MEWASPADAI CAMPUR TANGAN RRC , Haruskah?

 by M Rizal Fadillah

31 Juli 2023

Undangan Presiden RRC Xi Jinping disambut sumringah dan dilaksanakan tanggal 27-28 Juli 2023. Pertemuan Jokowi-Xi Jinping diadakan di Chengdu dan menurut Kantor Berita Xinhua telah terbangun "kerjasama strategis". Xinhua mengutip pernyataan Xi Jinping "China bersedia mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategis Indonesia-Tiongkok".

Sebagaimana biasa kebahagiaan itu juga ditumpahkan oleh "Duta China" Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai sempurna kerjasama Indonesia-Tiongkok. Dengan bahasa diplomatik "kerjasama strategis komprehensif". Menurut Menlu Retno Marsudi pertemuan itu bertepatan dengan 10 tahun kerjasama kemitraan yang terjalin antara kedua negara. 

Fikiran terpaksa melayang mundur ke belakang saat Ketua CC PKI DN Aidit dahulu diundang oleh Mao Zedong ke China. 10 tahun kerjasama erat antara China dan PKI. Pemilu 1955 PKI sukses menjadi 4 besar pemenang Pemilu. Pada 5 Agustus 1965 DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Beijing dalam rangka "kerjasama strategis" dan mendiskusikan kesiapan untuk pengganti Presiden Soekarno. Menurut dokter China, Presiden Soekarno sakit cukup berat. Sebentar lagi "selesai".

DN Aidit melaporkan kondisi Indonesia dan agenda PKI untuk merebut kekuasaan. Juga melaporkan pergerakan dari tokoh sayap kanan yang ditakuti PKI yaitu AH Nasution. Mao Zedong bertanya dan memberi arahan. Kemudiannya terjadi peristiwa G 30 September. PKI mencoba kudeta dan memfitnah tentara. 

Menurut peneliti Taomo Zhou atas gerakan 30 September tersebut Mao Zedong tidak tahu sedangkan menurut ilmuwan Chekoslovakia Victor Miroslav Fic, arahan Mao Zedong adalah "habisi para jenderal dan perwira senior itu dalam sekali pukul". Keberadaan Dewan Militer disampaikan DN Aidit kepada Mao Zedong. PKI menyusup ke Angkatan Darat, Angkatan Udara dan pasukan pengawal Presiden Cakrabhirawa. 

Meski tidak berhubungan tetapi undangan Xi Jinping 27-28 Juli 2023 untuk membangun "kerjasama strategis komprehensif" perlu diwaspadai. Benar utamanya kerjasama itu berkaitan dengan bidang ekonomi dengan "8 Kesepakatan" namun sejauh mana komprehensivitas itu tidak nyambung dengan aspek politik ? Peran RRC yang semakin dalam dapat menghegemoni. Indonesia terancam. 

Adakah Jokowi melaporkan situasi politik di Indonesia tentang penggantian Presiden yang sebentar lagi "selesai" dan pergerakan sayap kanan dengan tokoh yang ditakuti Jokowi Anies Baswedan ? Lalu 10 tahun itu bukanlah kerjasama masa rezim Jokowi berkuasa ? Saat rakyat khawatir pada kebangkitan "Neo PKI" maka mengundang peran besar RRC adalah kegilaan politik. 

Apalagi IKN "diserahkan" kepada RRC ditambah hilirisasi energi terbarukan, kesehatan dan riset ketahanan pangan. Ketika rakyat menentang kepindahan IKN Jokowi justru memaksakan kehendaknya. Kini secara "strategis dan komprehensif" diserahkan pada China. Dimulai dari permintaan Jokowi agar China mendisain IKN. Berarti disain ulang sesuai kepentingan RRC mengubah disain awal. 

Indonesia dijual dengan harga murah dengan bahasa "investasi" kepada China oleh Jokowi. Bahaya penjajahan RRC berada di depan mata. Rakyat Indonesia yang berideologi Pancasila tidak boleh membiarkan kebijakan gila dari para penghianat negara. 

Berjuang melawan kejahatan adalah kewajiban. 

DN Aidit setelah 10 tahun kerjasama diundang Mao Zedong kini Jokowi diundang Xi Jinping setelah 10 tahun kerjasama. Keduanya berada diakhir masa kekuasaan rezim. Perlu pengganti atau penerus. Dulu Mao Zedong-DN Aidit di awal Agustus, kini Xi Jinping-Jokowi di akhir Juli. Dulu Soekarno menjadi pelindung PKI, kini Jokowi tidak pernah mengutuk PKI. 

Apakah Jokowi gak mikir akan bahaya China atau memang Jokowi agen China ?

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Bandung, 31 Juli 2023

Penjelasan Pak Harto 

IDIEOLOGI KOMUNIS SEPANJANG SEJARAH

Rakyat menilai  pembrontakan PKI Madiun dan G30S/PKI adalah murni peristiwa perang jadi tak bisa dikatakan yang kalah perang jadi korban HAM karena dalam peperangan pasti di kedua belah pihak banyak jatuh korban tewas dan luka. 

Andai saja PKI menang, mungkin muslim Indonesia nasibnya sama dengan 3 juta  muslim Champa Kamboja yang dibunuh dengan kejam oleh pasukan komunis Kmer Merah sepanjang kekuasaan polpot 1975 - 1979,  karena standar operasi kekejaman pasukan komunis diseluruh dunia sama yaitu Genosida bagi yang melawan komunis. (Baca Kekejaman komunis Polpot).

PKI yang berkuasa di jaman Soekarno juga banyak melakukan pelanggaran HAM seperti mendompleng  tentara membunuh rakyat sumatera barat yang protes menetang Soekarno mendirikan negara komunis Indonesia dalam peristiwa PRRI/Permesta. 

PKI juga jadi aktor utama pembubaran ormas Islam,  parpol islam seperti HMI, masyumi dan  memenjarakan aktifis islam,  ulama seperti Buya Hamka dll.

PKI juga yang mengendalikan Soekarno untuk menghabisi,  menyingkirkan dari pusat kekuasaan para eks pejuang Hizbullah dan Sabililah  yang berjasa, berjuang  bergrelya keluar masuk hutan  melawan Belanda dan menjaga kedaulatan Indonesia diseluruh wilayah jajahan Belanda  sehingga Belanda menyerah,  mengakui kedaulatan Indonesia  dalam perjanjian KMB.

Jika melihat sejarah global dunia di era tahun 1930 - 1970 gerakan komunis dunia sedang kuat kuatnya melakukan perebutan kekuasaan di seluruh kawasan benua, baik di Eropa, Asia, Afrika dan Benua Amerika. 

Yang berhasil menang perang dan berkuasa diantaranya di Rusia, Cina, Korea Utara, Jerman Timur, Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba dll.

Negara yang berhasil menggagalkan pembrontakan komunis seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dll. 

Negara yang terbelah dua akibat pembrontakan komunis seperti Korea utara -  Korea selatan, Jerman barat - Jerman timur sekarang bergabung lagi. 

Negara yang komunisnya masih melakukan pembrontakan hingga sekarang seperti Filipina.

Narasi Amien Rais

Berkaca dari peta sejarah tersebut kekuatan komunis tidak bisa di remehkan apalagi Cina yang sekarang jadi negara komunis terkuat dunia jadi mentornya rezim dan  memiliki hubungan istimewa yang  kuat dengan rezim dan partai berkuasa PDIP. 

Intrik intrik Cina, rezm dan PDIP untuk mengembalikan komunis berkuasa seperti di era  Soekarno bisa dikatakan sangat serius hal ini bisa dilihat dari indikator banyaknya kebijakan rezim  yang pro komunis Cina.

Seperti membanjirnya jutaan TKA Cina  yg diduga tentara merah cina  dicurigai upaya Cina mendaratkan pasukan ke Indonesia untuk persiapan perang. 

Bukan tidak mungkin China skenariokan  perang saudara di Indonesia dengan pasukan yang kuat untuk mengulang kemenangan nya  seperti perang saudara di China pada awal kekuasaan Komunis Cina di era Mao Zedong.

Ngototnya Pemerintah memindahkan Ibukota Negara ke kalimantan sebagai langkah strategis Cina memindahkan kekuasaan dari Jakarta ke Kalimantan agar ketika membuat  kebijakan yang pro komunis Cina akan  aman dari  segala gangguan demonstrasi penolakan Rakyat, aktifis dan mahasiswa.

Ingat Cina Ahok baru jadi gubernur DKI saja sudah melarang motor lewat jalan Sudirman Thamrin yang dinilai sebagai upaya menyingkirkan rakyat miskin dari ibukota, Kebijakan yang diskriminatif dan rasialis. 

Kemudian menggusur rakyat miskin dari kampung aquarium yang oleh Anies bekas gusuranya di bangun kan rumah Susun untuk warga yang di gusur ahok. 

Jadi komisaris pertamina harga BBM dinaikan dua kali lipat bahkan premium yang dibutuhkan rakyat kelas menengah kebawah dihilangkan. Ahok juga membubarkan FPI satu satunya ormas yang berani menentang bangkitnya komunis dan cina menguasai negara.

Saat ini rezim menunjuk Bos Sinar Mas  sebagai wakil Kepala pembangunan IKN dan mengerahkan para pengembang Cina seperti Ciputra, Lippo, Agung Sedayu, Podomoro, Sinar mas dll,  membangun besar besaran  pemukiman Cina di IKN untuk memindahkan jutaan rakyat Cina ke Ibukota Negara Baru. 

Jadi bisa dipastikan setelah IKN berdiri maka di Ibu kota pemerintahan  yang baru akan dikuasai Cina. Segala kebijakan negara dalam pemerintahan akan pro Cina. Mirip di Singapore. Nasib pribumi melayu jadi orang asing di tanah kelahiranya setelah Cina berhasil merebut kekuasaan dari bangsa melayu dengan cara halus.

Pribumi wajib cerdas, Jangan mengandalkan  Tentara dan polisi  untuk menjaga kedaulatan negara karena fakta disemua negara Tentara dan polisi hanya akan tunduk patuh jadi alat kekuasaan pemerintah, tak peduli siapapun yang berkuasa. Jadi ketika yang berkuasa oligarkhi Cina bukan tidak mungkin tentara dan polisi berpotensi dipakai sebagai alat penguasa,  berkhianat pada pribumi dan membunuh pribumi. 

Kasus Tedy Minahasa Jendral polisi aktif yang jadi sales narkoba, jadi kaki tangan jaringan mafia narkoba Cina bukti nyata betapa parahnya aparat yang sudah tidak memiliki integritas lagi. Bayangkan jendral polisi direkrut jadi bandar narkoba kemudian menggunakan fasilitas negara dan aparat negara jadi sales narkoba.

 Begitulah gambaran mengerikan bagaimana Cina mengendalikan bisnis haram yang hasilnya untuk membeli kesetiaan aparat, membeli bos parpol, membeli kebijakan negara, mengendalikan elit kekuasaan,  bahkan memborong kedaulatan tanah air yang sekarang 74% tanah Indonesia dikuasai Cina.

Maka bisa  dikatakan yang bisa menjaga kedaulatan negara adalah rakyat pribumi. 

Nasib pribumi Indonesia ditentukan oleh  hasil pemilu dan pilpres 2024. 

Jika oligarki Cina menang maka habislah riwayat pribumi.

Sri Mulyani : "Jika salah urus, negara bisa set back"

Oleh karena itu jangan remehkan pemilu. 

Pilih presiden amanah yang bisa menyelamatkan pribumi dari cengkeraman oligarki Cina. Jaga pemilu jangan sampai ada kecurangan. Bukan tidak mungkin kecurangan pemilu 2024 sudah direkayasa oleh oknum KPU, Bawaslu, aparat dan elit penguasa untuk memenangkan presiden boneka oligarki Cina. 

 Pikirkan matang matang nasib anak cucu bangsa jangan sampai sengsara di usir dari tanah kelahiranya. Rumusnya hanya satu, Tinggalkan partai politik dan Caleg dari parpol yang sudah di beli oleh oligarki Cina.

1. Lahirnya Kepres 17/2023. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 yang baru di keluarkan Presiden saat ini ; Adalah fakta empirik bahwa KGB (Komunis Gaya Baru), Sah sudah eksis dan bangkit dari dalam kuburnya.

Meski ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang di munculkan, namun yg paling utama “the great target” nya adalah kejadin tragedi 1965.

2. Point utama nomor 1 di atas adalah ; Bagaimana secara tegas pemerintah telah membalik fakta sejarah, menjadikan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah TNI dan ummat Islam.

3. Tidak hanya sampai di situ, ke depan, Pemerintah melalui 16 kementrian dan 3 KL, akan melakukan program2 rehabilitasi, recovery, pelurusan sejarah, serta santunan uang trilyunan untuk anak-anak PKI.Konkritnya Uang pajak masyarakat, potongan gaji pajak, uang negara di perkirakan puluhan Trilyun bahkan bisa ratusan Trilyun akan di gunakan untuk merealisasikan program ini.

 Apakah itu berupa pembangunan monumen2 PKI, bangun rumah, kantor, PKI yg dulu di bakar massa, uang santunan, serta otomatis merubuhkan monumen Lubang Buaya dan sejenisnya di seluruh Indonesia. Bahkan kita jangan heran sebentar lagi, akan lahir bentuk iklan, film, sinetron, kurikulum sejarah “Plying Victim” versi PKI. PKI adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pelakunya adalah Ummat Islam bersama TNI.

4. Tiga hal di atas, bagi yang paham dan sadar adalah sangat tragis dan membahayakan bagi nasib bangsa ini kedepan. Satu langkah lagi, Indonesia akan menjadi negara KOMUNIS. Sesuai dgn ROAD MAP 50 Tahun CHINA RAYA thn 1980 yang lalu. 

Dimana China akan melakukan soft invantion melalui program BRI (Belt Road and Initiative) ke beberapa negara termasuk Indonesia yang di targetkan tahun 2030 sudah menjadi negara protektorat nya China Komunis. Indonesia tahun 2030 sdh menjadi Indochina berhaluan Komunis.

5. Kenapa ini bisa terjadi ?? Kemana para tokoh, Ulama, intelektual, bahkan TNI/Polri/BIN seolah tak tahu atau sudah masuk dari bahagian permainan ini ??

Jawabannya adalah :

A. Dalam ilmu Geopolitik dan Geostrategi, penaklukan (kolonialisasi) suatu negara atas negara lain, tidak lagi mesti menggunakan kekuatan invansi fisik militer. Strategi baru dalam hal agenda Neo-Kolonialisasi (penjajahan gaya baru) saat ini menggunakan strategi “Asymetric War”. 

Perang non-fisik menggunakan jalur ekonomi, sosial budaya, politik, dan yang terbaru itu adalah melalui strategi “NEO CORTEX WAR”. Yaitu perang pemikiran dan narasi opini dalam mempengaruhi arah politik sebuah negara untuk kepentingan negara adi daya (yg lebih kuat). Strategi “Neo Cortex War” ini lazim juga di kenal dalam Harokah Islam (pergerakan islam) dengan nama “Ghouzul Fikri”.

B. Siapakah para pelaku dan agen “Neo Cortex War” ini ? 

Adalah di bagi dua tahapan. Tahapan pertama,

 1). apabila belum berkuasa mereka akan melebur atau membuat media2 mainstream, merekrut para tokoh intelektual, aktifis, seniman, para aktris dan sutradara, hingga Partai Politik dan ciptkam tokoh publik figur, untuk menyuarakan pikiran2 ideologisnya melalui apakah itu seminar, opini, film, sinetron, dan mempengaruhi kebijakan publik. 

2). Apabila sudah berkuasa, maka mereka akan gunakan instrumen kekuasaan, sumber daya negara, utk merealisasikan agenda2 politiknya.

C. Strategi diatas tentu tidak bisa lahir sim salabim. Tetapi butuh WAKTU, Kesabaran, strategi, taktik, SDM, yang terlatih dan militan. Artinya, program dan strategi hari ini adalah hasil kerja2 mereka baik secara “clandeisten” dan terbuka semenjak puluhan tahun yang lalu. Sekaranglah mereka memetik hasilnya.

D. Siapakah mereka ?? Mereka itu adalah para kader2 komunis yg lahir dari DNA para gembong PKI tahun 1965. Artinya, mereka itu ada yang memang kader komunis secara biologis dan ideologis, tetapi juga ada yang di rekrut secara oppurtunis pragmatis : yaitu mereka manusia2 tamak yang otaknya hanya cari untung dan dapat jabatan.

E. Kelompok para kader2 muda keturunan anak/cucu PKI inilah yang secara militan bergerak TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masive) selama puluhan tahun ini, tanpa di sadari banyak pihak. Dan saat ini “mereka” hampir menguasai 100 persen total sendi2 negara. Mulai dari : Istana, Senayan, Kementrian, Media, POLRI, BIN, TNI (simpul pimpinan), Ormas besar Islam, dst.

F. Dan mereka berkerja rapi, menyusup kedalam lapisan2 penting masyarakat, melalui taktik KKM (Kelompok Kerja Musuh). Dan memegang penuh kendali aparatur negara, seperti Polri- Densus-Kejaksaan, sebagai “Tukang Pukul” bagi kelompok yang di anggap jadi penghalang tujuan politik mereka.

Ichsanudin Norsy

6. Setelah melalui proses yang panjang, hingga para agen Neo-PKI ini dapat merebut tampuk kekuasaan. Barulah mereka melakukan KONSOLIDASI sumber daya kekuatan negara menjadi Sumber daya kekuatan Politik kelompoknya. Kantung Finansial, Kendali Aparat negara (TNI/Polri/BIN), Media, Kementrian Lembaga hingga Legislatif dan Yudikatif mereka kuasai penuh dengan menempatkan kader2 Neo PKI menjabat di dalamnya.  minimal pada lapisan dua pimpinan kementrian dan KL, pasti di pegang anak-anak Neo-PKI.

7. Dimana pusat kekuatan mereka dan posisi Neo-PKI ini dalam tataran Geopolitik Global dan Regional ???

Jawabannya ; Dalam struktur Geopolitik Global itu ada TIGA tingkatan (level). 

Yaitu : 

1. Elit Global. 

2. Oligarkhi. 

3. Proxy.

ELIT GLOBAL : adalah kelompok “elit minority” yang sejatinya penguasa dunia, yang mengendalikan dunia saat ini. Merekalah para kelompok yang melahirkan “The New World Order”. Yaitu kelompok City of London, Rotschil bersaudara, Rockcheveller, illuminati, dimana negara sekelas AS, Inggris, pun di bawah kendalinya.

OLIGARKHI : Adalah kelompok elit kawasan, lokal sebuah negara yang SENGAJA di bentuk oleh kelompok Elit Global tadi, untuk jadi “Bumper” kamuflase kelompok Elit Global itu.

Para oligarkhi ini di ciptakan, di rekrut, di bina, untuk sebagai pelaksana strategis dalam mengendalikan negara/kawasan/ dibawahnya. Dan kelompok Oligarkhi ini bisa berasal/berbentuk Negara, pemerintahan, organisasi lembaga dunia (PBB) seperti IMF, Kelompok Taipan, Konglomerat, Mafia, dan Raja2 bisnis bahkan Raja di sebuah negara.

PROXY : Adalah orang/figur/tokoh/pejabat/kelompok/Parpol, yang di bentuk oleh para Oligarkhi tadi. Sebagai Eksekutor pelaksana kepentingan mereka di lapangan. Para Proxy ini juga ada yg bersifat ideologis, oppurtunis ada juga yang “dunguis”. Yaitu seperti para buzzer, influencer. Para Proxy atau Jongos atau agent atau boneka ini juga ada level tingkatannya. Mulai dari menjabat sebagai PRESIDEN, menunjuk Mentri, Kapolri, hingga terus turun ke bawahnya.

8. Dalam konteks Indonesia saat ini, dimanakah posisi para kader Neo-PKI ini ??

Jawabannya ; Dalam konteks Indonesia, para kader Neo-PKI ada pada level PROXY. 

Sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Karena para anak Neo/PKI ini paling tepat untuk menjadi ujung tombak terdepan, karena punya MOTIVASI, MILITANSI, BALAS DENDAM atas tragedi 1965. Para anak Neo-PKI ini pasti akan mau melakukan apa saja dalam mewujudkan dendam dan ambisi ideologis politiknya.

Jadi wajar, dalam pemerintahan hari ini, aura kebencian terhadap ISLAM dan mengkerdilkan TNI sangat sistematis dan besar. Karena musuh utama para anak Neo-PKI ini adalah ; ISLAM dan TNI. Di sinilah licik dan cerdiknya para Oligarkhi memanfaatkan n berkolaborasi dgn para anak2 Neo PKI dalam menguasai Indonesia.

9. Lalu apa modus, target, dari para Elit Global-Oligarkhi-Proxy terhadap Indonesia dan dunia ??

A. Target Oportunisnya adalah : Bagaimana mengeruk sebesar-besarnya sumber kekayaan alam negara Indonesia. Dimana Indonesia secara sumber kekayaan alam adalah masa depan dunia yang kaya raya. Baik melalui tambang, eksplorasi migas, perkebunan, APBN, pajak, perdagangan, dan lalu lintas jasa perdagangan.

B. Target Ideologis ; Membumi hanguskan Islam, ajaran Agama dari bumi Nusantara. Karena Neo PKI itu anti Tuhan, anti Agama. Mereka ingin manusia tunduk pada aturan yang mereka buat. Tak ada boleh pengaruh agama dalam kehidupan bernegaranya.

10. Apa kekuatan utama dan senjata para Elit Global/Oligarkhi/Proxy ini ?? Sehingga mereka saat ini begitu berkuasa. Dan bagaimana posisi Islam ??

Jawabannya ;

A. Kekuatan utama mereka adalah, menghalalkan segala cara, dan tahu kelemahan utama manusia itu adalah ; HARTA-TAHTA-WANITA. Dimana semua itu adalah akidah mereka yaitu “Dialektika Matreistis-Hedonis”. 

Makanya salah satu amunisi dalam strategi “NEO CORTEX WAR” tadi adalah ; Bagaimana membumikan pemikiran gaya hidup matrealistis, hedonis, kemewahan, tamak uang, sex, dalam kehidupan manusia. Karena hal itu samgat ampuh melumpuhkan KEIMANAN seorang  sosok manusia yang punya syahwat dan nafsu.

B. Posisinya dengan Islam adalah, benturan ideologis dan theologis. Dimana benturan ini sudah ada dan terjadi sejak dunia ini ada, sejak zaman para Nabi. Karena, Islam adalah sebuah ajaran langit (Konserfative) yang mempercayai adanya Tuhan, Syurga, kehidupan Akhirat (Ghaib). Yang membimbing ummatNYA ke arah jalan yang BENAR. 

Sedangkan mereka, adalah kelompok LIBERALIS. Yang tidak percaya akan adanya ajaran Tuhan, yang memisahkan Agama dari kehidupan. Dan mereka tunduk kepada akal dan syahwat nafsunya. Kelompok Islam (konserfative) itu berpondasi pada SPRITUALITAS, KEIMANAN, dan MORALITAS yang bersumberkan pada ajaran TUHAN.

Sedangkan kelompok Neo PKI, baik itu yang jadi PROXY-OLIGARKHI-ELIT GLOBAL itu berpondasi pada pemikiran MATREALISTIS HEDONIS. Yang bersumberkan pada AKAL dan NAFSU SYAHWAT.

KESIMPULANNYA ADALAH ;

Kalau dalam kaca mata Theoritis, semua hal yg diatas itu adalah sejatinya benturan antara PEMIKRAN berbasis Konserfativisme Vs Liberalisme. Dan dalam kaca mata THEOLOGIS ISLAM, kalau kita terus tarik ke atasnya adalah Pertarungan antara HAQ dan BATIL.

 Kelompok yang percaya adanya TUHAN dan AGAMA. Dengan kelompok yang Mentiadakan Tuhan dan bersumber kepada pikiran akal dan Nafsu serakahnya sehingga wajar akan selalu membawa Kerusakan dan bertentangan dengan ajaran Agama (Islam).

https://www.faktakini.info/2023/07/jokowi-gak-mikir-bahaya-china-atau-agen.html

GBHN ADALAH KOMPAS PERAHU REPUBLIK INDONESIA

 By : SAY Qadrie

Perahu NKRI tengah berlayar 

Pengantar : 

    Dahulu kala, ketika pelayaran belum menemukan kompas sebagai penunjuk arah yang akurat, manusia menggunakan tanda alam, berupa bintang, pulau, perairan, jenis ikan yang hidup di perairan itu, dll. 

   Pada masa itu kekuatan penggerak perahu menggunakan layar, dan hembusan angin. Kemudian ditemukan mesin uap,, dan baling - baling untuk menjalankan sebuah perahu dan kapal  mengarungi lautan.

         Ibarat sebuah perahu besar, NKRI yang ditumpangi 275,000,000, ( baca : duaratus tujuh puluh lima juta ) jiwa manusia  yang tengah berlayar menuju pulau impian : masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, sesuai cita  - cita kemerdekaan.

 

   Dalam pelayaran bangsa ini mengalami berbagai halangan, rintangan, dihadang ombak yang besar, cuaca buruk, badai, bahkan taufan di tengah lautan. Ganas nya perompak dan bajak laut serta yang paling menyakitkan adalah : sekelompok orang dalam perahu yang mencoba melubangi perahu dari dalam, yang menyebabkan kebocoran, dan bisa mengakibatkan perahu NKRI ini karam ditengah lautan. 

Mereka adalah sekelompok pengkhianat yang bekerja untuk kepentingan bangsa lain. 

3 Era Nakhoda zaman

      Sejak lepas jangkar, 1945 hingga hari ini, perahu NKRI mengarungi lautan zaman yang berubah  - ubah.  Zaman transisi Sukarno, Zaman pelayaran Suharto, dan zaman Reformasi 1998 - 2023 ini. 

Bung Karno dalam salah satu Pidato nya

1. Era Nakhoda zaman Sukarno : 1945 - 1965  ( 20 tahun )

20 tahun pertama pelayaran RI di nakhodai oleh Presiden Sukarno. 

    Era ini dianggap masa transisi, lebih kepada pertarungan mencari bentuk, identitas dan jati diri bangsa ini. Berbagai kepentingan mencoba mendominasi dan mengaktualisasikan diri, agar eksistensi mereka diakui. 

Kaum Nasionalis bertarung dengan Kaum Federalis. 

    Mereka yang menganggap bahwa Kesatuan tidak mungkin dicapai tanpa persatuan, dan persatuan hanya mungkin dengan saling menghargai adat istiadat, budaya, bahasa, kekuasaan atas wilayah asal mereka, yang tidak lepas dari tangan.

Para penguasa didaerah asal kerajaan Nusantara,, menganggap  bentuk Federal, lebih tepat. 

   Sementara  para kaum terpelajar yang banyak menimba ilmu di negeri Belanda dan eropa menganggap, bentuk Unitaris, Persatuan lebih pas. 

Bongkar pasang kabinet pun menjadi hal yang lumrah. 

      Disisi lain ideologi komunis mulai bergerilya dan berupaya menemukan bentuk serta hegemoni nya di kancah politik dan pemikiran bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan asing selama 350 tahun itu. 

Sukarno tampaknya terjepit diantara tujuan kemerdekaan dengan  bentuk pemerintahannya.

   Untuk mengakomodir jutaan anak bangsa yang disesatkan PKI, Sukarno terpaksa mencanangkan ideologi NASAKOM  ( Nasionalis, Agamis, Komunis ) Sukarno terpaksa atau dipaksa menyimpang dari ideologi bangsa ini, : PANCASILA.  

Apa boleh buat. 

    Akibatnya Perahu RI mulai oleng, badai politik dan perpecahan, gerakan perlawanan, ditambah rongrongan dari luar dan dalam, membuat perahu terombang ambing ditengah lautan.

    Akhirnya perahu RI menabrak karang besar bernama Gerakan September 30/ Gestapu PKI,1965.  Sukarno baru sadar, jika keinginannnya merangkul anak - anak bangsa yang tersesat dan disesatkan oleh ideologi komunis, menjadi bumerang, yang menikam nya dari belakang. Subandrio, DN Aidit, Nyoto, yang nota bene orang dekatnya, telah mengkhianati kepercayaan dan rasa kebapakan  nya. 

Sukarno di ujung tanduk dan kemudi di serahkan kepada Suharto

Kesaksian seorang DN AIDIT 

Tokoh puncak G 30 S PKI 1965

AIDIT adalah wakil ketua MPRS saat itu

2. Era Nakhoda zaman Suharto : 1965 - 1997 ( 32 tahun ) 

   Suharto yang menyadari bahwa ideologi Komunis yang diusung Partai Komunis Indonesia/PKI, tidak sesuai dan tidak cocok disandingkan dengan ideologi Pancasila, membabat habis penganut dan pengikut ideologi ini. 

Semua pemimpin nya ditangkap, dan dieksekusi mati.

   Anggotanya ditahan, dan ajaran ideologi Komunis dinyatakan terlarang di Negara Republik Indonesia. Dulu zaman Suharto, KTP mereka diberi kode "OT" Organisasi Terlarang. Mereka diwajibkan apel setiap bulan di Kantor Camat terdekat. Selesai apel mereka diberi pengarahan, dibantu problem nya, dibina, dan diminta untuk tetap setia kepada Pancasila. 

     Suharto sebagai nakhoda relatif sudah mulai menentukan arah perahu bangsa mencapai tujuannya. Zaman Suhartolah di kenal istilah GBHN : Garis Besar Haluan Negara, sebagai kompas menuju pulau harapan cita - cita kemerdekaan, : mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. 

     Suharto juga punya tujuan yang jelas dengan REPELITA, 

    Rancangan Pembangunan Lima Tahun. Secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Era Suharto juga dikenal adanya gerakan ABRI MASUK DESA. AMD ini membangun infrastruktur di desa bersama masyarakat dengan gotong royong dan bahu membahu. 

   Kekurangan Suharto mungkin adalah , memanfaatkan celah dalam UUD 1945 tentang masa jabatan seorang Presiden. "Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, setelahnya dapat dipilih kembali"  Dipilih kembali dan dipilih kembali. 

    Bisa jadi Suharto mau dipilih kembali dan dipilih kembali, karena rasa tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara yang sangat ia cintai ini. Bisa jadi juga karena ia merasa belum ada yang layak untuk menggantikan nya. Dan bisa jadi juga memang karena ia masih tetap ingin berkuasa. 

      Alhasil, Suharto: mungkin karena jenuh melihat beliau dilantik 7x berturut - turut, rakyat, dipelopori mahasiswa dan tokoh nasional, kemudian menuntut perubahan dan pergantian kekuasaan. Suharto lengser dan diteruskan oleh Habibi sebagai wakilnya saat itu, sampai Pemilu digelar nantinya. 

        Reformasi 1998 melengserkan Suharto dari kemudi nakhoda perahu RI. Era Orde Baru dinyatakan tamat pada Mei 1998. 

Suharto : Sejak pertama hingga lengser 1998

Suharto adalah Presiden yang dilantik 7 x berturut - turut

2. Era Nakhoda zaman Reformasi: 1998 - 2023 ( 25 tahun ) 

    Gonjang ganjing dan euphoria Reformasi 1998 menandai era baru dari pelayaran perahu Republik ini. Nakhoda perahu gonta ganti. Sayangnya tidak jelas kemana arah perahu ini menuju? 

Ganti nakhoda, ganti haluan. 

Ganti Presiden, Ganti kebijakan. 

Mengapa ??

Karena tidak adanya haluan negara !! Karena tidak punya kompas !!

GBHN sudah tidak ada. Garis Besar Haluan Negara tidak jelas. 

    UUD 1945 sudah direvisi. Naskah Proklamasi sudah dilupakan. Pembukaan UUD 1945 tak lagi dihayati dan di fahami dengan benar. Tujuan kemerdekaan terbengkalai. Cita - cita kemerdekaan disimpan dalam tumpukan dokumen di pojok lemari usang yang hanya tinggal sebaris teks :" menuju masyarakat yang Adil dalam Kemakmuran, dan Makmur dalam Keadilan " Seakan berubah menjadi mimpi yang hilang ketika Kita membuka mata. 

Pejabat negara dan Politisi sibuk memperkaya diri.

Para ketua Parpol, sibuk lobby - lobby jabatan.

    Suara kebenaran menjadi sumbang ditelinga, jika ada yang meneriakan nya, mereka ditangkap dan di penjara. Rasa empati dibunuh, sehingga kita sebagai bangsa berubah menjadi sekawanan serigala lapar yang saling menggigit dan mencakar memperebutkan mangsa. 

Nusantara yang beragam dalam persatuan, berubah menjadi permusuhan. 

Yang kaya tak mau berbagi, yang miskin makin terjepit. 

       Kita lupa bahwa tiket naik perahu layar bernama NKRI ini adalah " Bhineka Tunggal Ika" 

      Pemimpin kita alih - alih menyatukan semua suku bangsa, malah mereka membelah nya dengan Kadrun dan Cebong. Bukan nya welas asih dan menyayangi semua golongan, malah berpihak kepada suatu golongan. Keadilan hanya bagi mereka yang sanggup membayarnya. Kemiskinan hanya dijadikan bahan lelucon dan tertawaan di meja makan. Makin hari makin jauh melenceng dari tujuan kemerdekaan itu sendiri. 

    Proyek - proyek mercusuar dibangun agar kelihatan gagah,, bukan agar bangsa ini menjadi sejahtera.  Kekayaan alam dan bumi bangsa ini dijual murah, bahkan dikangkangi untuk golongan mereka saja. Simpanan kekayaan perut bumi dikeruk. Jutaan hektar lahan tadah hujan dan hutan tropis sumber oksigen, dibabat. Atas nama demi masyarakat,, demi bangsa,, sekelompok orang memperkaya diri membabi buta. 

" Jika kezaliman masuk dari pintu depan, maka keadilan akan keluar dari pintu belakang". 

Morowali hari ini

Apa solusinya ?

1. Kembali ke UUD 1945 yang asli dengan revisi dan penyempurnaan

    UUD 1945 adalah hasil pemikiran para pendiri negara dan bangsa ini. Berbeda dengan KUHP , yang saduran dari UU Belanda, UUD 1945 dirumuskan, dipikirkan, di kodifikasikan, dibakukan oleh mereka yang asli putra bangsa Nusantara yang kemudian dikenal dengan bangsa Indonesia. 

Mereka adalah orang yang telah merasakan pahit nya penjajahan.

Mereka adalah orang yang keluar masuk bui zaman Belanda dan Jepang. 

Mereka adalah para pejuang di medan perang, bukan hanya di medan politik. 

2. Kembali ke ideologi Pancasila

     Pancasila bukan hanya lima poin yang tertulis di leher perisai Garuda,, Pancasila adalah perisai bangsa yang otentik, asli, original, : digali dari nafas dan kehidupan bangsa ini sejak ribuan tahun yang lampau. 

    Perisai ini akan mampu menangkis setiap ancaman bangsa dan negara. Perisai ini akan menangkis ideologi, faham, pemikiran, infiltrasi bangsa lain, siapapun, yang tidak sesuai dengan Pancasila. 

Siapa bilang agama Islam  tidak Pancasilais? Siapa bilang Islam agama teroris ?

Sila pertama Pancasila adalah : Ketuhanan Yang Maha Esa. 

     Ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep tauhid dalam agama Islam. Pancasila  dan Tauhid jelas sejalan. Searah. Satu tujuan. Jika ada kelompok yang membenturkan antara Islam Vs Pancasila, jelas mereka bukan dari kalangan ummat ber agama. Karena semua agama memahami konsep Ketuhanan, kecuali tentu saja, ideologi Komunis yang mengatakan : Agama adalah candu bagi masyarakat, dan Tuhan telah Mati. 

    Harus difahami bahwa ideologi Marxisme, Leninisme, ( berkembang di Uni Soviet, sebelum menjadi Rusia sekarang, Jerman yang kemudian menjadi Jerman timur,)  dan Maoisme, ( berkembang di Tiongkok menjelma menjadi PKC, Partai Komunis China ) : adalah ideologi komunis yang tidak meletakkan porsi agama sebagaimana seharusnya. 

   Mereka memusuhi semua agama, baik agama bumi maupun agama langit. Mereka memusuhi Ummat Kristen, Ummat Islam, Ummat Yahudi, Ummat Budha,, Ummat Hindu, dan Ummat beragama lainnya. Jika ada mereka yang mengaku ber agama, itu hanya sebatas kamuflase saja. 

3. Kembali ke GBHN

GBHN sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

    GBHN akan berfungsi sebagai kompas negara. Tempat tujuan. Pulau harapan.  Siapapun nakhoda nya, tujuannya tetap sama. Siapapun Presidennya, Ia harus mengarahkan perahu layar NKRI ini kesana, tidak boleh melenceng. 

Kalau melenceng, Kita akan tersesat ditengah lautan. 

4. Kembalikan fungsi DPR, DPRRI, DPD, dan MPRRI

DPR ; Harus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah nya

DPRRI : Harus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah pusat, Presiden dan kabinetnya,, serta pejabat tinggi negara seperti ketua MA, KY, KPK, Kapolri, Panglima ABRI, dll : dan sebaiknya mereka dilantik oleh lembaga legislatif, bukan oleh Pemerintah.

 Sehingga diharapkan bersikap netral bagi bangsa dan negara ini. 

Ketika mereka merasa bertanggung jawab kepada rakyat, tentu saja mereka akan membela, melindungi, dan mengayomi rakyat. Berbeda ketika mereka merasa bertanggung jawab kepada Pemerintah seperti sekarang ini. 

DPD : Sebaiknya di angkat, bukan dipilih, dari raja sultan atau  kalangan keturunan raja dan sultan Nusantara di tiap daerah. Jika pun ada yang dipilih, mereka dari kalangan tokoh masyarakat setempat tiap provinsi, yang akan mendampingi para raja dan sultan Nusantara di tingkat pusat. 

MPRRI : Harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai refresentasi dari rakyat Nusantara yang bergabung dalam negara Indonesia. MPRRI harus menjadi lembaga terkuat di negara ini, sehingga Pemerintah merasa punya kewajiban menjalankan amanah MPRRI, dan tidak semena - mena. 

Kedepan nya, Presiden harus dilantik oleh MPRRI. 

Lembaga KPU hanya difungsikan sebagai "Panitia Penyelenggara Pemilu" saja, baik Pilpres maupun Pilkada, dan tidak harus serempak segala, akan tetapi sesuai kebutuhan setiap daerah masing - masing. Sehingga tidak akan muncul pejabat PLT, yang bisa saja tidak mewakili aspirasi rakyat daerah, akan tetapi mewakili Pemerintah yang berkuasa.

Idealnya semua ASN, ABRI, dan Polri : tidak diberikan hak pilih dalam Pemilu

    Karena mereka mewakili Negara, yang bersifat konstan dan tetap. Siapapun Gubernur nya, mereka tetap bekerja dibawah arahan pemimpinnya, : Gubernur  adalah Kepala Daerah setempat. 

   Siapapun Presiden nya, mereka tetap bekerja dibawah arahan Menteri Negara yang ditunjuk oleh sang Presiden itu. Meski Presiden bergonta ganti, toh mereka tetap mengabdi,, kepada Negara tentunya, bukan kepada pejabat sementara yang dipilih 5 tahun sekali oleh rakyat.

PKI dan Gestapu 1965

OPINI ; PAJAK UNTUK SIAPA?

 Nggak Bayar Pajak Sebabkan BBM Naik 3 Kali lipat, Benarkah?

Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Kemenkeu, Sri Mulyani diberitakan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya, bila masyarakat tidak membayar pajak, maka harga BBM akan naik 3 kali lipat. Tentunya pernyataan demikian mengundang banyak tanggapan. Apalagi pernyataan tersebut muncul setelah kasus flexing para pegawai di instansinya.

Pernyataan Kemenkeu menunjukkan jati diri para pejabat yang miskin empati. 

Di tengah masih tingginya angka kemiskinan yakni 9,57 persen atau 26,26 juta orang di akhir 2022, pejabat seharusnya memikirkan upaya pengentasan kemiskinan sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945 bisa direalisasikan. Apalagi harga kebutuhan pokok masih tinggi akibat inflasi imbas kebijakan naiknya harga BBM per 3 September 2022. 

Jangan selalu menekan rakyat untuk tertib bayar pajak. Sementara itu banyak para konglomerat termasuk pejabat yang melarikan asetnya ke luar negeri demi menghindari pajak. Kita bisa melihatnya di skandal Panama Papers misalnya.

Di samping itu, pernyataan Kemenkeu itu bertentangan dengan kenyataan. Pertanyaannya, apakah tatkala rakyat rajin bayar pajak lantas harga BBM tidak naik? 

Penerimaan pajak di tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.034,5 trilyun atau 114 persen melampaui target perpres 98/2022 yang menargetkan Rp 1.784 trilyun atau naik 31 persen dari realisasi tahun 2021. Artinya rakyat rajin bayar pajak. Tapi yang terjadi per 3 September 2022, pemerintah begitu teganya menaikkan harga BBM. 

Jadi tidak ada hubungannya antara rutin bayar pajak dengan harga BBM.

Tidak perlu memberi ancaman kepada rakyat. Justru hanya akan memperburuk citra pemerintahan dan instansinya. Mestinya yang dilakukan oleh Kemenkeu adalah menata dan mendidik para pegawai di lingkungannya. Tidak perlu sewot dengan reaksi rakyat yang berencana akan memboikot pajak. Itu hanyalah reaksi rakyat yang jengkel dengan kelakuan pejabat pajak khususnya, yang suka flexing. 

Kasus Mario Dandy yang membuka nominal harta bapaknya, Rafael ALun senilai Rp 500 milyar. Sementara Dandy selalu memamerkan kemewahan moge maupun Jeep Rubicon. 

Di Yogya, Kepala Ditjen Bea cukai, Eko Darmanto yang harus diberhentikan lantaran kasus flexing. Begitu pula pegawai Ditjen Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono yang kekayaannya senilai 13 milyar. Putrinya suka flexing, salah satunya memamerkan merek barang Balenciaga seharga Rp 22 juta. 

Ada dugaan korupsi yang melibatkan Andhi Pramono.

Bahkan alibi yang sering digunakan terkait naiknya harga BBM adalah subsidi BBM yang sangat besar, dinilai sangat membebani APBN. Disebutkan subsidi BBM itu mencapai Rp 502 trilyun. Dikatakan pula, bila negara tidak memberi subsidi BBM, tentunya harga BBM bisa lebih mahal. Padahal menurut Perpres 98/2022, disebutkan anggaran subsidi energi dianggarkan sebesar Rp 502 trilyun. 

Rinciannya adalah untuk subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 267 trilyun, terdiri atas subsidi BBM sebesar Rp 14,6 trilyun dan subsidi kompensasi BBM sebesar Rp 252,1 trilyun. Subsidi untuk listrik sebesar Rp 100,6 trilyun. Sedangkan subsidi LPG sebesar Rp 134,8 trilyun. Artinya hanya Rp 14,6 trilyun sebagai subsidi naiknya harga BBM. Yang subsidi kompensasi BBM sebagai pelipur lara sementara. Itu pun sangat kecil dibandingkan penderitaan rakyat akibat kebijakan menaikkan harga BBM. Semua sektor kebutuhan rakyat terkena imbasnya.

Inilah potret para pejabat di dalam sistem sekuler Demokrasi. Mereka hanya mementingkan urusannya, tidak peduli dengan urusan rakyatnya. Mereka bukan lagi menjadi pelayan rakyat, akan tetapi justru minta dilayani rakyat. Sedangkan rakyat hanya menjadi sapi perahan dari para pejabat yang tidak punya empati dan egois.

Pajak dalam Islam

Pajak bukanlah instrumen utama pemasukan negara di dalam Islam. Pajak atau tepatnya dhoribah menjadi kran terakhir tatkala keuangan negara sedang mengalami defisit.

Pajak atau dharibah itu dikenakan kepada rakyat yang mampu, sekedar untuk menutupi kebutuhan negara yang urgen, seperti membangun jalan utama, biaya dan peralatan jihad dan lainnya. Jadi pajak ini sifatnya sementara hingga terkover kebutuhan negara. 

Hanya saja yang patut kita pahami adalah apakah negara yang sumber pemasukannya itu meliputi kekayaan alam, harta milik negara, fai, kharaj, usyur, harta rikaz, ghonimah dan lainnya akan rentan terhadap defisit? Tentu saja tidak, bahkan tahan terhadap defisit keuangan.

 Berbeda dengan negara sekuler yang memaksa rakyatnya membayar pajak, sementara kekayaan alamnya dikangkangi oleh korporasi. Padahal Indonesia sendiri hanya dengan mengandalkan kekayaan alamnya saja, kesejahteraan akan mudah diwujudkan. Jadi tidak perlu lagi menarik pajak dari rakyat yang justru hanya menjadi beban hidup rakyat.

Ditambah lagi bahwa potret para pejabat dan pegawai negara dalam Islam harus menjadi teladan bagi rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Saw dalam sabda-Nya:

سيد القوم خادمهم

Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. 

Para pemimpin, pejabat dan pegawai dalam Islam menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.  Jabatan bukanlah ajang untuk menumpuk kekayaan dan memamerkannya. Menumpuk kekayaan dan memamerkannya merupakan perbuatan tercela yang sudah diperingatkan Allah Swt khususnya di dalam Al-Qur'an Surat At-Takatsur. Flexing bukanlah budaya Islam.

Adalah Khalifah Umar bin Khaththab di saat paceklik, ia menjadi sosok pertama yang memberi teladan keprihatinan. Beliau hanya makan roti keras dan kering sehingga kulitnya menjadi kusam. 

Begitu pula Khalid bin al-walid ra saat wafatnya tidak meninggalkan harta melimpah. Bahkan walaupun beliau memangku jabatan sebagai gubernur Syiria. 

Kalaupun di masa berikutnya, istana pemerintahan dibangun, termasuk ada seragam khusus yang dipakai oleh pasukan misalnya. Maka itu hanya dalam rangka menunjukkan kewibawaan pemerintahan Islam dalam percaturan politik dunia. Di samping agar muncul kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya yang memang sungguh-sungguh dalam mengurusi mereka.

Sebagai contoh dibangunnya istana Top Kapi bagi para Khalifah dan pejabat-pejabat di lingkungan Khilafah Utsmaniyah. Termasuk kostum khusus dan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan janissariy. Ini semua untuk menunjukkan kemuliaan dan kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada kaitannya dengan flexing. 

Demikianlah kerangka Islam dalam menempatkan pajak dan potret para pejabat yang mengelolanya. Ini semua akan terwujud di dalam kehidupan Islami di bawah wadah Al-Khilafah Al-Islamiyyah. Sedangkan Khilafah dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai metode untuk menerapkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. 

#9 Maret 2023.

.Jika Tidak Bayar Pajak Harga BBM Naik Tiga Kali Lipat, Sri Mulyani Dinilai Tak Adil dan Menakuti Rakyat!

https://www.harianterbit.com/nasional/2747883329/jika-tidak-bayar-pajak-harga-bbm-naik-tiga-kali-lipat-sri-mulyani-dinilai-tak-adil-dan-menakuti-rakyat

Tuh uang rakyat digarong!

Mahfud Sebut Pergerakan Uang Mencurigakan Rp 300 T Libatkan 460 Pegawai Kemenkeu!

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/11514071/mahfud-sebut-pergerakan-uang-mencurigakan-rp-300-t-libatkan-460-pegawai

TURUNKAN TANGANMU JENDERAL, !! : IBU PERTIWI MEMANGGILMU

 TURUNKAN TANGANMU JENDERAL, !!!

By : Aliansi Rakyat Berdaulat / ARB

Jendral AH Nasution, Bung Karno, dan Jendral Suharto

     Sudah jelas di depan mata Pancasila ingin dirubah oleh sekelompok orang yang berafiliasi pada sebuah organisasi terlarang tapi TNI tetap diam dan tidak bertindak apapun, padahal TNI adalah Bhayangkari bangsa dan negara. Landasan TNI adalah doktrin Tri Ubaya Sakti pada tahun 1967, sebagai cikal bakal penegak Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

   Terlihat jelas TKA China berbondong bondong masuk ke dalam negeri dengan berbagai macam status yang dapat mengancam kedaulatan negara, ada Kodim, ada Korem, sampai Kodam yang bertugas menjaga keamanan wilayah daratan semuanya bungkam, termasuk TNI AL dan TNI AU.

       Bermacam sumber daya alam strategis nasional seperti tambang nikel, emas, bijih besi, migas, perkebunan, dan sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi modal utama pertahanan nasional dijarah asing tanpa standar pengawasan yang jelas. TNI tidak berupaya mengamankan semua obyek vital tersebut, mengapa sebuah institusi yang sangat jelas tugas pokoknya membiarkan begitu saja diberdayakan oleh institusi lain ??

Belum lagi jika kita bicara tentang Narkoba, illegal logging, separatisme, korupsi, serta pembuatan regulasi perundangan undangan yang jelas merugikan kepentingan nasional, dimana dalam doktrin pertahanan negara disebut ancaman Legislasi tapi berbagai ancaman tersebut sampai detik ini berjalan bebas dan leluasa tanpa hambatan, lalu dimana peran TNI ??

    Mereka sudah sangat berani mengobok ngobok negeri dengan berbagai macam agenda pengrusakan nilai nilai sosial Pancasila, keagamaan, moralitas, dan adu domba semua tercermin dari banyaknya konflik sosial. Berbagai pertanyaan bernada protes, caci maki, atau harapan yang dilontarkan masyarakat adalah bukti kecintaan rakyat kepada TNI yang saat ini melihat TNI hanya seperti robot. Itulah dinamika kondisi psikologis harapan masyarakat yang begitu gelisah dalam darah Nasionalisme, rakyat melihat kondisi bangsa di ambang perpecahan yang kian sekarat..

TNI memiliki sejarah dengan rakyat, jadi wajar apabila rakyat bertanya terkait eksistensi TNI saat ini sebagai alat pertahanan negara. TNI dahulu adalah tentara PETA, lalu menjadi BKR, TKR, TRI, hingga TNI. Artinya TNI adalah tentara yang memiliki sejarah perjuangan dengan rakyat, TNI sebagai tulang punggung penjaga negara yang diharapkan rakyat, dibiayai rakyat untuk dilatih, dibina, digaji, dan difasilitasi, TNI bukan tentara baru bentukan orde reformasi. 

    TNI kita hari ini adalah TNI yang disanjung,, dibenci, dan dicaci maki. 

   Padahal apa yang dirasakan rakyat hari ini, tak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan para prajurit TNI itu sendiri, mereka sedih melihat kondisi lemahnya TNI. Kegelisahan rakyat justru semakin sakit dirasakan para prajurit karena begitulah sejatinya TNI, yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Setiap prajurit TNI sejak masuk pendidikan sudah bersumpah dan berikrar setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila, dimana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI itu adalah untuk negara.

NKRI Harga Mati 

Bukan Harga Nego

DILEMATIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

Perlu diketahui tentang dilematis posisi TNI hari ini, 

   Sejak reformasi bergulir banyak hal fundamental telah merubah secara radikal fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bernegara. Ada upaya halus dan sistematis untuk melemahkan TNI dari dalam dan dari luar baik secara struktural, fungsional, dan doktrin TNI. 

Semua baru disadari setelah bangsa dan negara hari ini tak berdaya dibawah kendali para globalis melalui kekuasan politik yang sistematis, Letjen TNI ( purn ) Yayat Soedrajat berkata :

"ada upaya untuk mengkerdilkan TNI"

    TNI sebagai komponen alat utama pertahanan negara sudah dikebiri sedemikian rupa, rakyat pasti setuju dengan reformasi TNI tapi bukan berarti menarik TNI jauh ke belakang menjadi garis keamanan negara yang dipegang Polri.

Keberhasilan kelompok globalis ini sejak awal ditandai dengan meruntuhkan pamor dan jati diri ABRI ( nama TNI sebelum reformasi 1998 ), melalui skenario Character assasination dengan stigma militeristik, pelanggar HAM, bengis dan sadis, penopang utama kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. 

    Sehingga pada masa itu ABRI dibuat seburuk buruknya, dan sejahat jahatnya di mata rakyat. Tujuannya adalah, agar kepercayaan diri ABRI runtuh, jauh dari rakyat, dibenci rakyat, agar ABRI tunduk patuh pada agenda supremasi sipil ala reformasi yang memberedeli peran TNI sehingga TNI menjadi pembantu. Dalam bahasa kasarnya adalah budak sipil.

Skenario meruntuhkan pamor dan wibawa berhasil mengunci gerak ABRI, sehingga lahirlah UU nomor 34 tahun 2004 yang menjadi titik awal TNI masuk kotak dan ditendang jauh dari pusat kekuasaan supremasi sipil. 

UU TNI ini lebih banyak tugas yang tidak bisa dilaksanakan dari pada yang dilaksanakan, amanahnya melaksanakan dan mengatasi tapi implementasinya di BKO. Dikeluarkannya TAP/MPR/VI tahun 2000 tentang dipisahnya Polri dari TNI yang sebelumnya bergabung menjadi satu, menjadi babak baru dimulainya sistem pertahanan keamanan nasional. 

   Namun pemisahan ini tidak jelas dalam prakteknya yang seharusnya melaksanakan fungsi kamtibmas, ternyata menjadi keamanan nasional dan yang seharusnya memiliki fungsi keamanan nasional malah diperbantukan dimana mana. Singkat cerita, sejak dipisahnya Polri dari TNI dan prinsip supremasi sipil berjalan di Indonesia, 

NKRI Setengah Mati / APBN jadi Garansi ?

Indonesia masuk jebakan Hutang China

    Sejak itulah peran TNI mengalami degradasi dari berbagai arah. 

   Puncaknya seperti yang terjadi saat ini, sejak fraksi ABRI dihapus maka MPR sebagai lembaga tertinggi negara di down grade, pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif total dikuasai Oligarki partai politik. Ketika Oligarki politik berkuasa dengan sistem demokrasi yang super Liberal dan berbiaya mahal, disinilah pintu masuk para kelompok kapitalis membajak kekuasaan. Ketika para cukong, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif berhimpun dan bersatu ?? 

     Maka sistem pemerintahan sudah total dikuasai mereka, inilah kondisi yang nyata terjadi di hari ini. Semua adalah hasil grand design agenda mereka sejak puluhan tahun yang lalu, dimana puncaknya adalah upaya mengganti dasar negara Pancasila menjadi Ekasila yang sarat ajaran Komunisme berbungkus ke Tuhanan yang berkebudayaan, inilah wujud makar pengkhianatan terhadap negara secara nyata.

     Rakyat baru menyadari bahwa reformasi hanyalah tahapan dan kedok dari para kelompok Neo PKI untuk melakukan misi balas dendam, berupaya merubah Indonesia berhaluan Komunis, membuang agama dan Pancasila dari kehidupan bernegara. Rakyat baru tersadar jika selama ini sudah dibodohi, ditipu, dan di nina bobokan dengan bahasa reformasi, demokrasi, dan kebhinnekaan, 

padahal semua hanyalah bagian dari strategi merubah Indonesia. 

     Para kaum intelektual yang dulu semangat berteriak reformasi, mencaci maki TNI, kini mereka sadar dan tersentak, bahwa TNI yang seharusnya dibesarkan dan dikuatkan justru telah mereka bunuh dan mereka penjarakan atas nama HAM dan militeristik.

1. TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia karena personilnya tidak boleh membawa senjata, hanya sarung pistol kosong yang dibawa kemana mana.

2. Tahukah kita, bahwa secara sistematis TNI yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser tupoksinya menjadi komponen pembantu karena tugasnya hanya membantu Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan, membantu meredam tingkat kejahatan, membantu Polri mengatur arus lalu lintas seperti Kopka Azmiyadi yang menggadaikan motornya demi menyewa alat berat untuk melancarkan arus lalu lintas yang macet,

  lalu Danrem 072 Surya kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzie yang mendatangi kediaman habib Bahar memberi peringatan agar memperbaiki cara dakwahnya, bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas menjadi bagian dari tugas pokok TNI tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kelompok kriminal bersenjata KKB dengan seribu alasan.

3. Tahukan kita, bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan garda terdepan dalam implementasi konsep Democratic policing, sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Oleh karena itu TNI selalu berada di belakang membantu Polri. 

4. Tahukah kita, bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat lebih banyak dari jumlah TNI alias 1 banding 3, secara anggaran pun Polri jauh lebih fantastis diatas anggaran TNI tapi yang digembar gemborkan anggaran Kementerian pertahanan jauh lebih besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra anggaran TNI jauh di bawah anggaran Polri.

5. Tahukah kita, saat ini secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung berada dibawah Presiden, sementara TNI berada di bawah Menteri pertahanan, artinya secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI berada dibawah Menteri.

6. Tahukah kita, bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini diambil alih oleh Polri ?? 

Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi, dan pasukan kombatan.

7. Tahukah kita, bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI, senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri jauh lebih canggih dari pada senjata batalion infantri Raider. Masih ingatkah kalian peristiwa masuknya 5000 senjata berat yang tertahan di bandara Soekarno Hatta, kemudian hal itu dikritik dan dipertanyakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disaat itu, untuk apa dan siapa yang memberi izin ?? 

Pertanyaan itulah yang membuat digesernya Panglima TNI disaat itu.

8. Tahukah kita, saat ini ada yang namanya istilah multi fungsi Polri melebihi peran Dwi fungsi ABRI di era orde baru yang dulu dicaci maki ?? 

Saat ini peran Polri sangat dahsyat dan luar biasa, sampai ada anekdot NKRI adalah Negara Kepolisian Republik Indonesia.

9. Tahukah kita, saat ini tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan ?? 

Semua tidak ada kejelasan, mana tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.

10. Tahukah kita, bahwa saat ini fungsi teritorial TNI sudah dikebiri, tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, ATHG Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap negara tetapi yang ada justru Serka Marjan prajurit Babinsa dari Koramil 1506-04 Waeyapo dimaki maki anggota Brimob baru baru ini karena Brimob tidak berkoordinasi. 

TNI adalah Anak Kandung Rakyat

Maka terjadilah seperti hari ini, 

    Rakyat mudah diadu domba dan tidak ada penengah walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya tetapi tak bisa berbuat apa apa karena terkunci aturan sistematis yang tidak logis. Itulah yang di sebut serangan Asytmmetric war untuk melemahkan negara dari dalam, serangan ini tidak berupa serangan fisik tetapi non fisik berupa pikiran dan ideologi dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak jika ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. 

Silakan dipikir, 

   jika sudah demikian betapa leluasanya para anasir asing mengacak ngacak bangsa ini dari dalam, saat ini model peperangan sangatlah canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis. 

Mari kita lihat banyaknya video yang bertebaran TNI dipukuli tukang parkir, TNI dibunuh preman,

  Praka Israq anggota paspamres dipegang kerah bajunya oleh para Polisi di Jakarta barat beberapa waktu lalu yang terekam jelas pada video. Siapa perekam video itu, mengapa harus diviralkan, kenapa perekam video Polisi menembaki gas air mata ke arah penonton di stadion Kanjuruhan Malang justru ditangkap ??

11. Tahukah kita, bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden, sedangkan presiden adalah bagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila kewenangan politik disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar tunduk pada kekuasaan, bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran jika Jenderal Soedirman tak mau diatur oleh Soekarno soal perang gerilya, jangan heran jika Jenderal Ahmad Yani tak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari China untuk kaum Komunis.

12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik ?? 

TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil tapi anehnya kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan dan peralatan tempur yang super canggih, hingga pantas dikatakan Polri adalah Polisi paling militeristik didunia. Sampai memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya menjadi tugas TNI juga diambil alih oleh Polri, TNI tak punya kewenangan apapun khususnya TNI AD.

13. Tahukah kita, jika TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah Sapta Marga ?? 

Namun disatu sisi ada kelompok sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI, baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.

14. Sadarkah kita slogan Sinergitas TNI Polri adalah cara halus mengikat TNI ke belakang untuk memberi kekuasaan luas pada Polri didepan. Logikanya, untuk apa Polri dipisah dari TNI jika saat ini diikat lagi dengan bahasa Sinergitas ??

Inilah gerakan Klandestin para Komunis, Sinergitas agar TNI berada dibawah kendali Polri.

     Semua penjelasan diatas adalah beberapa bagian yang menjadi beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan dharma baktinya pada negara. Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis mengekang TNI, melumpuhkan, dan menempatkan mereka di belakang peran dan tugas Polri. 

Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan dan gejolak batin terhadap TNI karena TNI sudah dilatih, dibina, difasilitasi, dididik, dan disumpah sedemikian rupa untuk menjaga kedaulatan negara. Sekarang bagaimana menjaga kedaulatan negara jika perang strategis TNI sudah diambil alih Polri ?? 

Sedangkan Polri itu tupoksinya hanya pada kamtibmas,

   jadi wajar jika negara hancur karena tak ada lagi fungsi dan peran intelijen, tempur, serta teritorial. Apapun yang ditulis TNI dalam buku buku pelajaran bukan lagi menjadi kewenangan TNI tapi TNI hanya membantu, jadi sangatlah wajar jika saat ini yang dianggap ancaman berlainan dengan kenyataan, 

  menjadikan Islam sebagai ancaman bahkan musuh negara dengan dalih Radikalisme dan Khilafah karena memang hanya Islam yang mewajibkan untuk mengkritik pemerintah tetapi pada kenyataannya justru kelompok Neo PKI yang mau menggganti Pancasila.

   Menganggap Islam sebagai ancaman yang anti Pancasila hanya bungkus untuk menutup isu mereka yang sudah banyak menjual dan menjarah sumber daya alam, hutang yang tak terhitung, maraknya aparat Polri bermain Narkoba, dan TKA China dimana mana menggerogoti sendi keutuhan negara.

  Hari ini ancaman perang itu tidak berupa serangan fisik semata tetapi ada ancaman perang Hybrida, perang senjata Biologi, perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, dan perang urat syaraf politik dari bangsa lain untuk menguasai Indonesia. Sedangkan tools dan kewenangan TNI sangat dibatasi sedemikian rupa, bahkan untuk latihan dan membeli senjatapun harus tunduk dan mengemis pada politisi. 

Meskipun kebohongan berlari secepat kilat,

Suatu waktu, Kebenaran akan menyusulnya 

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang

 Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat TNI baru dipanggil untuk diperbantukan tapi ketika berupa fasilitas politik, kewenangan, menyangkut sarana dan prasarana TNI wajib sabar untuk banyak mengalah demi slogan bumi pertiwi. 

Hari ini rakyat baru terbangun dari tidurnya,

 Bahwa upaya melemahkan TNI adalah bagian sistematis dari upaya balas dendam dari para kelompok Neo PKI, agar mereka leluasa merebut Indonesia menjadi negara Komunis.  

    Sungguh miris ketika tentara dibuat tak berdaya lagi, bahkan jikalau perlu dibuat masuk barak atau menjaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, barulah semua berteriak memanggil nama TNI, ketika semua peran TNI sudah lumpuh lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali, barulah memanggil nama TNI, kemana TNI ?? 

Semua yang nyaman untuk Polri, sementara yang sulit dan berat untuk TNI. 

Inilah yang di rasakan keluarga besar TNI di hari ini, 

    infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri sedang berjalan saat ini. Satu diangkat, satu diinjak dan strategi ini baru rakyat sadari, inilah bagian infiltrasi politik para antek PKI yang berhasil menyusup secara halus, mempengaruhi putusan politik pasca reformasi. Lalu siapa lagi yang menjaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat dalam politik adu domba, hasut menghasut, perang Narkoba yang bertujuan untuk melemahkan Indonesia dari dalam ??

    Semoga para pembaca tulisan ini menyadari, bahwa ada gerakan yang berambisi menguasai Indonesia dengan melemahkan alat pertahanan negara. 

   Mereka sangat paham jika fungsi teritorial TNI kembali berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka agenda mereka akan hancur berantakan. Mereka pun paham jika TNI memiliki peta dan tools strategi untuk semua hal itu. 

   Tapi, Allah selalu punya cara untuk mengalahkan makar dan kezaliman mereka diluar nalar dan perhitungan manusia, ketika tahun 1965 mereka sudah merasa diatas angin, maka Allah munculkan Jenderal TNI Soeharto yang tidak mereka sangka dan tidak mereka masukkan dalam daftar pembunuhan 7 Jenderal yang harus mereka habisi. 

    Akhirnya Jenderal TNI Soeharto mematahkan gerakan mereka yang sudah mereka rilis secara rapi dan sempurna, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa melindungi bangsa dan negara dari segala ancaman dan cengkeraman mereka. 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, 

Jayalah selalu Tentara Nasional Indonesia.