DEKLARASI BALFOUR 1917 : Awal Derita Palestina

Perseteruan antara Kaum Mustakbarin Vs Mustad"afin

By : STS# 11102023

Dari Pustaka Dunia

Peta Negara Palestina yang terus menyusut 

Deklarasi Balfour, Legitimasi Gerakan Zionisme : 

-----------------------------------------

Kantor Luar Negeri, 2 November 1917

Yang Terhormat Lord Rothschild,

Saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintah Yang Mulia, deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet.

"Pemerintah Yang Mulia mendukung dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi. Dan Pemerintah Yang Mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sudah dipahami dengan jelas tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau non Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain."

Saya berterima kasih jika anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis.

Hormat saya,

Arthur James Balfour

-------------------------------------------

Narasi singkat Sejarah konplik Palestina Vs Israel 

Landasan Dasar Berfikir  : 

Amanat Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 : 

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan."

Issue Urgen Global Transnasional : 

          Isu Palestina sejak dulu hanya heboh di kanal-kanal berita, dengan kurva konflik yang hampir mentradisi dengan solusi yang begitu-begitu saja.

Uskup Anglikan dari Ramallah, Riah Abu al-Assam, dalam kunjungannya ke Berkeley pada tahun 2002, berkata :  “Kami yang berjuang mati-matian demi tanah air, tapi darah kami menjadi merek dagang di belahan dunia lain”

        Palestina bukan Islam, bukan Kristen, bukan Arab, atau identitas primordial apapun. Bukan itu.  Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang dipertontonkan dan   kolonialisme era modern yang dijadikan industri.

Hanya ada satu dari dua pilihan bagi rakyat Palestina: takut atau berani. 

         Semua memilih berani untuk mempertahankan perjuangan yang hampir tak bertepi. Karena menjadi orang Palestina bukanlah pilihan dengan keberanian sebagai takdir yang dilekatkan

Orang-orang Palestina telah membuang rasa takut yang tidak akan pernah diketahui atau dialami oleh orang-orang di belahan dunia lain. Pengalaman hidup di Palestina jauh lebih kejam dan koersif daripada ketakutan di mana pun.

Kita jangan pernah bertanya kemana negara-negara Arab sekitar ?

       Ini bukan karena sesama Arab, tapi soal kemanusiaan. Ini lebih luas dari sekedar Timur Tengah, ini lebih zalim dari pembantaian Hitler terhadap mereka, ini bukan hanya  Zionis dan Palestina, ini adalah persekongkolan antara Kaum Penindas dan Penjajah terhadap Kaum Tertindas dan Terjajah.  

Ketika Bangsa Yahudi datang ke Palestina

Pengantar,: 

          Konflik berkepanjangan antara Palestina dengan turis penjajah zionis Israel   hingga hari ini tak kunjung selesai. Sejak dimulainya imigrasi bangsa yahudi yang menyebar ke seantero jagad waktu itu, ke tanah yang dijanjikan versi zionis ini, gesekan mulai tercipta. 

Pendatang yang tak jelas asal usul dan klaim nya  ini, memasuki bumi merdeka Palestina dengan kekuatan selembar surat yang dikenal dengan "Deklarasi Balfour", ( merujuk nama sekretaris  luar negeri  pemerintahan Britania Raya, : Arthur James Balfour  tahun 1917 )  

     Angan - angan memenangkan kecamuk perang, menyebabkan mereka merangkul dan melegitimasi  kaum zionis yang tersebar di banyak negara itu, dengan menjanjikan tanah tempat bermukim di bumi Palestina yang saat itu merupakan bagian dari kekuasaan:  imperium Turki Usmani. 

     Seiring waktu, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, gerombolan turis tanpa  visa ini berdatangan ke bumi Palestina, dan bermukim disana. 

Dengan dukungan dana dan tekanan politik Barat, akhirnya pada tahun 1948 mereka berhasil mengaku mendirikan negara bernama Israel di muka bumi, dimana disana terdapat situs suci 3 agama Ibrahimi, Yahudi, Nasrani dan Islam. 

Pembenaran dengan dalih agama mulai di hembuskan, mereka mengatakan kepada dunia bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa mereka ( Yahudi ). 

          Meski  jika kita merujuk kepada sejarah Nabi Yaqub, ( Nenek moyang Israel ) beliau bukan berasal dari Palestina, ( Kan"an ) tapi dari Fad"dan ( wilayah Babilonia dulu nya ). Nabi Yaqub juga hijrah ( Pendatang ) dari negeri lain, kemudian menetap di Kan"an, Palestina sekarang. 

    Masa ketika Nabi Yusuf berkuasa di Mesir, - beliau memangku jabatan bendaharawan Mesir,- :  keluarga Israel ini kemudian hijrah ke Mesir, dibawah perlindungan Amenhotep.IV., dikenal dengan nama Akhenaten atau Akhnatun, yang memeluk agama tauhid atas bimbingan Nabi Yusuf putra Nabi Ya"qub. ( Dirangkum berdasarkan temuan penggalian arkeologis situs : El - Amarna yang baru ditemukan tahun 2020  ) 

Setelah wafat nya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan  Firaun Akhnatun,: 

        Mesir kembali ke penyembahan berhala Amun, dibawah Firaun Tutankhamun, putra Amenhotep.IV, atau Akhnatun diatas tadi

        Bangsa Israel yang karena pendatang di Mesir, dan memeluk agama tauhid zaman itu, (berbeda dengan agama yang di tetapkan firaun), kemudian dijadikan budak oleh Tutankhamun, dan firaun berikutnya, Horemheb, atau, Hurramuf hingga diutusnya Nabi Musa, untuk membebaskan mereka dari cengkeraman firaun. 

Bangsa ini memang terkenal suka membantah, berbalik arah, mendebat,  bahkan membunuh Nabi - Nabi nya. Dalam Quran disebutkan : bagaimana mereka dengan mudahnya mengikuti  Samiri, untuk menyembah berhala anak sapi yang terbuat dari emas, hanya karena ditinggalkan Nabi Musa untuk bermunajat dan berkhalwat dengan Tuhan nya selama 40 hari. 

       Meskipun di beri makanan surga,:  Man dan Salwa, : mereka minta yang lainya. Itulah karakter mereka yang menyebut manusia lain, siapapun itu, selain bangsa mereka ( Yahudi ) : sebagai "Goyim".

Goyim adalah:  

   Klasifikasi bagi mahluk hina, yang lebih rendah dari binatang melata. 

      Jadi jangan heran kalau zionis ini tidak menghargai nyawa manusia. 

     Tidak menghargai bulan Ramadhan. Tidak menghargai Idul Fitri. Karena mereka merasa sebagai ras terbaik di muka bumi, dan golongan umat yang mendapat keistimewaan dari Tuhan, sehingga mereka  berhak memperlakukan manusia lain nya dengan semau mereka, karena selain mereka hanya ada : "GOYIM 

Korban bom Phospor Bangsa Palestina

Awal Gerakan Zionisme : 1897 

        Dimulai dengan kongres Zionisme pertama di Swiss, 

       Di sponsori Theodore Hezl, dikenal sebagai bapak Zionisme, pada tahun 1897  tercetus lah ide sebuah negara bagi bangsa yahudi yang saat itu terusir dan terpencar di berbagai belahan bumi. 

     Kala Perang Dunia I terus berkecamuk dan belum ada tanda-tanda bakal dimenangkan oleh kubu mana, Inggris mengeluarkan deklarasi yang sarat kontroversi. 

Deklarasi tersebut dikeluarkan pada 2 November 1917. 

        Berikut teks asli nya  : 

Deklarasi Balfour, Legitimasi Gerakan Zionisme : 

-----------------------------------------

Naskah asli Arthur Balfour

-------------------------------------------

          Di bawah komando Perdana Menteri David Lloyd George, Inggris merilis “Deklarasi Balfour”—diambil dari nama Sekretaris Luar Negeri mereka, Arthur Balfour—yang intinya berjanji mendukung : 

          “Pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina” asalkan “tidak merugikan pemenuhan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di sana.” 

Dokumen itu cukup singkat, hanya terdiri dari 67 kata yang tersusun dalam tiga paragraf.

 Namun, dampaknya begitu besar: 

          Deklarasi Balfour ini menjadi awal mula konflik Israel-Palestina yang sampai saat ini tak kunjung selesai, sejak kedatangan bangsa penjajah Israel ini ke bumi Merdeka Palestina dulu, sebelum Turki kalah Perang Dunia pertama melawan sekutu

Perdebatan di Parlemen Eropa

Motif Legalisasi Zionisme : 

Pada 9 November 1917, :  Deklarasi ini dibuka pers ke publik.

 Kendati begitu, upaya membawa orang-orang Yahudi Inggris dan Eropa ke Palestina, yang saat itu masuk dalam kekuasaan Kesultanan Usmani Turki, sudah berjalan sejak dua tahun sebelumnya. Inggris mengumumkan perang pada 1914 dan menjadi pertanda dimulainya Perang Dunia I. 

Kabinet Perang Inggris kemudian mulai menyusun strategi politik untuk masa depan wilayah Palestina— tentu saja dalam kerangka yang menguntungkan kepentingan Inggris Raya.  

          Akhir 1917 adalah masa-masa penyusunan draf Deklarasi Balfour. Lobi-lobi pun dilancarkan para petinggi komunitas Yahudi Eropa dengan pemerintah Inggris, terutama dengan kementerian luar negeri.

Sebagaimana dicatat Bernard Avishai dalam “The Balfour Declaration” 

         Yang terbit di The New Yorker, negosiasi tingkat elite pertama antara Inggris dan kelompok Zionis bisa dilacak ke tanggal 7 Februari 1917 dalam sebuah konferensi yang juga dihadiri Balfour dan petinggi komunitas Yahudi. 

       Dalam diskusi lanjutan tanggal 19 Juni, Balfour meminta Rothschild dan kawannya (yang kelak menjadi presiden Israel pertama), Chaim Weizmann, untuk menyusun rancangan sebuah deklarasi publik.

Deklarasi Balfour dibuat untuk membantu Inggris memenangkan perang. 

        Orang-orang pemerintah Inggris percaya bahwa “Yahudi dunia” punya pengaruh bawah tanah yang besar—atas keuangan dunia, misalnya. Mereka berpikir pemodal Yahudi dari AS dapat membujuk Woodrow Wilson untuk membawa bala tentara AS dalam pusaran perang.  

           Mereka juga meyakini bahwa Yahudi Rusia bisa merayu Perdana Menteri Aleksandr Kerensky agar tetap berada di satu gerbong. Dan demi mewujudkan  anggapan-anggapan itu, Inggris menjanjikan Yahudi sebuah wilayah bernama Palestina.

Kaitan erat antara Iran dan Palestina

Iran konsisten mendukung Palestina

Mengorbankan Palestina

         Deklarasi Balfour didukung oleh kekuatan utama Sekutu dan dimasukan dalam Mandat Inggris atas Palestina. Mandat tersebut secara resmi disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 24 Juli 1922.

Pada Mei 1939, : 

          Pemerintah Inggris sempat mengubah kebijakannya atas pendudukan orang-orang Yahudi dengan membatasi 75.000 imigran dan akan mengakhiri imigrasi pada 1944, kecuali penduduk Arab Palestina di wilayah tersebut tak keberatan. 

Namun Zionis mengutuk kebijakan tersebut, Dan menuduh Inggris lebih menyukai orang Arab

          Meski kebijakan itu sempat diperdebatkan sampai pecahnya Perang Dunia II, tapi pada akhirnya, orang-orang Yahudi berhasil mendirikan Negara Israel pada 1948. Mandat Inggris menjadi tiket orang Yahudi untuk membangun negara sendiri, sekaligus mengorbankan orang Arab Palestina.

        Mengutip Al Jazeera,:

     Deklarasi Balfour secara luas dipandang sebagai penyebab Nakba Palestina 1948 yaitu ketika kelompok bersenjata Zionis, yang dilatih oleh Inggris secara paksa mengusir   lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka.

 Meskipun beberapa oposisi sudah memprediksi hal seperti itu mungkin terjadi, pemerintah Inggris berkeras untuk mengeluarkan deklarasi tersebut

Dari sinilah konflik berkepanjangan di tanah Palestina, hingga hari ini. 

        Rezim Zionis Israel, adalah penjajah di bumi Palestina, ini bukan sekedar perebutan wilayah, ini bukan konplik biasa, ini adalah "Penjajahan diatas muka bumi, yang didukung dan di legitimasi negara Barat dan Arab Timur Tengah, didukung juga oleh beberapa negara muslim yang bermuka dua,"  beserta kaki tangan nya diseluruh dunia. 

Turki 

Mengapa Kita Membela Palestina ?

Karena Zionisme tidak menghormati Kemanusiaan 

bahkan lembaga dunia sekelas  Perserikatan Bangsa Bangsa,  PBB :

Berikut Daftar Pelanggaran Resolusi PBB yang di "tabrak" Zionis Israel,: 

Zionis Israel juga telah berkali-kali melanggar banyak resolusi PBB, antara lain: 

-" Resolusi 242 (22 Nopember 1967), Resolusi 252 (21 Mei 1968), Resolusi 465 (1 Maret 1980), Resolusi 478 (20 Agustus 1980), Resolusi 672 (12 Oktober 1990), Resolusi 1073 (28 September 1996), Resolusi 1322 (7 Oktober 2000), Resolusi 1397 (12 Maret 2002), Resolusi 2334 ( 23 Desember 2016),"- 

      Sementara dunia hingga saat ini tidak memiliki kekuatan untuk dapat menghentikannya? 

Bangsa Palestina ialah : Mereka yang dulu nya hidup dengan aman dan damai, kemudian menjadi sengsara bahkan terusir dari rumah mereka sendiri. Mereka yang tadinya merdeka menjadi terjajah oleh bangsa  zionis israel ini.  

SEMOGA BANGSA KITA INDONESIA, TAK MENGALAMI HAL YANG SAMA.

SEKALI MERDEKA, TETAP MERDEKA, !!

=========================

Doktor Mulyadi bicara tentang situasi Negara

KEMBALIKAN TEMPAT UNTUK RAJA dan SULTAN NUSANTARA*" 

Kami Bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ratusan Suku Bangsa, dari ratusan Bahasa Daerah, 264 Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, menyerukan : 

1. Kembalikan UUD1945 Asli, kemudian Revisi dimana Perlu. 

2. Kembalikan Pancasila menjadi Way Of Live, dan Palsafah Bangsa, dasar kesepakatan Bangsa Merdeka, 1945. 

3. Kembalikan lembaga DPA, Dewan Pertimbangan Agung, tempat dimana para Raja dan Sultan di duduk kan dengan penuh penghormatan, sebagai wujud Negara Bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. 

4. Para Raja dan Sultan di DPA kemudian memilih satu diantara mereka sebagai Kepala Negara, Sehingga Presiden atau Perdana Menteri hanya sebagai Kepala Pemerintahan saja, bukan lagi Kepala Negara. 

5. Kembalikan fungsi DPRRI dan MPRRI sebagai lembaga tertinggi dan tinggi Negara, sertakan pula satu orang Utusan Golongan yang Diangkat bukan Dipilih, dari setiap Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, sebagai perwakilan Regional Daerah asal Kerajaan dan Kesultanan dimaksud

Demikian Seruan ini, semoga Kita semua tetap dalam ikatan rasa persatuan dan selamat dari segala Perpecahan. 

TETAP MERDEKA,!!

Jakarta, 12 Oktober 2023

KAMI, 

"ARB (Aliansi Rakyat Berdaulat )

Raja dan Sultan Nusantara buka suara

INDONESIA 2024 : Seperti Apa ?

 Oleh: Chris Komari

Activist Democracy

Activist Forum Tanah Air (FTA)

"TUGAS BERAT CALEG dan DPD 2024- 2029 Yang Pro Perubahan" 

Para calon anggota Legislatif dan DPD 2024 - 2029 yang benar - benar berjuang untuk perubahan Indonesia lebih baik, inilah diantara tugas berat mereka nanti di Senayan. 

1. Mengembalikan UUD 1945 Asli, untuk kemudian di revisi dimana perlu. 

2. Mengembalikan fungsi DPRRI dan MPRRI sebagai Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara, sebagai penjelmaan kedaulatan Rakyat di Senayan. 

Merekalah yang seharusnya melantik Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Kedaulatan Rakyat punya kekuatan di Parlemen. 

3. Merampingkan Lembaga Negara yang mubazir, tidak efektif dan tidak efisien, yang hanya menjadi beban APBN. 

4. MPRRI, harus  Merumuskan kembali GBHN, Garis Besar Haluan Negara, sebagai acuan untuk Presiden Mandataris MPR, agar tidak lagi membuat kebijakan ugal- ugalan dan serampangan. 

5. Mensosialisasikan kembali Pancasila , Bhineka Tunggal Ika, Gotong - Royong, Keadilan, Kemajemukan  dan Humanisme antara mereka yang mewakili Rakyat, dengan Rakyat yang diwakili. 

6. Membatalkan semua Peraturan dan Undang - Undang, Inpres, Keppres asal jadi, yang terkesan di undangkan secara tergesa - gesa dan berdasarkan pesanan.

7. Jika lembaga KPK tidak menjalankan tugasnya, bubarkan saja KPK, kembalikan ke Kejaksaan. 

8. Kembalikan Daulat Bangsa ke tangan Kami, Rakyat Indonesia, dari Partai Politik yang menyesatkan Negara, menjebloskan Kita kepada kemiskinan karena hutang, dan membiarkan Komunis bangkit kembali. 

9. Tinjau ulang proyek yang menyimpang dari UUD 1945 Asli, yang menguasai lahan sampai jutaan hektar, 

Serta proyek mercusuar yang tidak urgens dan tidak membawa manfaat serta maslahat bagi Rakyat negeri ini. 

Selain ini tentu banyak lagi yang harus dibenahi, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan Makmur dalam Keadilan. Sesuai amanat UUD 1945 Asli. 

Semoga. 

Jakarta, 24 Sept 2023

"ARB ( Aliansi Rakyat Berdaulat )"

Kajian Ombudsman soal Rempang

 Oleh: Chris Komari

Demokrasi adalah bentuk dan system pemerintahan yang menempatkan "kedaulatan tertinggi" ada ditangan rakyat (bukan ditangan ketua umum partai politik, Presiden, MPR atau MK ), dengan menciptakan transparency, oversight, separation of power, checks and balances dalam pemerintahan demokrasi.

Coba jawab 1 pertanyaan ini :

1). Apalah artinya perubahan politik sana sini, keadilan ekonomi sana sini, keadilan hukum sana sini bila "kedaulatan tertinggi rakyat" masih berada di tangan orang lain dan masih dikuasai oleh orang lain...???

Just like doing the same old crap everyday and  expecting different result. 

That is absolutely  insanity....!!!

RE: Definisi dari insanity, gila dan madness adalah mereka yang mengunakan argumentasi yang sama, argumentasi yang sudah usang dan tidak terbukti kebenarannya, tetapi masih juga dipertahankan dan dipakai sebagai argumentasi berkali-kali dan berharap akan terjadi perubahan baru....!!!!

Ada 5 argumentasi yang sudah usang dan tidak terbukti kebenarannya, tetapi masih juga  dipertahankan dan diulang-ulang dengan harapan akan ada perubahan baru.

1). Argumentasi pertama.

Dulu ketika agama Islam baru masuk di tanah pulau JAWA, banyak orang JAWA yang protes dengan memberikan argumentasi bahwasanya agama Islam itu agama IMPORT dari ARAB, hanya cocok untuk orang ARAB dan  tidak cocok untuk orang JAWA yang sudah memiliki agama sendiri turun temurun (Kapitayan) ratusan tahun.

Tapi buktinya apa...??? 

Indonesia, khususnya di pulau Jawa sekarang ini menjadi pemeluk agama Islam terbesar didunia. Jadi argumentasi diatas itu sudah tidak terbukti kebenarannya.

Meskipun begitu, masih juga ada sebagian orang JAWA yang meyakini bahwa setelah 500 tahun berlalu, maka kepercayaan Kapitayanism akan kembali muncul dan berjaya di pulau Jawa sesuai dengan perjanjian ghoib antara Sheikh Subakir dan Sabdo Palon Noyo Genggong, bukan Dudo Kelon Rondo Bengong.

....

2). Argumentasi kedua.

Dulu ketika DEMOKRASI masih baru dikenal di Indonesia bahkan sampai sekarang ini juga, cukup banyak orang Indonesia mempercayai dan mengatakan bahwa democracy itu barang IMPORT dari BARAT, hanya cocok untuk orang BARAT dengan sistem district dan tidak cocok untuk orang Indonesia yang memiliki adat, budaya, kepercayaan, level pendidikan, agama,  latarbelakang politik dan ideologi PANCASILA yang berbeda. 

Tetapi faktanya dari 195 negara di dunia, sudah ada 167 negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi, meskipun sistem demokrasi yang mereka adopsi belum full democracy, masih hybrid dan flaw democracy.

Jadi argumentasi diatas tidak terbukti kebenarannya, karena negara miskin, lebih kecil dari Indonesia seperti TIMOR LESTE yang tergolong baru merdeka, memiliki INDEX DEMOKRASI yang jauh lebih baik dari Indonesia. How so....???

Menurut demokrasi index tahun 2022 dari the Economist Intelligence Unit (EIU): 

Timor Leste di rangking 44.

Indonesia di rangking 54.

Kok bisa, Indonesia yang sudah duluan merdeka, punya populasi dan territory lebih besar, punya GDP serta kekayaan lebih kaya dari TIMOR LESTE, tapi kualitas demokrasi nyungsep di toilet kalah jauh dengan TIMOR LESTE....???

Tapi lihat kalau lagi ngoceh tentang demokrasi...??? 

....

3). Argumentasi ketiga.

Sekarang muncul lagi argumentasi yang mengatakan bahwasanya sistem HAK RECALL dan RECALL ELECTION dalam demokrasi itu hanya cocok untuk negara maju seperti negara Amerika Serikat (AS).

Hak recall dan recall election tidak cocok buat Indonesia karena hanya ada 6% rakyat Indonesia yang berpendidikan tinggi, bangsa Indonesia punya adat dan budaya yang berbeda, pendiri NKRI tidak menginginkan demokrasi dan hak recall itu berbahaya karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu.

Seperti demokrasi yang bisa diterima dan diadopsi oleh negara dan bangsa manapun didunia ini karena demokrasi memiliki nilai-nilai yang sangat universal.

Begitu juga dengan HAK RECALL dan RECALL ELECTION.

Karena hak recall dan recall election adalah bagian dari pilar-pilar dan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya pilar demokrasi nomer #1 dan nomer #2.

Pilar demokrasi #1, sovereignty of the people (kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat).

Pilar demokrasi #2, government based upon the consent of the governed (pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, dalam hal ini adalah persetujuan dari rakyat).

Hak recall dan recall election adalah satu system, atau salah satu mekanisme yang bisa dipakai dalam sistem demokrasi untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat.

.....

4). Argumentasi ke empat.

Pokoknya kita memilih Presiden baru dulu yang AMANAH, memiliki public track record yang baik dan bermoral tinggi. Perubahan lainya itu menyusul dan akan terjadi dengan sendirinya setelah kita memilih Presiden baru yang AMANAH, jujur dan bisa dipercaya...!!!

Really....???

Faktanya, kurang AMANAH apanya dengan Presiden Gus Dur...??? Kurang hebat apanya Presiden Gus Dur dalam hal moralitas dan kejujuran...??? 

Bahkan Presiden Gus Dur tidak pernah "nyebong", tetapi kena impeachment juga. Apalagi yang pernah "nyebong"...???

Ini membuktikan bahwasanya system yang buruk akan menyeret orang baik menjadi buruk, karena diburukan oleh system.

Jadi, meskipun muncul Presiden baru terpilih 2024 yang amanah, jujur, tabligh dan fatonah, bila system yg buruk itu tidak dirubah, hasilnya akan tetap buruk.

Sebab, semua BACAPRES akan terikat oleh perjanjian politik dengan koalisi partai pengusung dan bohir-bohir politik yang ikut membiayai ongkos PILPRES 2024. 

Tidak mungkin Presiden baru terpilih 2024 akan lepas dari perjanjian politik dan ikatan kerja sama bagi-bagi jabatan, kekuasaan dan proyek APBN dengan oligarki politik dan oligarki ekonomi.

Sehebat apapun Presiden baru terpilih 2024 masih akan membutuhkan dukungan dari DPR untuk meloloskan R-APBN 2024 dan program kerja pemerintah lainya.

Tanpa dukungan dari DPR, program kerja pemerintah bisa berantakan.

Sementara ini, semua anggota DPR masih dikontrol, diikat dan dikuasai oleh petinggi partai politik karena takut dengan ancaman MUTASI dari jabatan di DPR, atau kena Pergantian Antar Waktu (P.A.W) dari ketua UMUM partai politik yang ada dalam UU MD3.

Itu artinya, semua anggota DPR-RI masih akan berada dibawah ketiak ketua umum partai politik dan bagi Presiden baru terpilih 2024, masih harus melakukan kerja sama dengan OLIGARKI POLITIK bila tidak ingin menghadapi kesulitan dan PENOLAKAN di DPR semua program kerja pemerintah.

....

5). Argumentasi ke lima.

Semua negara memiliki oligarki dan kita tidak bisa lepas dari keberadaan dan kekuataan oligarki, bahkan di negara Amerika Serikat (AS) juga mbahnya oligarki, seperti Wall Street, SP 500, US Federal Reserve dan Military Industrial Complex.

Betul disemua negara memiliki oligarki.

Tetapi bedanya, dinegara maju seperti di Amerika Serikat (AS), kedaulatan tertinggi masih berada ditangan rakyat, bukan ditangan oligarki.

1). HAK RECALL

2). RECALL ELECTION

3). REFERENDUM

4). BALLOT PROPOSITION

5). BALLOT MEASURE

6). BALLOT INITIATIVE

7). FILIBUSTER, dll.

Semua system dan mekanisme diatas itu adalah bukti-bukti bahwasanya kedaulatan tertinggi rakyat di Amerika Serikat (AS) itu masih berada ditangan rakyat.

Coba bandingkan dengan di Indonesia....???

Hingga detik ini; setelah 78 tahun merdeka dan setelah 25 tahun Indonesia menjadi MUALAF DEMOKRASI, masih juga belum memiliki satu sistem atau satu mekanisme yang bisa dipakai untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat.

Why....???

Karena demokrasi di Indonesia sudah dimanipulasi oleh partai politik, lewat berbagai Undang-Undang dan amandemen UUD 1945.

Silahkan lihat dan pelajari:

✓ Pasal 22E, UUD 1945 hasil amandemen ke 3 tahun 2001.

✓ UU MD3 dengan HAK RECALL (HAK P.A.W) yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Politik.

✓ UU PEMILU nomer 7 tahun 2017, pasal 222, yang dikenal dengan Presidential threshold 20%.

✓ UU PARTAI POLITIK yang memberikan kekuasaan MONOPOLY, hak prerogative dan hak VETO kepada Ketua Umum Partai Politik untuk menentukan seorang BACAPRES...!!!

Selama aturan, UU dan amandemen UUD 1945 (4x) yang tidak demokratis itu masih ada, akan tetap mempertahankan status quo, artinya akan tetap membuat sistem demokrasi ditanah air sangat BURUK dan tidak demokratis.

Aneh khan, mengaku hebat dan bangga mendeklarasikan diri di dunia international sebagai negara MUALAF DEMOKRASI dengan penduduk Muslim terbesar didunia, tetapi masih mengunakan berbagai aturan dan UU yang tidak demokratis...???

Sistem yang buruk itu, tidak mungkin membuat Presiden baru terpilih tahun 2024 bisa berbuat banyak karena sudah diikat dan terikat oleh berbagai UU dan UUD 2002 yang menguntungkan oligarki politik dan oligarki ekonomi.

Yang bisa dilakukan oleh Presiden baru terpilih tahun 2024 hanya perubahan sana sini yang sifatnya "window dressing", tidak significant, tidak mendasar dan tidak fundamental.

Solusinya apa....??? 

Tuntut perubahan system itu dari sekarang, mulai dari bawah kepada para BACAPRES dan CALEG DPR-RI dan DPD-RI dengan membuat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis antara PEMILIH dan KANDIDAT....!!!

Para BACAPRES, CALEG DPR-RI dan DPD-RI harus dipaksa, diikat dan dikontrol dari awal  dengan perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis antara PEMILIH dan KANDIDAT untuk berkomitmen untuk mengubah system yang buruk itu.

Perbaiki sistemnya....!!!

Change the system....!!!

Overhaul the system...!!!

Reform the system....!!!

Puisi Untuk Rempang

Semua BACAPRES 2024 akan mampu membuat perubahan ketika terpilih menjadi Presiden. 

Tetapi perubahan yang bagaimana...??? 

Yang kritikal adalah perubahan status quo...!!!

Ketika PEMILU 2024 selesai, surat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis antara PEMILIH dan KANDIDAT itulah senjata bagi rakyat sebagai pemilih (voters) untuk menuntut perubahan system itu secara hukum dan secara politik kepada Presiden terpilih dan semua anggota Legislative....!!!

✓ Didunia ini hanya ada 1 Islam, yang memiliki 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman, Al-Quran, Sunnah dan Hadis.

Begitu juga dengan demokrasi.

✓ Didunia ini hanya ada 1 demokrasi, yang memiliki 11 pilar demokrasi dan 14 prinsip-prinsip demokrasi yang muncul pertama kali di era tahun 507 B.C di Athens, Greece.

Demokrasi adalah bentuk dan system pemerintahan yang menempatkan "kedaulatan tertinggi" ada ditangan rakyat (bukan ditangan ketua umum partai politik, Presiden, MPR atau MK), dengan menciptakan transparency, oversight, separation of power, checks and balances dalam pemerintahan demokrasi.

Yang namanya demokrasi liberal, demokrasi conservative, demokrasi capitalist, demokrasi sosialis, demokrasi-pancasila, demokrasi terpimpin atau demokrasi-theokrasi itu tidak ada konsepnya.

Itu hanya perkawinan 2 kata yang dipaksakan for conveniences tanpa memahami political consequences, political implications and political rafimications dari perkawinan 2 kata yang tidak harmony dan penuh dengan conflict of ideologies.

Ketika ada system pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi rakyat sudah pindah tangan dari rakyat ke orang lain dan lembaga lain, itu namanya sudah bukan lagi system pemerintahan demokrasi, karena sudah melanggar pilar demokrasi nomer #1 dan nomer #2. 

Mereka yang sudah hafal dan paham dengan  11 pilar demokrasi dan 14 prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar, bahkan sudah memiliki pengalaman pribadi terjun dalam politik praktis dinegara yang menjalankan FULL DEMOCRACY, tidak mudah dibodohi oleh POLITISI SENGKUNI.

Coba jawab 1 pertanyaan ini saja:

1). Apalah artinya perubahan politik sana sini, keadilan ekonomi sana sini, keadilan hukum sana sini bila "kedaulatan tertinggi rakyat" masih berada di tangan orang lain dan masih dikuasai oleh orang lain...???

Think about it....!!!

"MENGELOLA NEGARA HARUS DIBEDAKAN 

DENGAN MEMPERTAHANKAN NEGARA" 

Mengelola negara adalah mengelola manusia, hewan, bumi, air, tanah, udara dan segala sesuatu yang ada diatas perut bumi, di dasar nya, di permukaan laut maupun di kedalaman laut nya. 

Dalam wilayah teritorial sebuah negara. 

Mengelola negara harusnya bersendi dasar Keadilan. 

Menempatkan sesuatu pada tempat nya, memberikan hak kepada yang ber hak, sesuai porsi, tugas, kewajiban, kemampuan nya masing- masing. 

Mempertahankan negara beda lagi, : 

Menjaga agar negara itu tidak di curi hasil alam, hutan, bumi, tanah, tambang, ikan, apalagi sampai dijajah oleh bangsa lain, 

Maka dalam hal ini semua warga negara wajib mempertahan kan Kemerdekaan dan Kehormatan mereka. 

Mempertahankan negara adalah kewajiban setiap warga negara.

Tugas berat ini ada di pundak TNI yang harus antisifatif melihat gelagat ancaman negara, terutama dari luar. 

Masyarakat Sipil dalam negeri bukan ancaman bagi TNI. 

Infiltrasi, proxy, propaganda, adu domba, penyusupan ideologi, penyusupan tentara yang mengancam kedaulatan, ini tugas TNI. 

Kembali kepada mengelola negara, : 

Idealnya pejabat dan aparat yang digaji oleh masyarakat  tidak menggunakan senjata, hatta sekedar pentungan, ketika mereka menjalankan tugas mengawal demo, misal nya. 

Mengapa? 

Karena bersuara lantang meneriakkan uneg- uneg dan kegelisahan mereka, adalah hak mereka. 

Karna barangkali ada rasa keadilan yang terganggu. 

Bisa jadi ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh "entah siapa", maka mereka berteriak dan bersuara, menjerit adalah senjata mereka ! 

Karena hanya itulah kemampuan mereka sebagai masyarakat sipil tidak bersenjata. 

Keadilan" adalah sendi dasar dalam mengelola suatu negara, apapun nama dan bentuk nya. 

Faktor berikutnya, dalam negara Demokrasi, 

kesadaran bahwa pejabat bukanlah penguasa. 

Pejabat adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas mengelola suatu daerah wilayah atau suatu negara, untuk jangka waktu tertentu :

Tugas mereka Untuk Men sejahtera kan dan Me Makmur kan Masyarakat yang ada di wilayah daerah jabatan nya. Daerah tugas  nya. Kalau ada yang melupakan ini, pecat saja! Ganti pejabat nya dengan yang lebih baik, yang disetujui warga setempat. Apalagi pejabat yang berlagak seperti Tuan Tanah.

Pejabat jangan pernah merasa jadi penguasa, karena kalian bukan para pangeran keturunan raja yang dulu membuka hutan di wilayah yang sekarang kalian ditempat kan. 

Pejabat harus sadar dan tau diri, bahwa mereka beserta anak istri nya : Digaji oleh negara, yang duit nya APBN dipungut dari pajak masyarakat, di kumpul kan buat bayar kalian. 

Kalian bukan penguasa, tapi petugas masyarakat, petugas Rakyat, abdi negara, abdi masyarakat, dari yang paling tinggi, sampai yang paling bawah.  

Kalian tak harus jadi penjilat apalagi Khianat. 

Jika para pejabat kemudian berkhianat, korupsi, mencuri harta negara, atau kong kalingkong dengan penjajah, : semua yang masuk ke perut anak dan istri kalian akhirnya jadi barang haram. 

Mereka lupa, sebetulnya bukan menelan nasi, tapi menelan api !!

Kembali kepada keadilan dalam mengelola negara, : 

Pejabat harus nya bersikap kasih sayang seperti seorang ayah kepada anak- anak nya. 

Welas asih, seperti orang berharta melihat orang tak punya. 

Penuh empati, seperti seorang ibu melihat anaknya yang sakit dan menderita. 

Pejabat tak boleh bertindak seperti Penguasa, apalagi seperti Penjajah !!

Jika keadilan sudah menjadi sendi utama, ccara berfikir, cara bicara, cara bersikap, cara ber interaksi, cara bertindak, : 

Maka masyarakat yang Adil dalam kemakmuran, dan Makmur dalam Keadilan yang dicita- citakan Proklamasi, akan terwujud diseluruh bumi NKRI. 

Semoga. 

STS#30092023

INDONESIA MILIK SIAPA ?

 Indonesia Milik Siapa?

"SELAMAT DATANG KUMPENI VOC !"

 

VOC Kumpeni yang datang ke Nusantara pada sekitar abad ke 16 dulu,  sangat disayangkan karena datangnya terlalu cepat, harus nya VOC datang sekarang

 

Kenapa begitu ?

 

   Karena dulu Kumpeni VOC dilawan, ditentang, oleh Pribumi Nusantara, sehingga VOC harus berdarah - darah, bahkan banyak yang mati, karena dianggap mau menjajah. Kalau Kumpeni VOC datang sekarang, lebih mudah.

 

"Cukup bawa Uang, dengan judul Investasi, semua jalan sendiri."

Urusan mau cari lahan, gampaaang!

Bisa diatur !!!

Bisa dibuatkan payung hukum nya, aturannya, Undang - undangnya, perangkatnya, pelaksana nya bahkan pengamanan proyek nya.

Komplit satu paket, !

 

Kumpeni VOC tinggal duduk manis, dan datang disambut dengan karpet merah, Kumpeni VOC mau ambil Nikel di Sulawesi, mau ambil emas di Maluk Sumbawa atau Papua, mau ambil Batubara, Bauxite, Lahan Sawit di Kalimantan, atau Sumatra ? : 

Kita siapkan aturannya.

Cukup dengan selembar kertas pakai kop, stempel, tanda - tangan.

 Beres !

 

Kalau ada masyarakat yang keberatan, : "ini kan tanah negara, bukan tanah loe"! Terserah Gue mau kasih ke siapa, Emang masalah buat Loe?  Kalau ada yang bilang ini lahan kami, ini sertifikat SHM kami :

"itu Palsu,! Yang asli ada tanda - tangan saya!"

Gitu aja kok repot*"

 

Sayang emang Kumpeni VOC datang keduluan di abad 16 Masehi, 

kalau datang sekarang, , malah tambah mudah.

"Mau yang mana?"

Yang dekat Ibukota negara, lain harganya.

Yang agak jauh, beda nilainya. 

Tapi jangan kuatir, Kita bisa atur Hak untuk anda 20 , 30, 80, tahun, sampai 190 tahun.

 

Kumpeni VOC bisa berkuasa Bukan hanya 7 turunan, bisa sampai kiamat nanti malah. Apalagi kalau Kumpeni VOC buat benteng, pasang meriam, sambil selundupkan candu, bawa prajurit, dan beli Punggawa, Demang, serta Lurah nya, ?! 

Dijamin Kumpeni VOC bakal betah dan kaya raya.

 

"Persoalan anak cucu itu urusan nantilah !

Toh Kita sudah mati, ga liat, ga dengar, ga pedulilah bagaimana nasib mereka.

Terserah !!

 

Kalau Kumpeni VOC datang hari ini, mari kita ucapkan : 

Selamat Datang Kumpeni VOC.  

Overdome !!

Inlander !!

Koruptor kelas Hiu

KASUS KORUPSI YANG MENGGUNCANG RI : 

JALA 8 INSTITUTE (Jaringan Aktivis Lintas Angkatan) Kajian Strategis Indonesia

1. PT Timah (Rp 300 triliun)

2. Kasus BLBI (Rp 138 triliun)

3. Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun)

4. Kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun)

5. PT Asabri (Rp 22,7 triliun)

6. PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun)

7. Izin ekspor minyak sawit mentah (Rp 12 triliun)

8. Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 ( Rp 9,2 triliun)

9. Korupsi proyek BTS 4G (Rp 8 triliun)

10. Korupsi Bank Century (Rp 7 triliun).

11. Dana Bansos, 496 trilyun

12. Transaksi Fiktif, 300 trilyun 

Masih banyak lagi kasus penyelewengan uang negara yang belum tercatat...

___

Blasting Algoritma Cloud System, Sender by Agt The Activist Cyber.

WhatsAuto

=======

Betapa Kaya nya Negri Ku ?

 Indonesia Milik Konglomerat

Minggu, 07 Mei 2017, 07:39 WIB

    DULU di akhir 80-an sebagai jurnalis, saya sempat bertemu dengan Dirut bank-bank pemerintah. Bahkan saat itu beberapa kali memandu diskusi terbatas perbankan, era belum ada istilah pengamat, diksi pakar belum mewabah.

 

Era di mana Omar Abdalla, BBD, Kukuh Basuki, BNI, Widarsa Dipradja, BDN, Kamardi Arif, BRI, begitu dicari, dilobi.

 

   Berkawan dengan mereka, sekadar sumber. Berteman bukan untuk meminta. Tetapi agar dimudahkan mengutip keterangan untuk ditulis.

 

   Berbeda dengan pengusaha. Dekat dengan direksi bank, jaminan bagi perolehan kredit tambun. Saya paham bagaimana Eka Tjipta    Wijaya, mendapatkan kredit besar dari BRI. 

Publik pun kemudian tahu setelah tak menjabat dirut BRI, Kamardi menjadi komisaris di perusahaan grup Sinar Mas, sekadar salah satu contoh. Lakon demikian hampir dijalani semua konglomerat papan atas Indonesia.

 

     Bahkan modal awal pendirian bank swasta mereka dominan juga dari uang pinjaman bank pemerintah. Ingat kebijakan Pakto, tahun 1988. Swasta diberi kemudahan bagi pendirian bank. Perjalanan ini kemudian terjadilah praktek pelanggaran Capital Eduquacy Ratio, Legal Lending Limit. Proses pelanggaran dan ranah abu-abu dalam bisnis itu terus berlanjut hingga era KLBI, BLBI, bahkan era BPPN,

Siapapun mereka, Cabut Konsesi nya !!

     Jaman panen membeli aset BPPN dengan  pola cesie, 20 persen dari nilai riil, melalui anak usaha di negara bebas pajak, perusahaan Blossom Limited, dari British Virgin Island, sekadar menulis nama. Padahal pemiliknya mereka telah di konglomeratkan bank pemerintah, negara, Indonesia.

 

    Di hadapan para peserta Sesko TNI di Bandung, 17 November 2015 perih-hal ini - - sengaja saya tambah h-nya - - konglomerasi di Indonesia itu sudah pernah saya paparkan. Produk TVRI jadi TV publik, kemasan Undang-Undang. Simak saja mana ada TV negara yang nasibnya seterperkosa TVRI, lihat saja pesta pendapatan TV Swasta. Setelah dapat Bisnis TV, dari pendapatan iklan mereka merambah partai politik.

 

     Beruntung dunia perbankan pemerintah, nasibnya tak sejelek TVRI. Akan tetapi bank swasta milik konglo telah membangun kepercayaan terutama di lingkup pengusaha keturunan untuk diutamakan dipilih. Dalam sikon demikian para konglomerat tambun merambah memiliki lalu mencengkeram partai politik.

 

Tommy Winata diduga pendiri salah satu partai.  

Setelah TW, ada Jan Darmadi, bisa dilihat kemudian diangkat jadi anggota penasehat presiden, lalu ada pendana Franky, kini bendahara. 

   Sjamsul Nursalim yang mukim di Singapura, diduga pengemplang BLBI melalui bank BDNI-nya, punya tangan ke pendirian partai baru. Sebutlah konglomerat lain, kalau pun mereka tidak terang-terangan punya partai, publik paham bagaimana tangan mereka ke penguasa.

 

  Bukan rahasia tangan grup Sinar mas, Lippo, ber andil memenangkan Jokowi-Ahok. Melalui indikasi dukungan uang untuk kampanye. Semua itu harus dibayar dengan kebijakan.

 

    Kebijakan kereta cepat Jakarta- Bandung, sudah lama saya katakan untuk kepentingan pengembang. Baru saja dua hari lalu James Riady, mendeklarasikan kota baru Meikarta, terkoneksi dengan jalur kereta cepat.

 

Puisi 

     Ketika Pilkada DKI Jakarta, ada janji membatalkan reklamasi pantai utara Jakarta, saya pesimis. Indonesia milik konglomerat kini. Lihatlah bagaimana tercampak nya dengan mudah Rizal Ramli dari kabinet, tengoklah keukeuhnya pembelaan pusat kekuasaan kepada Basuki Tjahaja Purnama.

 

Semua bisnis sah saja adanya. 

Tidak ada seorang pun di Indonesia melarang orang sangat kaya.

 

     Saya sebagai warga, misalnya, hanya mengkritisi soal penggelapan pajak tambun setiap tahun melalui pola transfer pricing. Setahun 2005 saja terindikasi sudah Rp 1.300 triliun. Tahun 2015 sudah di atas Rp 2.200 triliun setahun. Jika Pengadilan Pajak benar, kerja bisa membuktikan 30 persen maka Indonesia tak perlu berhutang APBN-nya.

 

Majalah Tempo pernah ungkap soal penggelapan pajak, transfer pricing PT ASIAN Agri, terbukti di Pengadilan. Kasus diakhiri, menguap. 

    Bandingkan dengan Australia, pada 2005 bisa menuntut laku transfer pricing Toyota US$1 miliar. Sementara untuk tahun sama perusahaan  terindikasi  kasus transfer pricing di Pengadilan Pajak, Toyota Motor Manufactur Indonesia, belum jelas kesudahannya. 

Sekadar satu contoh.

 

   Indikasi penggelapan pajak tambun pola transfer pricing  tiap tahun itu dari sektor tambang, ekspor CPO sangat dominan. Pola nya simpel, harga jual riil di pasar bukan jadi laporan pajak. 

Tetapi laporan pajak dari pembukuan pembeli dari tax heaven country. 

Misalnya harga riil jual 50 dolar per ton, laporan pajak 25 dolar per ton.  

Garuda di belit Naga ?

Skenario Naga membunuh Garuda

     Metha Dharmaputra, wartawan Tempo saat liput kasus Asian Agri, di rapat perencanaan tahunan tercantum dokumen transfer pricing bagian dari rencana pendapatan.

 

Grup Sinar mas besar di tambang batu bara dan ekspor CPO otomatis laku sejenis sudah lama saya duga terjadi di grup mereka. Akan tetapi setelah rezim berganti bukan penggelapan pajak tambun di beresi justru berganti ke tax amnesty.

 

     Maka secara miris saya katakan tax amnesty sebagai saya rakyat dihisap darah hingga dikikir tulang, ditimpuk kepala pakai batu, di saat bocor ditetesi cuka. Itu rasa tax amnesty bagi saya. 

Ketika ada berita Grup Sinar mas, diduga pembeli utama karangan bunga yang beredar di Jakarta, saya bertanya ini episode apalagi yang hendak dimainkan konglomerat di negeri ini?

 

Bukan rahasia tangan konglomerat ke mana-mana. 

   Beralihnya empati warga ke Ridwan Kamil, Bandung, bukan mustahil akibat jerat konglomerat. Pembangunan di Bandung, banyak juga didukung CSR pemgembang dari grup Lippo, misalnya. Dan kini Nasdem mendukung RK.

 

Berpilin berkelindan nya konglomerat ke media, ke partai politik, hari kini memberi framing radikal umat, menurut saya nyata.

 

      Mengapa misalnya sikap Polri seakan berlawanan dengan warga?

  Karena pimpinan mereka di atas, mengutamakan kepentingan konglomerat, beberapa pemilik, terindikasi tak nyaman, politik terjerembab pasrah ke sikon oligarki fulus mulus membaja.

 

   Mencegah kebuntuan demikian sejatinya sudah kami lakukan ketika mendukung Jokowi 2012, 2014. Eh ternyata kebekuan itu kian mengeras, lebih membaja, sehingga ranah keadilan dirasakan pahit oleh umat Muslim khususnya, karena cap, label radikal, bahkan teroris. 

Padahal satu saja tuntutan umat kini  : tegakkan keadilan.

 

Warning dari HRS ?

     Jika laku "maling" dengan transfer pricing dominan warga diem karena kecerdasan hati mereka tinggi. Mungkin anggapan warga biarlah kalau negara diam, masih ada alam akhirat, tetapi Alquran dihina, memang himbauan akidah wajib membelanya.

 

    Karenanya konglomerat kini sudah tambun dibesarkan negara tidak sepatutnya, juga tidak sepantasnya ngelunjak berlebih-lebih. Sebagai contoh kecil, jika Indikasi pembeli  karangan bunga ke kantor Kapolri dan Kapolda adalah Sinar mas, maksudnya apalagi? Radikal riil kah umat Islam?

 

Mengutip Jeffrey Winters, politik di Indonesia Sultanistic Oligarchy. 

   Rasanya harapan mengurai kumparan baja kusut, memecah keheningan, bisa jadi utopia. Cengkeraman konglomerasi membaluti di ranah oligarki fulus-mulus.[***]

 

* Narliswandi Piliang

Aktivis, Wartawan, dan Penggiat Citizen Journalism Indonesia

 8  - Wajib  TNI

"TNI, KEMBALILAH KEPANGKUAN IBU PERTIWI" 

*"Wahai TNI tentara Kami, kembalilah Kepangkuan Ibu Pertiwi.

 Kembalilah ke pelukan Kami Masyarakat dan Bangsa Mu. 

Bela Kami. 

Bantu Kami. 

Tanyalah hati nurani Kalian wahai TNI, 

Apakah Negara dan Bangsa Mu ini masih baik - baik saja? 

Jangan bersekutu dengan Kezaliman dan Ketidak Adilan. 

Kembalilah kepangkuan Kami 

Rakyat dan Bangsa Indonesia

 Yang sudah melahirkan, menyusui,  dan membesarkan TNI *"

Sumber >>>  Indonesia Milik Siapa?

Korupsi besar di Kompas Klik >>  : Baca disini 

Indonesia Milik Konglomerat ? Klik >> :  Baca disini