OPINI : Kembali Ke Teks Asli UUD 1945 dalam wacana

  By : Chris Komari: 

Activist Democracy, Activist & Sekjen Forum Tanah Air (FTA), Anggota City Council 2002 & 2008 USA

Oleh: Chris Komari

Tanggapan Atas Pidato Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI, Kembali Ke Teks Asli UUD 1945 Dan Amandemen Ke-5 UUD 1945

Dalam pidato kenegaraan ketua DPD dan ketua MPR tanggal 16 Agustus 2023 yang secara beruntun mengajak bangsa Indonesia untuk melakukan amandemen ke-5 UUD 1945 serta himbauan dari Menko Polhukam Machfud MD guna memberikan solusi dan kepastian hukum terhadap masalah bangsa bila terjadi situasi dan kondisi emergency dimana PILPRES tidak bisa di laksanakan.

Pemilihan langsung (PILSUNG) adalah cornerstone dari sistem pemerintahan demokrasi, tetapi PILSUNG itu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai PANCASILA.

Karena itu, ketua DPD mengajak bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan sesuai dengan spirit, nilai-nilai dan tujuan dari para pendiri bangsa Indonesia (NKRI).

Kami sebagai aktifis dari Forum Tanah Air (FTA) ingin memberikan tanggapan, masukan, saran dan solusi serta ROAD MAP bagi ketua DPD dan ketua MPR apa, mengapa, bagaimana dan kemana arah dan tujuan dari amandemen ke 5 UUD 1945.

A). Tanggapan, saran, masukan, solusi dan ROAD MAP terhadap himbauan ketua DPD, La Nyala Mattalitti, untuk kembali ke teks asli UUD 1945.

Pertama: Hanya ada satu cara yang legal dan konstitusional dalam melakukan perubahan terhadap Konstitusi UUD 1945 adalah dengan cara melakukan amandemen ke 5.

Kedua: Apapun bentuk dan nama dari DEKRIT PRESIDEN adalah tetap tindakan dan manuever politik yang inkonstutional (unconstitutional).

Ketiga: Yang menjadi masalah adalah ketika MPR melakukan amandemen ke 5 untuk kembali ke teks asli UUD 1945, maka semua sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan harus kembali ke sistem lama, dimana Presiden sebagai mandataris MPR dan MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

Ketika harus kembali ke sistem lama, bagaimana dengan produk hukum dan produk politik yang sudah dibentuk, dikeluarkan dan dijalankan sebagai hasil dari amandemen 4x kali UUD 1945 (1999, 2000, 2001 dan 2002) dan sudah berjalan selama 24 tahun lebih…???

Bagaimana dengan produk hukum dan produk politik, seperti 5x PILPRES, berbagai UU yang dikeluarkan oleh DPR selama 25 tahun, KEPRES, PERPRES, terbentuknya berbagai lembaga baru seperti MK, KY dan perubahan status MPR….???

Tidak mungkin semua itu dibiarkan begitu saja ketika kembali ke teks asli UUD 1945 karena jelas memiliki konsekwensi, ramifikasi dan implikasi politik dan hukum.

Keempat: Ketika produk hukum MPR berupa UUD 2002 amandemen 4x itu dibatalkan dan kembali ke teks asli UUD 1945, maka semua produk hukum dan produk politik yang dihasilkan dari UUD 2002 selama 25 tahun harus juga dibatalkan semua.

Itulah konsekwensi, implikasi dan ramifikasi politik dan hukum yang ada…!!!

Kelima: Bagaimana membatalkan 5x PILPRES (1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019) tentunya tidak mungkin.

Keenam: Bagaimana membatalkan semua produk hukum dan produk politik seperti UU yang dikeluarkan oleh DPR, PERPRES dan KEPRES yang dikeluarkan oleh Presiden mulai tahun 1999 hingga tahun 2023…??? Masih bisa, tetapi sangat sulit.

Ketujuh: Bagaimana dengan keberadaan lembaga MK dan KY…??? Membubarkan MK Dan KY sangat mudah, tetapi bagaimana dengan hasil keputusan MK dan KY yang sudah berjalan selama 25 tahun…???

Terus apa solusinya….???

Kedelapan: Solusi yang diberikan oleh aktifis Forum Tanah Air (FTA) adalah melakukan amandemen ke 5 UUD 1945 dengan satu item agenda dan satu tujuan, yakni “MEMISAHKAN” teks asli UUD 1945 dari semua teks amandemen 4x yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Kesembilan: Sehingga ketika amandemen ke 5 UUD 1945 itu dilakukan, Indonesia akan memiliki 2 UUD 1945 untuk sementara, yakni:

Teks Asli UUD 1945.

Teks Amandemen 4x UUD 2002.

PEMILU 2024 tetap berjalan sesuai schedule.

Kesepuluh: Langkah berikutnya bagi MPR adalah melakukan amandemen berikutnya, amandemen ke 6 dan amandemen seterusnya untuk memperbaiki, mengubah, menambah atau membatalkan BAB, PASAL dan AYAT-AYAT dari text amandemen 4x itu.

Pasal dan ayat UUD 2002 hasil amandemen yang bagus dipertahankan, dan yang buruk merugikan rakyat Indonesia dibatalkan dan dibuang 

Jadi setelah di pisahkan antara teks asli UUD 1945 dari teks amandemen 4x (UUD 2002), maka yang boleh di amandemen berikutnya hanyalah teks amandemen, : bukan teks asli.

Solusi yang diberikan oleh FTA ini sangat demokratis, konstitusional, tidak melanggar hukum dan tidak ada konsekwensi, ramifikasi dan implikasi hukum maupun politik.

Solusi yang bisa menjaga, menghormati dan melestarikan teks asli UUD 1945.

B). Tanggapan, saran, solusi dan ROAD MAP terhadap himbauan ketua MPR, Bambang Soesatyo, untuk menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberikan solusi hukum bila terjadi situasi dan kondisi emergency dimana PILPRES tidak bisa dilakukan.

Pertama: Untuk kembali ke sistem lama dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadi Presiden sebagai mandataris MPR, is not a bad idea.

Sehingga tugas dan tanggung-jawab Presiden adalah menjalankan GBHN yang dikeluarkan oleh MPR adalah sistem pemerintahan dengan sistem checks and balances yang cukup bagus, daripada sistem Presidensiil dari demokrasi hasil manipulasi para oligarki politik dan oligarki ekonomi seperti sekarang ini.

Kedua: Akan tetapi FTA memiliki gagasan, saran, masukan dan solusi serta ROAD MAP yang bisa dipertimbangkan oleh MPR, DPR dan DPD untuk memperbaiki DEMOKRASI ditanah air.

Ketiga: Bila Indonesia masih ingin menjadi negara demokrasi, maka Indonesia secara konsekwen harus mengadopsi dan menjalankan 11 pilar demokrasi dan 14 prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar.

Keempat: Salah satu pilar demokrasi itu adalah menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, : bukan ditangan Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, KPK atau KPU.

Kelima: Untuk bisa mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat, maka FTA memberikan solusi dan ROAD MAP sbb:

1). DPR harus mengeluarkan UU baru yang memberikan HAK RECALL kepada rakyat dengan mengunakan mekanisme" RECALL ELECTION" untuk mengganti anggota Legislative (DPR, DPD, DPR) dan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta wakilnya) ditengah jalan.

FTA yang memiliki perwakilan di 37 Propinsi diseluruh Indonesia siap memberi kontribusi, arahan dan penjelasan secara detail dan comprehensive untuk mewujudkan HAK RECALL dan RECALL ELECTION ditanah air sebagai satu sistem dan satu mekanisme untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat.

2). Semua anggota Legislative harus dipisahkan dari ikatan partai politik dengan amandemen UUD 1945 atau lewat UU tersendiri.

3). Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat.

4). Batalkan Pasal 22E, UUD 2002 (hasil amandemen ke 3 tahun 2001.

5). Batalkan UU MD3, UU PEMILU nomer 7 tahun 2017 dan batalkan UU PARTAI POLITIK dan diganti dengan UU yang lebih demokratis.

Masalah yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara Indonesia saat ini cukup banyak.

Untuk memberikan kontribusi dan perubahan politik dan ekonomi ditanah air, Forum Tanah Air (FTA) telah mencetuskan 10 tuntutan dan solusi perubahan politik dan ekonomi yang dituangkan dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA).

10 Tuntutan Perubahan Dalam Manifesto Politik FTA (MPFTA)

C). Bagaimana menjalankan RECALL ELECTION di Indonesia…???

Hak recall adalah bagian dari kedaulatan tertinggi rakyat, dan menggantikan anggota legislative dan pemimpin daerah ditengah jalan lewat recall election adalah bagian dari proses demokrasi.

Bagaimana cara, proses, prosedure dan mekanisme “hak recall”, mengganti anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) dan pemimpin daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati ditengah jalan lewat recall election…???

Secara singkatnya begini:

1). Rakyat atau konstituen di DAPIL setempat mengumpulkan 50 % tanda tangan petisi yg bisa diverifikasi (verifiable) dari total DPT PEMILU terakhir.

2). Setelah memenuhi persyaratan itu, KPU Propinsi harus menentukan kapan special recall election dilakukan di DAPIL dimana pejabat yg mau di recall itu berdomosili.

✓Untuk Gubernur, tentunya di Propinsi.

✓Untuk Wali Kota, tentunya di Kota Madya.

✓Untuk Bupati, tentunya di Kabupaten.

✓ Untuk anggota DPR, DPD dan DPRD tentunya di DAPIL masing-masing.

3). Recall election harus dibuat secepat dan sederhana mungkin sebagai proses demokrasi mengganti anggota legislative dan pemimpin daerah ditengah jalan, tetapi harus tetap jujur, adil, terbuka, kredible dan demokratis.

4). Dalam recall election itu, dalam surat suara hanya ada 2 pertanyaan yg harus dijawab oleh konstituen.

Sebagai contoh recall election terhadap anggota DPR:

1). Apakah anggota DPR (A) di recall

(Yes)

(No )

2). Siapa pengganti anggota DPR yg anda pilih:

1). B

2). C

3). D

4). E

Jadi dari recall election itu ada 2 hal yg diputuskan oleh rakyat (konstituen) langsung secara bersamaan:

1). Me-recall anggota DPR/Gubernur/Wali Kota/Bupati yang bersangkutan.

Bila yang voting (yes) lebih dari 50%+1, berarti anggota DPR/Gubernur/Wali Kota/Bupati yang bersangkutan berhasil di recall (dipecat/diganti ditengah jalan) dengan recall election itu.

2). Pengganti (A,B,C,D,E) yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenang recall election dan menggantikan pejabat yg direcall hingga term limits habis.

Sudah itu saja, recall election tidaklah terlalu complicated dan sophisticated…!!!

Itulah proses, prosedure dan mekanisme RECALL ELECTION, yang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan dimasing-masing DAPIL.

Sehingga yang namanya recall election itu bisa dilakukan secara regular dan kapan saja rakyat menghendaki, ketika rakyat menganggap anggota legislatif dan pemimpin daerah itu tidak lagi mampu menjalankan tugas dan tanggung-jawab sesuai harapan rakyat, atau dianggap sudah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.

Itulah bukti nyata, kongkrit dan real dari implementasi dan praktek-praktek bahwa kedaulatan tertinggi itu benar-benar ada ditangan rakyat….!!!!

Karena itu, aktifis FTA begitu yakin bahwasanya perubahan politik dan ekonomi ditanah air harus dimulai dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari kekuasaan partai politik dengan memberikan hak recall kepada rakyat lewat mekanisme recall election.

Recall election is not that complicated.

Perwakilan dan aktifis Forum Tanah Air (FTA) diseluruh dunia, khususnya yang berada di 37 Propinsi diseluruh tanah air siap membantu, menjelaskan secara detail dan comprehensive serta mewujudkan HAK RECALL dan RECALL ELECTION ditanah air.

EDITOR: REYNA

https://www.zonasatunews.com/tokoh-opini/chris-komari-tanggapan-atas-pidato-ketua-dpd-ri-dan-ketua-mpr-ri-kembali-ke-teks-asli-uud-1945-dan-amandemen-ke-5-uud-1945/

JANGAN TERIAK MERDEKA, MALU KITA !

JANGAN TERIAK MERDEKA, MALU KITA !

(Taufik Ismail)

Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram.

Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu.

Silahkan teriak merdeka !

Jika belum mampu, 

lebih baik diam dan berfikir

Malu kita.

Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang.

Mereka, seringkali disiksa dan dianiaya. 

Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka. 

Memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan.

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Negeri katulistiwa ini dihampari kekayaan alam yang luar biasa. Namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmati nya. 

Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara.

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas. 

Terasa berat untuk bisa hidup layak. 

Bahkan harga-harga terus merangkak naik. 

Ditambah pajak yang kian mencekik. 

Jika masih meluas kemiskinan.

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Anak negeri tengah terjerembab watak amoral

Narkoba meraja lela

Seks bebas liar menyasar siapa saja. 

Pornoaksi dan pornografi makin menggila.

Jika anak bangsa masih amoral. 

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita.

Demokrasi korporasi mencengkram negeri ini

Keuangan yang maha kuasa

Korupsi menjadi budaya

Kolusi makin menganga

Kerugian uang rakyat tak terkira.

Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Luas negeri ini dipenuhi potensi sumber daya

Namun garam masih impor

Namun singkong masih impor.

Jika negeri ini belum mandiri.

Memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri

Jangan teriak merdeka !

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Luas negara ini jutaan hektar. 

Namun lebih dari setengah dikuasai asing.

 Hingga rakyat tak lagi punya lahan luas. 

Berdesak-desakan di tanah yang sempit.

Jika tanah negara belum mampu direbut kembali

Jangan teriak merdeka !!

Lebih baik diam dan berfikir

Malu kita

Malu kita

Tak berdaya

Tak Kuasa 

Lumpuh di ketiak penjajah.

..Malu Kita...

Dharma Pongruken

Manusia Merdeka dalam Pemikiran yang Terjajah

Kontemplasi hutRI

Suara batin seorang wanita :

"Kemana Bun?", tanya suami saya.

"Jalan kaki, keluar. Bunda gelisah", jawab saya sekenanya.

Bendera dan aksesoris merah putih memeriahkan sepanjang jalan komplek perumahan. Banner Dirgahayu Kemerdekaan RI terpampang besar di lapangan fasum.

Memandang langit di luar perumahan, tampak lebih luas. Menghela nafas panjang, menghirup udara yang nyaman merdeka, mensyukurinya dan menghembuskannya. 

Salah satu cara melepaskan kegelisahan saya. Lega terasa, meski sifatnya sementara - berlaku saat itu saja.

Sebentar lagi perayaan kemerdekaan negeri ini ke 78 tahun. Analoginya kalau manusia sudah manula. Saya renungi keresahan yang tiada henti. Benarkah sebagai jelata saya telah merasa merdeka secara hakiki? 

Hingga saat ini saya merasa hidup dalam kondisi yang ironis.

 Bersyukur atas berkah negeri yang merdeka, secara bersamaan mengeluhkan beraneka persoalan tak kunjung reda dan beredarnya logika berpikir yang tak memuaskan akal.  

Bergembira di tengah perkembangan jaman dan masifnya pembangunan, namun merasakan penderitaan akibat begitu banyak tekanan dalam beberapa aspek kehidupan. 

Menerima dan menjalani konsekuensi hasil kebijakan politik seperti melambungnya harga semua komoditas kebutuhan, naiknya tarif pajak, tapi tak diikuti perbaikan secara ekonomi.

 Terkadang harga terbang sampai tak masuk akal.  

Pendidikan dasar dan lanjutan yang katanya gratis, tapi tarikan iuran pun tak habis-habis. Belum lagi biaya pendidikan di perguruan tinggi, nilainya bikin ngeri. 

Ada banyak kantor pengadilan, tapi keadilannya sulit ditemukan. Dan seterusnya daftar panjang fakta-fakta yang kontradiksi. 

Mirip retorika janji-janji 5 tahunan, baik partai maupun lembaga negara yang banyak melesetnya. Dan bagi kaum emak-emak itu semua berarti beban yang teramat berat.

Mau dinalar dengan akal atau dirasakan dengan hati seluruh kondisi negeri ini diksinya sama - ironis.  

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 

oleh Pak Harto

Seseorang pernah membuat puisi panjang tentang situasi ini. Menyadarkan kita bahwa ada ketimpangan besar antara harapan dan kenyataan yang biasa disebut sebagai sebuah masalah. 

Benar secara de jure kita telah merdeka. 

Modal kemerdekaan memberi kesempatan bagi negeri ini untuk membangun sarana prasarana pelayanan publik. Ini wujud  harapan dalam sebuah baris lagu kebangsaan Indonesia Raya, : bangunlah badannya. 

Namun, adakah demikian halnya dengan perwujudan membangun jiwanya?

Jiwa yang tak kasat mata, mampu berpikir dan merasakan. Tubuh fisik manusia Indonesia jika boleh dianalogikan sebagai sebuah perangkat keras, perlu sejumlah perangkat lunak yang kompatibel. 

Ini bisa berupa sebuah ideologi yang hanya cocok untuk manusia Indonesia. 

Maka para pendiri negeri ini bersepakat menyiapkan landasan berpikir dan berbuat versi Indonesia. Sebuah world view , sebuah way of life. 

Bernama Pancasila. 

Namun ironisnya lagi, dalam praktiknya negara tak mampu menjaga pelaksanaannya dengan baik. Belum juga tercapai sinkronisasi dengan konsepnya yang hebat. 

Kemerdekaan berpikir memberi ruang bebas tanpa batas untuk menerima dan mengijinkan masuk semua pemikiran tanpa pandang bulu.  

Ideologi asing yang tak kompatibel seperti kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, hedonisme, dll bahkan yang terlarangnya kaffah seperti komunisme-sosialisme rasa kapitalisme, mengisi penuh ruang kepala dan ruang kehidupan.

Saking masifnya dan bebasnya, seiring waktu - apa pun yang diharamkan secara konstitusi telah ada dan berlaku positif di negeri ini. 

Bahkan UUD 1945 secara senyap telah direvolusi sejak 2002 melalui berbagai amandemen. Sebuah taktik revolusi cerdas tanpa perlu berdarah-darah. 

Ini hanya contoh akibat fatal praktik kebebasan di tingkat sumber hukum tertinggi yang menghamba pada  ideologi kaum kapitalis.

Ideologi dan isme-isme asing yang tak cocok ini telah demikian akut menjajah pemikiran dan mengubah pemahaman kolektif bangsa Indonesia. Padahal perbuatan seseorang itu kerap dilakukan atas dasar pemahamannya. 

Maka, masih eksiskah landasan berpikir asli - sebagai software yang paling kompatibel dalam kepala manusia Indonesia? Atau masih bisakah dikatakan bangsa Indonesia merdeka berpikir, selama penjajahan pemikiran asing itu dibiarkan merajalela?

Kita masih perlu waktu untuk belajar menjadi manusia merdeka yang berpikir merdeka, belajar mengharmoniskan teori dan praktik, belajar setia dan bertanggung jawab pada kesepakatan, serta berbuat mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi negeri ini. 

Sutiyoso : Jangan sampai pribumi tersisih dari negeri sendiri

Sejarah perjuangan akan tetap berlanjut sampai akhir jaman.

 Kisah yang hampir serupa, namun dengan pemeran yang berbeda wadahnya. Ada barisan para pejuang. Mereka yang konsisten berjuang mewujudkan tujuan kemerdekaan, tulus ikhlas, pamrihnya hanya Allah. 

Ada komplotan penghianat yang hobinya membuat kebijakan ingkar konstitusi-ideologi, berlomba korupsi dan abai kepentingan rakyat. Di dalamnya termasuk para mafia yang bergerilya di dalam kekeruhan di mana pun tempatnya, dst.

 Hasil perbuatan akhir penghianatan adalah kerusakan dan kebinasaan sebuah bangunan negara. Perilaku ini benar-benar menafikan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Ada yang kurang disadari rakyat negeri ini. Semua mata dunia mengincar "kehebatan" dan segala potensi terbaik seluruh isi negeri ini untuk dibegal dan dimiliki.

Negeri ini dengan segala anugerah dan karunia Allah, berpotensi menjadi sebuah negeri besar yang kuat dan bermartabat - yang hak rakyatnya merasakan keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan kemerdekaan dapat diwujudkan. 

Namun semua itu dikembalikan pada kesadaran kita. Mau atau tidak mengubah kondisi terpuruk, mengangkatnya menjadi lebih baik hingga tercapai adil makmur dan berkah? 

Untuk itu, pemikiran merdeka harus dimurnikan kembali. Menyaring, mengambil dan menggunakan hanya ide atau pemikiran yang cocok dan pas bagi manusia Indonesia.

Bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Akan datang jika memang bangsa ini mau berjuang penuh kesungguhan memantaskan diri mendapat pertolonganNya.

Kota Hujan, 14 Agustus 2023

Belajar dari sejarah Tibet

MEWASPADAI CAMPUR TANGAN RRC , Haruskah?

 by M Rizal Fadillah

31 Juli 2023

Undangan Presiden RRC Xi Jinping disambut sumringah dan dilaksanakan tanggal 27-28 Juli 2023. Pertemuan Jokowi-Xi Jinping diadakan di Chengdu dan menurut Kantor Berita Xinhua telah terbangun "kerjasama strategis". Xinhua mengutip pernyataan Xi Jinping "China bersedia mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategis Indonesia-Tiongkok".

Sebagaimana biasa kebahagiaan itu juga ditumpahkan oleh "Duta China" Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai sempurna kerjasama Indonesia-Tiongkok. Dengan bahasa diplomatik "kerjasama strategis komprehensif". Menurut Menlu Retno Marsudi pertemuan itu bertepatan dengan 10 tahun kerjasama kemitraan yang terjalin antara kedua negara. 

Fikiran terpaksa melayang mundur ke belakang saat Ketua CC PKI DN Aidit dahulu diundang oleh Mao Zedong ke China. 10 tahun kerjasama erat antara China dan PKI. Pemilu 1955 PKI sukses menjadi 4 besar pemenang Pemilu. Pada 5 Agustus 1965 DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Beijing dalam rangka "kerjasama strategis" dan mendiskusikan kesiapan untuk pengganti Presiden Soekarno. Menurut dokter China, Presiden Soekarno sakit cukup berat. Sebentar lagi "selesai".

DN Aidit melaporkan kondisi Indonesia dan agenda PKI untuk merebut kekuasaan. Juga melaporkan pergerakan dari tokoh sayap kanan yang ditakuti PKI yaitu AH Nasution. Mao Zedong bertanya dan memberi arahan. Kemudiannya terjadi peristiwa G 30 September. PKI mencoba kudeta dan memfitnah tentara. 

Menurut peneliti Taomo Zhou atas gerakan 30 September tersebut Mao Zedong tidak tahu sedangkan menurut ilmuwan Chekoslovakia Victor Miroslav Fic, arahan Mao Zedong adalah "habisi para jenderal dan perwira senior itu dalam sekali pukul". Keberadaan Dewan Militer disampaikan DN Aidit kepada Mao Zedong. PKI menyusup ke Angkatan Darat, Angkatan Udara dan pasukan pengawal Presiden Cakrabhirawa. 

Meski tidak berhubungan tetapi undangan Xi Jinping 27-28 Juli 2023 untuk membangun "kerjasama strategis komprehensif" perlu diwaspadai. Benar utamanya kerjasama itu berkaitan dengan bidang ekonomi dengan "8 Kesepakatan" namun sejauh mana komprehensivitas itu tidak nyambung dengan aspek politik ? Peran RRC yang semakin dalam dapat menghegemoni. Indonesia terancam. 

Adakah Jokowi melaporkan situasi politik di Indonesia tentang penggantian Presiden yang sebentar lagi "selesai" dan pergerakan sayap kanan dengan tokoh yang ditakuti Jokowi Anies Baswedan ? Lalu 10 tahun itu bukanlah kerjasama masa rezim Jokowi berkuasa ? Saat rakyat khawatir pada kebangkitan "Neo PKI" maka mengundang peran besar RRC adalah kegilaan politik. 

Apalagi IKN "diserahkan" kepada RRC ditambah hilirisasi energi terbarukan, kesehatan dan riset ketahanan pangan. Ketika rakyat menentang kepindahan IKN Jokowi justru memaksakan kehendaknya. Kini secara "strategis dan komprehensif" diserahkan pada China. Dimulai dari permintaan Jokowi agar China mendisain IKN. Berarti disain ulang sesuai kepentingan RRC mengubah disain awal. 

Indonesia dijual dengan harga murah dengan bahasa "investasi" kepada China oleh Jokowi. Bahaya penjajahan RRC berada di depan mata. Rakyat Indonesia yang berideologi Pancasila tidak boleh membiarkan kebijakan gila dari para penghianat negara. 

Berjuang melawan kejahatan adalah kewajiban. 

DN Aidit setelah 10 tahun kerjasama diundang Mao Zedong kini Jokowi diundang Xi Jinping setelah 10 tahun kerjasama. Keduanya berada diakhir masa kekuasaan rezim. Perlu pengganti atau penerus. Dulu Mao Zedong-DN Aidit di awal Agustus, kini Xi Jinping-Jokowi di akhir Juli. Dulu Soekarno menjadi pelindung PKI, kini Jokowi tidak pernah mengutuk PKI. 

Apakah Jokowi gak mikir akan bahaya China atau memang Jokowi agen China ?

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Bandung, 31 Juli 2023

Penjelasan Pak Harto 

IDIEOLOGI KOMUNIS SEPANJANG SEJARAH

Rakyat menilai  pembrontakan PKI Madiun dan G30S/PKI adalah murni peristiwa perang jadi tak bisa dikatakan yang kalah perang jadi korban HAM karena dalam peperangan pasti di kedua belah pihak banyak jatuh korban tewas dan luka. 

Andai saja PKI menang, mungkin muslim Indonesia nasibnya sama dengan 3 juta  muslim Champa Kamboja yang dibunuh dengan kejam oleh pasukan komunis Kmer Merah sepanjang kekuasaan polpot 1975 - 1979,  karena standar operasi kekejaman pasukan komunis diseluruh dunia sama yaitu Genosida bagi yang melawan komunis. (Baca Kekejaman komunis Polpot).

PKI yang berkuasa di jaman Soekarno juga banyak melakukan pelanggaran HAM seperti mendompleng  tentara membunuh rakyat sumatera barat yang protes menetang Soekarno mendirikan negara komunis Indonesia dalam peristiwa PRRI/Permesta. 

PKI juga jadi aktor utama pembubaran ormas Islam,  parpol islam seperti HMI, masyumi dan  memenjarakan aktifis islam,  ulama seperti Buya Hamka dll.

PKI juga yang mengendalikan Soekarno untuk menghabisi,  menyingkirkan dari pusat kekuasaan para eks pejuang Hizbullah dan Sabililah  yang berjasa, berjuang  bergrelya keluar masuk hutan  melawan Belanda dan menjaga kedaulatan Indonesia diseluruh wilayah jajahan Belanda  sehingga Belanda menyerah,  mengakui kedaulatan Indonesia  dalam perjanjian KMB.

Jika melihat sejarah global dunia di era tahun 1930 - 1970 gerakan komunis dunia sedang kuat kuatnya melakukan perebutan kekuasaan di seluruh kawasan benua, baik di Eropa, Asia, Afrika dan Benua Amerika. 

Yang berhasil menang perang dan berkuasa diantaranya di Rusia, Cina, Korea Utara, Jerman Timur, Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba dll.

Negara yang berhasil menggagalkan pembrontakan komunis seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dll. 

Negara yang terbelah dua akibat pembrontakan komunis seperti Korea utara -  Korea selatan, Jerman barat - Jerman timur sekarang bergabung lagi. 

Negara yang komunisnya masih melakukan pembrontakan hingga sekarang seperti Filipina.

Narasi Amien Rais

Berkaca dari peta sejarah tersebut kekuatan komunis tidak bisa di remehkan apalagi Cina yang sekarang jadi negara komunis terkuat dunia jadi mentornya rezim dan  memiliki hubungan istimewa yang  kuat dengan rezim dan partai berkuasa PDIP. 

Intrik intrik Cina, rezm dan PDIP untuk mengembalikan komunis berkuasa seperti di era  Soekarno bisa dikatakan sangat serius hal ini bisa dilihat dari indikator banyaknya kebijakan rezim  yang pro komunis Cina.

Seperti membanjirnya jutaan TKA Cina  yg diduga tentara merah cina  dicurigai upaya Cina mendaratkan pasukan ke Indonesia untuk persiapan perang. 

Bukan tidak mungkin China skenariokan  perang saudara di Indonesia dengan pasukan yang kuat untuk mengulang kemenangan nya  seperti perang saudara di China pada awal kekuasaan Komunis Cina di era Mao Zedong.

Ngototnya Pemerintah memindahkan Ibukota Negara ke kalimantan sebagai langkah strategis Cina memindahkan kekuasaan dari Jakarta ke Kalimantan agar ketika membuat  kebijakan yang pro komunis Cina akan  aman dari  segala gangguan demonstrasi penolakan Rakyat, aktifis dan mahasiswa.

Ingat Cina Ahok baru jadi gubernur DKI saja sudah melarang motor lewat jalan Sudirman Thamrin yang dinilai sebagai upaya menyingkirkan rakyat miskin dari ibukota, Kebijakan yang diskriminatif dan rasialis. 

Kemudian menggusur rakyat miskin dari kampung aquarium yang oleh Anies bekas gusuranya di bangun kan rumah Susun untuk warga yang di gusur ahok. 

Jadi komisaris pertamina harga BBM dinaikan dua kali lipat bahkan premium yang dibutuhkan rakyat kelas menengah kebawah dihilangkan. Ahok juga membubarkan FPI satu satunya ormas yang berani menentang bangkitnya komunis dan cina menguasai negara.

Saat ini rezim menunjuk Bos Sinar Mas  sebagai wakil Kepala pembangunan IKN dan mengerahkan para pengembang Cina seperti Ciputra, Lippo, Agung Sedayu, Podomoro, Sinar mas dll,  membangun besar besaran  pemukiman Cina di IKN untuk memindahkan jutaan rakyat Cina ke Ibukota Negara Baru. 

Jadi bisa dipastikan setelah IKN berdiri maka di Ibu kota pemerintahan  yang baru akan dikuasai Cina. Segala kebijakan negara dalam pemerintahan akan pro Cina. Mirip di Singapore. Nasib pribumi melayu jadi orang asing di tanah kelahiranya setelah Cina berhasil merebut kekuasaan dari bangsa melayu dengan cara halus.

Pribumi wajib cerdas, Jangan mengandalkan  Tentara dan polisi  untuk menjaga kedaulatan negara karena fakta disemua negara Tentara dan polisi hanya akan tunduk patuh jadi alat kekuasaan pemerintah, tak peduli siapapun yang berkuasa. Jadi ketika yang berkuasa oligarkhi Cina bukan tidak mungkin tentara dan polisi berpotensi dipakai sebagai alat penguasa,  berkhianat pada pribumi dan membunuh pribumi. 

Kasus Tedy Minahasa Jendral polisi aktif yang jadi sales narkoba, jadi kaki tangan jaringan mafia narkoba Cina bukti nyata betapa parahnya aparat yang sudah tidak memiliki integritas lagi. Bayangkan jendral polisi direkrut jadi bandar narkoba kemudian menggunakan fasilitas negara dan aparat negara jadi sales narkoba.

 Begitulah gambaran mengerikan bagaimana Cina mengendalikan bisnis haram yang hasilnya untuk membeli kesetiaan aparat, membeli bos parpol, membeli kebijakan negara, mengendalikan elit kekuasaan,  bahkan memborong kedaulatan tanah air yang sekarang 74% tanah Indonesia dikuasai Cina.

Maka bisa  dikatakan yang bisa menjaga kedaulatan negara adalah rakyat pribumi. 

Nasib pribumi Indonesia ditentukan oleh  hasil pemilu dan pilpres 2024. 

Jika oligarki Cina menang maka habislah riwayat pribumi.

Sri Mulyani : "Jika salah urus, negara bisa set back"

Oleh karena itu jangan remehkan pemilu. 

Pilih presiden amanah yang bisa menyelamatkan pribumi dari cengkeraman oligarki Cina. Jaga pemilu jangan sampai ada kecurangan. Bukan tidak mungkin kecurangan pemilu 2024 sudah direkayasa oleh oknum KPU, Bawaslu, aparat dan elit penguasa untuk memenangkan presiden boneka oligarki Cina. 

 Pikirkan matang matang nasib anak cucu bangsa jangan sampai sengsara di usir dari tanah kelahiranya. Rumusnya hanya satu, Tinggalkan partai politik dan Caleg dari parpol yang sudah di beli oleh oligarki Cina.

1. Lahirnya Kepres 17/2023. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 yang baru di keluarkan Presiden saat ini ; Adalah fakta empirik bahwa KGB (Komunis Gaya Baru), Sah sudah eksis dan bangkit dari dalam kuburnya.

Meski ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang di munculkan, namun yg paling utama “the great target” nya adalah kejadin tragedi 1965.

2. Point utama nomor 1 di atas adalah ; Bagaimana secara tegas pemerintah telah membalik fakta sejarah, menjadikan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah TNI dan ummat Islam.

3. Tidak hanya sampai di situ, ke depan, Pemerintah melalui 16 kementrian dan 3 KL, akan melakukan program2 rehabilitasi, recovery, pelurusan sejarah, serta santunan uang trilyunan untuk anak-anak PKI.Konkritnya Uang pajak masyarakat, potongan gaji pajak, uang negara di perkirakan puluhan Trilyun bahkan bisa ratusan Trilyun akan di gunakan untuk merealisasikan program ini.

 Apakah itu berupa pembangunan monumen2 PKI, bangun rumah, kantor, PKI yg dulu di bakar massa, uang santunan, serta otomatis merubuhkan monumen Lubang Buaya dan sejenisnya di seluruh Indonesia. Bahkan kita jangan heran sebentar lagi, akan lahir bentuk iklan, film, sinetron, kurikulum sejarah “Plying Victim” versi PKI. PKI adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pelakunya adalah Ummat Islam bersama TNI.

4. Tiga hal di atas, bagi yang paham dan sadar adalah sangat tragis dan membahayakan bagi nasib bangsa ini kedepan. Satu langkah lagi, Indonesia akan menjadi negara KOMUNIS. Sesuai dgn ROAD MAP 50 Tahun CHINA RAYA thn 1980 yang lalu. 

Dimana China akan melakukan soft invantion melalui program BRI (Belt Road and Initiative) ke beberapa negara termasuk Indonesia yang di targetkan tahun 2030 sudah menjadi negara protektorat nya China Komunis. Indonesia tahun 2030 sdh menjadi Indochina berhaluan Komunis.

5. Kenapa ini bisa terjadi ?? Kemana para tokoh, Ulama, intelektual, bahkan TNI/Polri/BIN seolah tak tahu atau sudah masuk dari bahagian permainan ini ??

Jawabannya adalah :

A. Dalam ilmu Geopolitik dan Geostrategi, penaklukan (kolonialisasi) suatu negara atas negara lain, tidak lagi mesti menggunakan kekuatan invansi fisik militer. Strategi baru dalam hal agenda Neo-Kolonialisasi (penjajahan gaya baru) saat ini menggunakan strategi “Asymetric War”. 

Perang non-fisik menggunakan jalur ekonomi, sosial budaya, politik, dan yang terbaru itu adalah melalui strategi “NEO CORTEX WAR”. Yaitu perang pemikiran dan narasi opini dalam mempengaruhi arah politik sebuah negara untuk kepentingan negara adi daya (yg lebih kuat). Strategi “Neo Cortex War” ini lazim juga di kenal dalam Harokah Islam (pergerakan islam) dengan nama “Ghouzul Fikri”.

B. Siapakah para pelaku dan agen “Neo Cortex War” ini ? 

Adalah di bagi dua tahapan. Tahapan pertama,

 1). apabila belum berkuasa mereka akan melebur atau membuat media2 mainstream, merekrut para tokoh intelektual, aktifis, seniman, para aktris dan sutradara, hingga Partai Politik dan ciptkam tokoh publik figur, untuk menyuarakan pikiran2 ideologisnya melalui apakah itu seminar, opini, film, sinetron, dan mempengaruhi kebijakan publik. 

2). Apabila sudah berkuasa, maka mereka akan gunakan instrumen kekuasaan, sumber daya negara, utk merealisasikan agenda2 politiknya.

C. Strategi diatas tentu tidak bisa lahir sim salabim. Tetapi butuh WAKTU, Kesabaran, strategi, taktik, SDM, yang terlatih dan militan. Artinya, program dan strategi hari ini adalah hasil kerja2 mereka baik secara “clandeisten” dan terbuka semenjak puluhan tahun yang lalu. Sekaranglah mereka memetik hasilnya.

D. Siapakah mereka ?? Mereka itu adalah para kader2 komunis yg lahir dari DNA para gembong PKI tahun 1965. Artinya, mereka itu ada yang memang kader komunis secara biologis dan ideologis, tetapi juga ada yang di rekrut secara oppurtunis pragmatis : yaitu mereka manusia2 tamak yang otaknya hanya cari untung dan dapat jabatan.

E. Kelompok para kader2 muda keturunan anak/cucu PKI inilah yang secara militan bergerak TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masive) selama puluhan tahun ini, tanpa di sadari banyak pihak. Dan saat ini “mereka” hampir menguasai 100 persen total sendi2 negara. Mulai dari : Istana, Senayan, Kementrian, Media, POLRI, BIN, TNI (simpul pimpinan), Ormas besar Islam, dst.

F. Dan mereka berkerja rapi, menyusup kedalam lapisan2 penting masyarakat, melalui taktik KKM (Kelompok Kerja Musuh). Dan memegang penuh kendali aparatur negara, seperti Polri- Densus-Kejaksaan, sebagai “Tukang Pukul” bagi kelompok yang di anggap jadi penghalang tujuan politik mereka.

Ichsanudin Norsy

6. Setelah melalui proses yang panjang, hingga para agen Neo-PKI ini dapat merebut tampuk kekuasaan. Barulah mereka melakukan KONSOLIDASI sumber daya kekuatan negara menjadi Sumber daya kekuatan Politik kelompoknya. Kantung Finansial, Kendali Aparat negara (TNI/Polri/BIN), Media, Kementrian Lembaga hingga Legislatif dan Yudikatif mereka kuasai penuh dengan menempatkan kader2 Neo PKI menjabat di dalamnya.  minimal pada lapisan dua pimpinan kementrian dan KL, pasti di pegang anak-anak Neo-PKI.

7. Dimana pusat kekuatan mereka dan posisi Neo-PKI ini dalam tataran Geopolitik Global dan Regional ???

Jawabannya ; Dalam struktur Geopolitik Global itu ada TIGA tingkatan (level). 

Yaitu : 

1. Elit Global. 

2. Oligarkhi. 

3. Proxy.

ELIT GLOBAL : adalah kelompok “elit minority” yang sejatinya penguasa dunia, yang mengendalikan dunia saat ini. Merekalah para kelompok yang melahirkan “The New World Order”. Yaitu kelompok City of London, Rotschil bersaudara, Rockcheveller, illuminati, dimana negara sekelas AS, Inggris, pun di bawah kendalinya.

OLIGARKHI : Adalah kelompok elit kawasan, lokal sebuah negara yang SENGAJA di bentuk oleh kelompok Elit Global tadi, untuk jadi “Bumper” kamuflase kelompok Elit Global itu.

Para oligarkhi ini di ciptakan, di rekrut, di bina, untuk sebagai pelaksana strategis dalam mengendalikan negara/kawasan/ dibawahnya. Dan kelompok Oligarkhi ini bisa berasal/berbentuk Negara, pemerintahan, organisasi lembaga dunia (PBB) seperti IMF, Kelompok Taipan, Konglomerat, Mafia, dan Raja2 bisnis bahkan Raja di sebuah negara.

PROXY : Adalah orang/figur/tokoh/pejabat/kelompok/Parpol, yang di bentuk oleh para Oligarkhi tadi. Sebagai Eksekutor pelaksana kepentingan mereka di lapangan. Para Proxy ini juga ada yg bersifat ideologis, oppurtunis ada juga yang “dunguis”. Yaitu seperti para buzzer, influencer. Para Proxy atau Jongos atau agent atau boneka ini juga ada level tingkatannya. Mulai dari menjabat sebagai PRESIDEN, menunjuk Mentri, Kapolri, hingga terus turun ke bawahnya.

8. Dalam konteks Indonesia saat ini, dimanakah posisi para kader Neo-PKI ini ??

Jawabannya ; Dalam konteks Indonesia, para kader Neo-PKI ada pada level PROXY. 

Sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Karena para anak Neo/PKI ini paling tepat untuk menjadi ujung tombak terdepan, karena punya MOTIVASI, MILITANSI, BALAS DENDAM atas tragedi 1965. Para anak Neo-PKI ini pasti akan mau melakukan apa saja dalam mewujudkan dendam dan ambisi ideologis politiknya.

Jadi wajar, dalam pemerintahan hari ini, aura kebencian terhadap ISLAM dan mengkerdilkan TNI sangat sistematis dan besar. Karena musuh utama para anak Neo-PKI ini adalah ; ISLAM dan TNI. Di sinilah licik dan cerdiknya para Oligarkhi memanfaatkan n berkolaborasi dgn para anak2 Neo PKI dalam menguasai Indonesia.

9. Lalu apa modus, target, dari para Elit Global-Oligarkhi-Proxy terhadap Indonesia dan dunia ??

A. Target Oportunisnya adalah : Bagaimana mengeruk sebesar-besarnya sumber kekayaan alam negara Indonesia. Dimana Indonesia secara sumber kekayaan alam adalah masa depan dunia yang kaya raya. Baik melalui tambang, eksplorasi migas, perkebunan, APBN, pajak, perdagangan, dan lalu lintas jasa perdagangan.

B. Target Ideologis ; Membumi hanguskan Islam, ajaran Agama dari bumi Nusantara. Karena Neo PKI itu anti Tuhan, anti Agama. Mereka ingin manusia tunduk pada aturan yang mereka buat. Tak ada boleh pengaruh agama dalam kehidupan bernegaranya.

10. Apa kekuatan utama dan senjata para Elit Global/Oligarkhi/Proxy ini ?? Sehingga mereka saat ini begitu berkuasa. Dan bagaimana posisi Islam ??

Jawabannya ;

A. Kekuatan utama mereka adalah, menghalalkan segala cara, dan tahu kelemahan utama manusia itu adalah ; HARTA-TAHTA-WANITA. Dimana semua itu adalah akidah mereka yaitu “Dialektika Matreistis-Hedonis”. 

Makanya salah satu amunisi dalam strategi “NEO CORTEX WAR” tadi adalah ; Bagaimana membumikan pemikiran gaya hidup matrealistis, hedonis, kemewahan, tamak uang, sex, dalam kehidupan manusia. Karena hal itu samgat ampuh melumpuhkan KEIMANAN seorang  sosok manusia yang punya syahwat dan nafsu.

B. Posisinya dengan Islam adalah, benturan ideologis dan theologis. Dimana benturan ini sudah ada dan terjadi sejak dunia ini ada, sejak zaman para Nabi. Karena, Islam adalah sebuah ajaran langit (Konserfative) yang mempercayai adanya Tuhan, Syurga, kehidupan Akhirat (Ghaib). Yang membimbing ummatNYA ke arah jalan yang BENAR. 

Sedangkan mereka, adalah kelompok LIBERALIS. Yang tidak percaya akan adanya ajaran Tuhan, yang memisahkan Agama dari kehidupan. Dan mereka tunduk kepada akal dan syahwat nafsunya. Kelompok Islam (konserfative) itu berpondasi pada SPRITUALITAS, KEIMANAN, dan MORALITAS yang bersumberkan pada ajaran TUHAN.

Sedangkan kelompok Neo PKI, baik itu yang jadi PROXY-OLIGARKHI-ELIT GLOBAL itu berpondasi pada pemikiran MATREALISTIS HEDONIS. Yang bersumberkan pada AKAL dan NAFSU SYAHWAT.

KESIMPULANNYA ADALAH ;

Kalau dalam kaca mata Theoritis, semua hal yg diatas itu adalah sejatinya benturan antara PEMIKRAN berbasis Konserfativisme Vs Liberalisme. Dan dalam kaca mata THEOLOGIS ISLAM, kalau kita terus tarik ke atasnya adalah Pertarungan antara HAQ dan BATIL.

 Kelompok yang percaya adanya TUHAN dan AGAMA. Dengan kelompok yang Mentiadakan Tuhan dan bersumber kepada pikiran akal dan Nafsu serakahnya sehingga wajar akan selalu membawa Kerusakan dan bertentangan dengan ajaran Agama (Islam).

https://www.faktakini.info/2023/07/jokowi-gak-mikir-bahaya-china-atau-agen.html