Bung Karno membuat Keppres (yang menyatakan) WNI, maksudnya teman-teman Tionghoa, tidak boleh membuat gerakan ekonomi di kota-kota dan kecamatan," ujar Amien.

Namun situasi tersebut tidak lagi terwujud saat ini, terbukti dari situasi di Ibu Kota. 

"Bahkan seperti DKI ini, 74 persen tanah sudah milik mereka. Jadi ini saya melihat, ini ke mana ya kita?" imbuhnya.

Amien lantas menyinggung soal rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Mantan Ketua MPR RI itu juga mencurigai rencana IKN buntut campur tangan pemerintah Tiongkok.

"IKN itu, kalau saya mencurigai, itu ide dari Beijing. Sekarang bayangkan, kalau Ibu Kota sudah kita pindah itu ratusan gedung-gedung tinggi yang bisa beli kan mereka lagi," jelas Amien.

Namun Amien menolak melanjutkan pembahasan tersebut karena khawatir akan menyinggung SARA, apalagi karena Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. [Democrazy/suara]

==============

KAMI Lintas Provinsi:

 'Indikasi Kuat KPU Pusat di Bawah Kendali Istana!'

AdminDEMOCRAZY News

Desember 18, 2022

DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terindikasi di bawah kendali istana dengan adanya sejumlah anggota KPU daerah yang mengaku mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai politik.

“Indikasi kuat KPU Pusat dalam kendali kekuatan istana atau kekuatan besar lainnya. Karena pada kenyataannya meloloskan partai-partai tertentu yang akan memecah dukungan suara bagi partai yang selama ini dianggap oposan, serta mengamputasi kemunculan partai yang sangat kritis terhadap rezim oligarki,” kata Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Ahad (18/12/2022).

Tindakan KPU diduga kuat atas kendali penguasa guna menafikan persyaratan yang objektif kemudian dengan memaksa KPU daerah untuk mengubah tidak Memenuhi Syara (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan sebaliknya. 

“Ini sangat berbahaya bagi proses politik di Indonesia, lebih tepatnya merupakan kejahatan demokrasi,” paparnya.

Kakak Besar 3 Periode 

       KAMI Lintas Provinsi mengatakan, kejahatan melalui rekayasa apa pun demi meraih kemenangan, untuk melanggengkan kekuasaan adalah cara-cara machiavelist yang jelas melanggar baik etika berbangsa maupun perundangan, haruslah dilawan oleh semua kekuatan rakyat, karena sangat berbahaya bagi masa depan NKRI.

“Tindakan kejahatan yang dilakukan di awal menetapkan Partai -Partai peserta pemilu melalui penipuan, jika tidak segera ditindak tegas ke depan mereka KPU akan selalu “bermain” melalui tipuan. Rakyat tidak akan mempercayai KPU, sehingga Pemilu 2024 dalam mara bahaya, bisa berakhir fatal. Hal ini menjadi sebuah pertaruhan yang mengerikan bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Adanya kejahatan demokrasi, tanpa diminta rakyat dipastikan akan bergerak secara paksa untuk menghentikan dan membubarkan rezim. 

Atas dasar pemikiran tersebut KAMI Lintas Provinsi bersikap. Pertama, Ketua KPU harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat

“Kedua, hentikan semua upaya dan rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan merusak dan mencederai proses demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. [Democrazy/SuaraNasional]

Bandara Mubazir 

Klik Disini :  Berita asal nya 

Opini : Pemilu 2024 Urgen dan Genting ?

 By : Dwi Kuswantoro

Ketua DPW Partai Ummat DIY

KEGENTINGAN PELAKSAANAAN PEMILU 2024

Yogyakarta, 16 Desember 2022

     Tahapan awal pemilu yang diawali dengan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik telah selesai. Puncaknya adalah pleno KPU tingkat nasional (14/2) dengan hasil 17 memenuhi syarat (MS) dan satu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Partai Ummat.

Apakah clear dan clean hasil dari verifikasi Parpol tersebut?  Jawabnya tidak.

 Mengapa? Karena masih menyisakan masalah. 

Pertama, 

indikasi verifikasi faktual bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dan direlease dibanyak media (12/12).

Kedua, 

berita koran Tempo dan Kompas (12/12) dugaan adanya perintah untuk meloloskan atau meng-MS kan tiga partai yaitu Gelora, PKN dan Garuda. 

Ketiga,

 pernyataan tokoh reformasi dan sekaligus ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof. Dr. Amin Rais (13/12) bahwa ada upaya serius untuk menggagalkan Partai Ummat untuk bisa mengikuti Pemilu 2024. 

Keempat, 

pernyataan beberapa tokoh seperti Hadar Nafis Gumay (mantan komisioner KPU), yang mengatakan bahwa memang ada upaya atau skenario untuk menggagalkan Partai Ummat melalui perintah dari pusat ke KPU daerah. Hal tersebut diperkuat adanya somasi dari beberapa personel KPU daerah ke KPU pusat tentang adanya perintah khusus untuk meloloskan partai-partai tertentu tertentu.

      Jadi proses verifikasi faktual Parpol memang ditengarai menyisakan masalah serius.   Dan hal ini pertama dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahapan sangat awal sudah diwarnai tindakan yang sungguh melukai perasaan publik yang ingin hadirnya pemilu yang bersih.

Ini Kata Prof DR Suteki SH. M.Hum

Teguran ke KPU

     Kondisi kegentingan pelaksanaan Pemilu 2024 akhirnya menyentuh nurani semua anak bangsa. Hari ini (16/12) tokoh-tokoh nasional seperti Busyro Muqoddas, Abraham Samad, Novel Baswedan, Hadar Nafis Gumay dan lain-lain, total 35 tokoh dan kemungkinan akan bertambah, memberikan teguran keras ke KPU melalui surat terbuka berjudul: 

 "Jangan Curang dan Pastikan Pemilu Berlangsung Tepat Waktu 2024".

     Harapan pemilu yang bersih dan berkualitas adalah harapan semua warga bangsa. Karena hanya dengan Pemilu kita bisa melakukan perbaikan kondisi bangsa. Produk dari pemilu adalah legislator dan eksekutif yang akan membawa arah bangsa. 

Artinya Pemilu yang bersih dan berkualitas adalah harga mati, 

kalau kita ingin memastikan arah bangsa ada di jalur yang benar.

Kembali dengan persoalan verifikasi faktual, KPU sudah seharusnya mendengarkan suara-suara dan masukan konstruktif tersebut. 

     Sebagai manusia biasa, berbuat kesalahan adalah sebuah kewajaran. Mengakui kesalahan dan kemudian melakukan perbaikan dan bertaubat tentu jauh lebih baik, daripada terus menggunakan banyak dalih yang dibungkus dengan peraturan untuk menutupi kesalahan.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi 'tepo sliro' (menjaga rasa dan perasaan) sangatlah mudah memaafkan. 

Upaya Partai Ummat menyelesaikan sengketa Pemilu ke Bawaslu harus kita hormati sebagai hak konstitusi  untuk menjaga marwah demokrasi. 

      Penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu sebelum menggunakan tahapan sidang ajudikasi ada tahapan mediasi. Ketika mediasi para pihak yang menggugat (peserta pemilu) dan tergugat (KPU) bisa menemukan kata sepakat pada tahap mediasi tidak diperlukan lagi tahapan ajudikasi. 

Dalam konteks budaya tepo sliro , tahapan mediasi bisa menjadi jalan konstruktif dimana para pihak saling memahami dan menyepakati untuk upaya perbaikan. Tentu saja kalau hal ini terjadi, akan jauh lebih baik. 

     Polemik beberapa hari terakhir yang menguras energi warga bangsa bisa diselesaikan dengan budaya kita yaitu saling memaafkan dan menyepakati melakukan perbaikan para pihak.

     Kalau hal ini terjadi harapan untuk hadirnya   pemilu yang bersih dan berkualitas kembali ada secercah harapan. Tetapi kalau kemudian mengendepankan pendekatan ajudikasi yang berimplikasi menang kalah (win lose), jelas akan menyimpan bara dalam sekam dan sangat mungkin pada akhirnya membakar demokrasi yang begitu mahal kita bangun ini. 

Dan kalau itu terjadi yang rugi kita sebagai bangsa dan yang akan bergembira adalah para begal demokrasi yang bekerja dibelakang layar.

Yogyakarta, 16 Desember 2022